Perang Candu/Opium, antara China – Inggris

Perang Candu/Opium, antara China – Inggris

China Republik Rakyat China Sejarah

Perang Candu adalah perang yang terjadi antara pemerintah China dibawah Dinasti Qing menghadapi negara-negara eropa yang dipimpin Inggris. Perang ini terjadi karena usaha China dalam memerangi perdagangan opium dinegara tersebut yang disuplai oleh para pedagang inggris karena telah meresahkan kesehatan dan kehidupan sosial masyarakat China

Perang ini sendiri terbagi dalam dua tahap, dimana dalam Perang Candu pertama yang terjadi antara tahun 1840 -1842 sedangkan perang candu kedua terjadi pada tahun 1856-1860. Namun sebelum perang candu pecah pun, dalam dinasti Manchu ini sudah terjadi kericuhan yang disebabkan berbagai kebijakan China sangat merugikan merugikan Inggris, sehingga kedua negara sempat bersitegang. Hingga akhirnya setelah melewati liku-liku perundingan, akhirnya perdagangan dibuka kembali dengan syarat Inggris boleh dagang hanya di Guangzhou (Canton) saja.

Latar belakang Perang

Selama Abad 18 -19, bangsa Barat membeli barang-barang dari China seperti porselin, sutra, rempah-rempah dan teh dalam mata uang China  perak untuk dijual di Eropa. Sementara masyarakat Tiongkok sendiri tidak terlalu menerima bahan dagang Eropa seperti tekstil dan katun yang dijual oleh Inggris. Perdagangan dengan Tiongkok pun gagal. sehingga perdagangan dengan China ini dinilai gagal dan sangat menguras cadangan devisa. Sejak Dinasti Qing berkuasa berusaha menutup diri dari dunia luar karena merasa mampu memenuhi kehidupanya sendiri, sehingga tidak mengizinkan pedagang asing berdagang di China.

Sikap kemandirian yang dahsyat dari Dinasti Ming, ini lah yang membuat bangsa-bagsa Eropa berusaha mencari jalan bagaimana agar China mau berdagang denga para pedagang asing serta mau membuka pelabuhan-pelabuhan dagangnya bagi bangsa Eropa, untuk membalikkan neraca perdagangan yang minus antara Eropa dan China.

Inggris yang memahami kebiasaan masyarakat China yang gemar menggunakan opium/candu memanfaatkan hal ini dengan menyalahi isi kesepakatan dagang antar kedua negara dengan memasukkan barang larangan (opium) sebagai komoditas dagang. Peredaran dan perdagangan candu ini direspon positif  oleh masyarakat China dengan banyak yang mengkonsumsinya apalagi Inggris memiliki akses mendapatkan opium dari daerah penghasilnya di India yang letaknya tepat di selatan Cina.

Perdagangan ilegal opium melalui China selatan ini mendatangkan keuntungan yang luar biasa bagi Inggris yang kemudian menancapkan kukunya di India mlihatnya sebagai peluang emas untuk memperbesar cadangan devisanya.

Larangan Candu/Opium

Sebenarnya, bangsa Tionghoa telah mengenal candu pada sekitar abad ke-15 M. namun kerajaan melarang penghisapan candu pada tahun 1729, karena seperti yang kita tahu bahwa candu mempunyai efek yang buruk jika dipakai secara berlebihan dan tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Perdagangan candu dengan China sebelumnya dipelopori oleh bangsa India dibawah kerajaan Mughol (1556-1605).

Membanjirnya candu di China secara ilegal berdampak kepada rakyat China yang semakin melemah. Karena kebanyakan pemakai candu merupakan kalangan rakyat, ada juga kalangan atas yang memakai candu ini sehingga Kaisar Daoguang pada tahun 1799, negara menegaskan kembali pelarangan impor candu ini dan pada tahun 1810 .

Mengetahui semakin banyaknya pencandu di Guangzhou, Kaisar Tao Kwang pada tahun 1839, mengambil satu langkah tegas dengan adalah mengangkat Lin Tse-Hsu Lin Tse Hu atau Lin Zexu (1785-1850) sebagai Komisioner di Canton dengan kekuasaan penuh. Dalam membasmi peredaran candu menghadapi pedagang-pedagang Inggris, ia bertindak sangat keras. Pada tahun 1839 Ia menyita 20.000 peti candu dari para pedagang Ingris yang kemudian dimusnahkan. Setelah memusnahkan habis opium, dinasti Qing memerintahkan agar perdagangan dapat berjalan kembali dengan normal tetapi dengan syarat bahwa opium tidak boleh diperdagangkan.

Kejadian ini mencetus kemarahan orang Inggris dan mereka pun mendeklarasikan perang dengan Dinasti Qing pada tahun 1839. Inggris pun mulai menyerang daerah pesisir Guangzhou atau Kanton. Karena pada waktu itu Pemerintah Qing melemah, mereka pun tidak mampu untuk berperang melawan Inggris dan mengakibatkan kekalahan fatal dalam sejarah Tiongkok

Perjanjian Nanjing (1842)

Kekalahan ini menyebabkan Dinasti Qing dengan terpaksa menandatangani Perjanjian Nanking atau Nanking Treaty pada 29 Agustus tahun 1842 di atas kapal Inggris, HMS Cornwallis di kota Nanjing. Perjanjian ini menandakan berakhirnya Perang opium I dengan Inggris keluar sebagai pemenangnya. Perjanjian yang sangat merugikan pemerintahan China ini memuat beberapa ketentuan pokok sebagai berikut,

• Dinasti Qing harus untuk membuka 5 kota sebagai kota untuk berdagang. 5 kota ini adalah ; Guangzhou (Kanton), Amoy (Xiamen), Fuzhou, Ningbo, dan Shanghai.
• Inggris diperbolehkan berdagang dengan siapa saja dalam tarif yang ditetapkan oleh pihak Inggris.
• Pemerintah Dinasti Qing diwajibkan untuk membayar total 6 juta perak untuk opium yang telah dibakar habis, 3 juta perak untuk menutup hutang pedagang Hong di Kanton, dan 12 juta untuk membiayai kerusakan yang diakibatkan dari perang.
• Pemerintah Dinasti Qing harus menyerahkan pulau Hongkong kepada Inggris.

Perjanjian Nanjing menjadi pintu pembuka peredaran candu dan pembuka pintu dagang Barat ke Timur.

Perang Candu/Opium II

Pada tahun 1856, Pemerintah China kembali menangkap kapal bebendera Inggris The Arrow di Guangzhou karena menyelundupkan opium secara ilegal ke daratan China. Insiden ini membuat Inggris marah lalu mendeklarasikan perang lagi terhadap China. Dalam pertempuran kali ini Inggris bersekutu dengan Perancis. Akhirnya Inggris keluar sebagai pemenang lagi, Kota Guangzhou diduduki pasukan Inggris-Prancis sampai 1861.

Cina yang kembali mengalami kekalahan dipaksa menandatangai Treaty of Nanjing (1858) dimana Perancis, Rusia dan Amerika iku ambil bagian. Dalam perjanjian ini Cina dipaksa untuk membuka sebelas pelabuhanya bagi pedagang asing, China dipaksa mengizinkan berdirinya kedutaan asing, mengizinkan aktivitas para misionaris Kristen serta melegalkan impor candu.

Setelah menghadapi Perang Candu I dan II ini Dinasti Qing dibawah suku Manchu posisinya makin melemah wibawanya di kalangan rakyat karena tak berhasil menghadapi bangsa asing yang mulai menjajah China, dan secara perlahan-lahan setelah ini China terus mengalami pergolakan antara lain Perang tahun 1859 saat Cina menghalangi masuknya diplomat asing ke Beijing yang membuat China sekalilagi dipaksa menyetujui Konvensi Beijing tahun 1860 yang isinya sangat merugikan China kembali dan setelah itu Perag Boxer tahun 1899 yang membuat China harus menandatangani Protokol Boxer tahun 1901. Hingga akhirnya Dinasti Qing dijatuhkan gerakan nasionalisme rakyat China yang mayoritas Suku Han pada 10 Oktober 1911 yang mendirikan Republik China yang mengakhiri pemerintahan monraki etnis Manchu yang dinilai lemah dalam menghadapi Penjajah.

Ditulis Unknown Pada Sunday, February 28, 2016 Komentar

Sistem Organisasi Partai Komunis China (PKC)

Sistem Organisasi Partai Komunis China (PKC)

China Partai Komunis Pengetahuan

Partai Komunis China (PKC) pada saat ini merupakan sebuah Partai Politik dengan jumlah keanggotaan terbesar di dunia, hal ini tak bisa dilepaskan dari pengaruh dari jumlah populasi masyarakat China sendiri yang telah mencapai lebih dari 1, 5 milyar pada saat ini

seperti dengan negara-negara komunis lainya China menerapkan sistem partai tunggal dalam kehidupan perpolitikanya. 

Peran PKC dalam kehidupan politik dan menjalankan kekuasaan negara tentu saka sangat dominan karena PKC merupakan sumber dari segala kekuasaan yang ada di China dan memiliki kekuasaan untuk mengontrol dan mengendalikan serta mengevaluasi semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah China.

PKC layaknya seperti organisasi lainya memiliki struktur yang hierarkis serta garis pertanggung jawabannya yang jelas dari bawahan keatas sebagai berikut;

Secara garis besar PKC memiliki 4 struktur utama organisasi sebagai berikut ;

1. Organisasi Pusat
2. Organisasi Regional dan Propinsi
3. Organisasi Distrik atau Wilayah, dan
4. Organisasi Primer cabang-cabang partai di sekolah, pabrik, dan perkumpulan-perkumpulan.

Organisasi Pusat 

Otoritas pengambilan keputusan tertinggi PKC berada dibawah kekuasaan Kongres Partai Nasional (KPN), sesuai dengan namanya, kongres ini telah menjadi agenda rutin PKC yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Kongres ini merupakan ajang pertemuan bagi seluruh utusan-utusan dari daerah yang tidak diketahui secara pasti bagaimana mereka memilih utusan-utusan ini. Jumlah peserta KPN rata-rata dapat mencapai 1000 utusan. Dalam KPN dibahas mengenai evaluasi serta membahas rekomendasi-rekomendasi dari komite sentral, berkut adalah pembagian agenda yang secara umum dibahas dalam kongres ini yaitu; Laporan politis dari ketua partai, laporan revisi partai, dan pemilihan anggota komite sentral dan komite tetap politbiro.

Organisasi Pusat sendiri dalam kegiatan sehari-hari kekuasaanya dijalankan oleh Komite Sentral/Pusat, yang anggotanya dipilih dalam KPN. Berikut adalah penjelasan singkatnya

• Komite Sentral/Pusat

Konstitusi partai memberikan kekuasaan tertinggi kepada Komite Sentral (KS) untuk menentukan penyelesaian masalah dan membuat kebijakan ketika partai tidak sedang dalam keadaan bersidang selain itu KS juga bertugas merestui dan mensahkan setiap program, kebijakan atau perubahan yang terjadi di tingkat pusat termasuk semua rencana pemerintah.

• Politbiro dan Komite Tetap Politbiro

Singkatnya KS memilih anggota politbiro, (masih dalam lingkungan Organisasi pusat) Politbiro bertugas memilih semua pucuk-pucuk pimpinan yang akan duduk di setiap Organisasi politik dari pusat hingga daerah termasuk kantor-kantor partai, pemerintah, militer, sekolah-sekolah,perusahaan, RT,RW, dll.
Politbiro dan Komite tetap pada hakikatnya memiliki kekuasaan tidak terbatas atas kebijakan umum yang secara langsung dapat mempengaruhi organ-organ partai.

• ORGAN-ORGAN UTAMA LAINNYA

KS dan Politbiro tidak bekerja sendiri mereka turut dibantu pula oleh sejumlah organ-organ terpusat. Ada 4 badan penting Organisasi Partai Pusat Yaitu:

1. Sekretariat Pusat, menjalankan tugas Administrasi dan mengawasi sejumlah departemen fungsional dalam partai. sekretariat pusat secara keseluruhan berada di bawah politbiro dan komite tetapnya.
2. Komite Urusan Militer (KUM), bertugas mengawasi administrasi seluruh jajaran angkatan bersenjata dan menyusun kebijakan pertahanan nasional. KUM bertanggung jawab dalam mengatur aktifitas militer partai termasuk menentukan dan memecat personil militer.
3. Komite Pusat Untuk pengawasan Disiplin, adalah sebuah badan tertinggi Partai untuk menegakkan disiplin anggota.
4. Komisi Penasehat Pusat, bertugas sebagai badan pertimbangan serta konsultan dan pembantu politik Komite Sentral/Pusat

Organisasi Regional dan Propinsi

Komite-komite partai pada tingkat ini memperoleh kekuasaan pada kongres-kongres di tingkat provinsi, kongres tingkat provinsi ini diadakan tiap 3 tahun sekali. Organisasi ini bertanggung jawab untuk  mengawasi dan memberikan pengarahan dalam empat bidang utama yaitu: Organisasi dan Kontrol Partai, aktivitas perekonomian (prtanian, industri, keuangan dan perdagangan), Mobilisasi wanita dan Pemuda, serta riset dalam rangka penyusunan kebijakan.

Organisasi Primer Cabang - Cabang Partai

Lembaga ini merupakan ujung tombak bagi PKC dalam menjalankan garis garis kekuasaannya, disinilah fungsi-fungsi  Organisasi dijalankan seperti Rekrutmen anggota, pendidikan politik dan ideologi tentang garis partai dengan sungguh-sungguh dijalankan. Daerah kekuasaannya meliputi pelosok terpencil di China.

Rekrutmen Anggota Partai

Sebagai pengetahuan tambahan saja bagi yang ingin menjadi anggota PKC, pertama si calon anggota harus mendapatkan rekomendasi dari dua anggota partai setelah calon mengajukan sendiri lamarannya, tahap selanjutnya adalah cabang partai akan memeriksa surat lamaran tersebut termasuk mengumpulkan informasi data pribadi mengenai si calon anggota, kemudian lamaran akan diterima melalui rapat umum yang dihadiri oleh semua anggota, jika disetujui maka akan ditetapkan oleh Komite partai yang tingkatnya lebih tinggi lagi

Setelah itu si calon anggota dinilai untuk diterima atau ditolak keanggotaanya, Namun setelah itu calon anggota harus melaksanakan sejumlah kewajiban lainnya (pendidikan politik), yaitu: mempelajari karya-karya Lenin , Marx dan Mao, dan bersedia mengabdi pada kepentingan masyarakat, memperjuangkan front kerja secara terpadu, dengan sukarela mengkritik dan dikritik orang lain, dan selalu berkonsultasi dengan massa.

Ditulis Unknown Pada Monday, February 22, 2016 Komentar

Sistem Pemerintahan Republik Rakyat China

Sistem Pemerintahan Republik Rakyat China

China Pengetahuan Sistem Pemerintahan

Republik Rakyat China yang berdiri pada 1 Oktober 1949 adalah sebuah negara yang menganut paham komunis, sehingga segala kebijakanya harus selaras dengan kebijakan Partai Komunis China. Partai Komunis China (PKC) merupakan Partai satu-satunya di China sekaligus yang memiliki peran besar dalam menentukan segala arah kebijakan pemerintahan China.

Semua kekuasaan dalam pemerintahan dari Republik Rakyat Cina (RRC) dibagi antara tiga badan: di Partai Komunis Cina, sebagai lembaga pembuat kebijakan serta mengawasi jalanya pemerintahan China selarasa dengan kebijakan Parta Pemerintah Pusat Rakyat ( Dewan Negara ), menjalankan fungsi administrasi dan kekuasaan negara sesuai arah kebijakan Partai dan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) sebagai lembaga yang bertugas mengamankan keamanan negara dari ancaman-ancaman pihak dalam dan luar yang berniat menghancurkan Partai Komunis dan Pemerintahan China.

Sebelum era tahun 1980-an Pemerintahan dijalankan sesuka hati oleh Mao Zedong tanpa memisahkan peran negara dan Partai yang membuat Sistem pemerintahan China pada Era Mao Zedong sangat kacau namun setelah Mao meninggal generasi kedua PKC dibawah pimpinan Daeng Xiaoping mereformasi konstitusi dan pemerintahan RRC untuk memisahkan kekuasaan Partai dan Negara agar tak terjadi konflik kepentingan saat menjalankan pemerintahan. Berikut dibawah ini adalah gambaran umum tentan Sistem Pemerintahan Republik Rakyat China:

Pokok-Pokok Sistem Pemerintahan RRC

• Bentuk negara adalah kesatuan yang terdiri atas 23 provinsi.
• Sistem Pemerintahan: Parlementer  Sistem Partai Tunggal.
• Ideologi: Sosialis.
• Bentuk pemerintahan adalah republik dengan sistem demokrasi komunis.
• Kepala negara adalah presiden, sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana menteri.
• Presiden dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional untuk masa jabatan 5 tahun (biasanya merangkap sebagai Ketua Partai). Sedangkan untuk jabatan Perdana menteri (Sekretaris Jenderal Partai) diusulkan oleh presiden dengan persetujuan Kongres Rakyat Nasional.
• Menggunakan sistem unikameral, yaitu Kongres Rakyat Nasional. Anggotanya merupakan perwakilan dari wilayah, daerah, kota dan provinsi untuk masa jabatan 5 tahun. Badan ini memiliki kekuasaan penting di Cina dengan anggotanya dari orang-orang partai komunis.
• Lembaga negara tertinggi adalah Konggres Rakyat Nasional yang bertindak sebagai badan legislatif (biasanya didominasi oleh Partai Komunis Cina
• Kekuasaan yudikatif (Badan kehakiman) terdiri atas Supreme Peoples Court, Local Peoples Courts dan Special Peoples Courts. Kekuasaan yudikatif dijalankan secara bertingkat dengan kaku oleh Pengadilan Rakyat di bawah pimpinan Mahkamah Agung Rakyat.

Sistem Kepartaian

RRC sebenarnya menganut sistem multi partai, terdiri :

1. Partai Komunis China, merupakan partai terbesar dan penguasa. Dua per tiga anggotanya terdiri dari kaum buruh dan tani.
2. Partai Non-Komunis yang berjumlah 8 partai, yaitu :

-       Partai Petani dan Pekerja - Partai Konstruksi Demokrasi

-       Liga Demokrasi China - Persatuan Dagang dan Industri

-       Partai Zhi Gong Dang - Partai Demokrasi Taiwan

-       Partai Sosial Jiusan - Komite Revolusi Guo Mindang

Partai-partai non- Komunis tersebutpengaruhnya kecil dalam pemerintahan. Aktivitas mereka diawasi secara ketat oleh komite sentral Partai Komunis China.

Sistem Pemilu

1. Pemilihan Umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di dalam konggres di tingkat kota dan kabupaten. Selanjutnya dari konggres rakyat di tingkat kota dan kabupaten mengirimkan delegasi yang telah mereka pilih untuk duduk di dalam konggres rakyat di tingkat propinsi dan nasional (pusat).
2. Setiap warga negara, perempuan dan laki-laki, yang berusia 18 tahun ke atas memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka dalam konggres

Konstitusi

Konstitusi resmi pertama kali dibuat pada tanggal 20 September 1954. Selanjutnya pada masa revolusi kebudayaan pada tahun 1975, Konstitusi diamandemen hingga hanya cuma berisi sekitar 30 artikel, dan isinya hanya berupa slogan-slogan komunis selain itu mereka juga menghapus peran pengadilan dan jabatan kepresidenan. Setelah usai kematian Mao pada tahun 1976, Konstitusi diamandemen lagi pada 1978 untuk diperluas kembali dalam 3 jumlah artikel, namun masih di bawah pengaruh hanya-pergi-oleh Revolusi Kebudayaan.

Kemudian pada tanggal 4 Desember 1982, Kongres Rakyat Nasional mengamandemen kembali Konstitusi RRC dengan memulihkan kembali kekuasaan jabatan Presiden yang terpisah dari jabatan Partai serta menormalisasi lagi fungsi pengadilan dan menjamin persamaan hak antar warganegara. Amandemen terhadap konstitusi terus berlangsung dalam kurun waktu 1988,1993 1999, dan yang paling baru, 2004, yang mengakui hak milik pribadi, hak asasi.

Kongres Rakyat Nasional (KRN)

 KRN RRC adalah badan kekuasaan negara tertinggi, yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil yang dipilih berbagai propinsi, daerah otonom, kota tingkat provinsi, daerah administrasi khusus dan tentara. Etnis-etnis minoritas juga mempunyai wakil dalam jumlah tertentu dalam KRN. Masa bakti setiap periode KRN adalah 5 tahun, dan setiap tahun mengadakan sekali sidang paripurna.

KRN merupakan lembaga legislatif di RRC, yang memiliki wewenang yang sangat luas antara lain mengamandemen Konstitusi, merencanakan dan mengevaluasi rencana pembangunan di masadepan dan juga berwenang memilih, memecat serta mengevaluasi kinerja Pejabat eksekutif di China karena merupakan penjelmaan kekuasaan dari Partai Komunis China untuk mengontrol pemerintahan di RRC agar selaras dengan kebijakan Partai.

Presiden

Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional untuk masa jabatan lima tahun. Dalam proses pemilihanya konstitusi mengatur bahwa proses pemilihanya  dilakukan oleh para anggota Partai Komunis China dalam Kongres Rakyat Nasional scara demokratis namun dalam prakteknya, pemilihan ini jatuh ke dalam kategori pemilihan ‘calon tunggal’. Kandidat direkomendasikan oleh Presidium Kongres Rakyat Nasional dan anggota kongres lainya hanya mengiyakan saja. Pada lazimnya Presiden China hanya menjabat selama 10 tahun atau dua kali periode meski tak ada pembatasan secara tegas tentang ketentuan pembatasan masa jabatan Presiden. Hal ini disebabkan agar proses regenerasi pemerintahan di RRC dapat berjalan berkesinambungan dan tidak stagnan.

Jabatan Presiden Republik Rakyat China(RRC) bukan hanya jabatan seremonial seperti di beberapa negara semisal Singapura yang memusatkan kekuasaan pada Perdana Menteri, Namun di RRC, Presiden memiliki keuasaan yang besar dalam menjalankan pemerintahan sementara Perdana Menteri hanya merupakan administrator saja.

Dewan Negara Dewan Negara adalah otoritas yang menjalankan kekuasaan eksekutif di China yang diketuai oleh Perdana Menteri. Dewan Negara terdiri dari perdana menteri, wakil perdana menteri, Para Menteri dan Ketua Komisi, Auditor jenderal dan Sekretaris jenderal. Anggota Dewan Negara dinominasikan oleh perdana menteri, ditinjau Kongres Rakyat Nasional untuk selanjutnya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Anggota Dewan Negara masa jabatanya hanya lima tahun per periode dan setelah itu tidak dapat diangkat kembali setelah dua periode berturut-turut.

Komisi Militer Pusat

Komisi Militer Pusat adalah badan yang mengontrol dan mengendalikan tentang kekuatan militer dari China yang bernama Tentara Pembebasan Rakyat (People Liberalisation Army) yang bertugas mengamankan Partai dan negara dari ancaman-ancaman pihak dalam dan luar guna menjamin terlaksananya kebijakan-kebijakan Partai dengan baik

Mahkamah Agung Rakyat

Mahkamah Agung Rakyat adalah pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan Republik Rakyat Cina. Hong Kong dan Makau, sebagai wilayah otonomi khusus, memiliki sistem peradilan sendiri terpisah berdasarkan tradisi common law Inggris dan Portugis, dan berda diluar wewenang dari Mahkamah Rakyat Agung RRC. Para hakim anggota Mahkamah Rakyat Agung diangkat oleh Kongres Rakyat Nasional.

Lembaga Peradilan di tiap tingkatan wilayah dijalankan oleh Pengadilan Rakyat bertanggung jawab kepada kongres rakyat di setiap tingkatan. Namun karena perwakilan rakyat tersebut didomonasi oleh Partai Komunis China, demokrasi masih sulit terwujud, kendatipun usaha ke arah perubahan dilakukan terus menerus sedang dilakukan.

Pemerintah Daerah

Republik Rakyat China (RRC) adalah sebuah negara kesatuan sentralistik yang wilayahnya dibagi dalam beberapa Provinsi. Para Gubernur, Walikota dan Pemimpin Distrik serta Daerah Otonom ditunjuk oleh Pemerintah Pusat yang ada di Beijing setelah menerima persetujuan Kongres Rakyat Nasional (NPC). Kecuali untuk daerah Hong Kong dan Makau yang merupakan daerah otonomi khusus karena mereka memiliki pemerintahan yang terpisah, sistem hukum, yang terpisah, namun segala hal menyangkut kebijakan pertahanan, keamanan serta hubungan luarnegeri, mereka dikendalikan pemerintah pusat. Namun untuk pengisian jabatan kepala eksekutif baik di Hongkong maupun Makau ditunjuk oleh pemerintah pusat.

Ditulis Unknown Pada Saturday, February 20, 2016 Komentar

Sejarah Berdirinya Republik Rakyat China

Sejarah Berdirinya Republik Rakyat China

China Kemerdekaan Sejarah

Pada 10 Oktober tahun 1911, meletuslah Revolusi China dimana rakyat China yang mayoritas suku Han berhasil mengakhiri 200 tahun pemerintahan Kekaisaran Dinasti Qing (1644-1912) yang didominasi oleh minoritas etnis Manchu,yang dinilai korup dan lemah dalam membendung intervensi asing. Setelah revolusi ini sistem pemerintahan China berganti dari Monarki menjadi Republik sehingga menempatkan China sebagai negara pertama di Asia yang berbentuk republik.

Pada 29 Desember 1911, Sun Yat-sen terpilih sebagai presiden oleh majelis Nanjing yang mewakili tujuh belas provinsi yang kemudian pada tanggal 1 Januari 1912, ia secara resmi dilantik secara resmi menjadi Presiden pertama Republik China

Namun sayangnya Dr Sun Yat Sen hanya menjabat Presiden selama tiga bulan ( 29 Desember 1911-10 Maret 1912. Hal ini dikarenakan intrik-intrik gerakan para tuan tanah yang banyak mengontrol pemerintahan dan kehidupan negara serta minimnya dukungan militer pada pemerintahanya.

Ia kemudian menyerahkan kursi kepresidenan kepada Jenderal Yuan Shikai, yang merupakan mantan perdana menteri pemerintahan Dinasti Qing. Yuan secara resmi terpilih sebagai presiden pada tahun 1913. Dalam menjalankan pemerintahanya ia menggunakan kekuatan militer dan mengabaikan lembaga republik yang didirikan oleh pendahulunya. Setelah menduduki jabatanya, Dia membuat keputusan kontroversial dengan segera menghapuskan kekuasaan Kuomintang (KMT), melarang "organisasi rahasia" (yang secara implisit termasuk KMT). Selanjutnya pada tahun 1915 Yuan menyatakan dirinya sebagai Kaisar China.

Penguasa baru China ini mencoba untuk meningkatkan sentralisasi pemerintahan dengan menghapuskan sistem provinsi, namun langkah ini mengundang perlawanan para bangsawan dan gubernur provinsi. Kemudian banyak provinsi menyatakan kemerdekaan dan menjadi negara panglima perang. Tindaka-tindakanya membuat para pendukungnya meninggalkanya sehingga akhirnya, Yuan menyerah menjadi Kaisar pada tahun 1916 dan meninggal beberapa waktu kemudian.

Setelah kematian Yuan, para pengikutnya membentuk pemerintahan di Beijing sementara partai (nasionalis) Kuomintang Sun Yat-Sen membentuk pemerintahan tandingan di Kanton. Sepuluh tahun selanjutnya, China terlibat dalam perang sipil. Pada tahun 1919, terjadi protes mahasiswa terhadap respon pemerintah yang lemah terhadap Perjanjian Versailles yang berisi Jepang mengambil alih koloni Jerman di China, yang dianggap tidak adil oleh para intelektual China. Kebencian pada barat ini membuat paham komunis mulai menyebar di China dan akhirnya pada tahun 1920 berdiri Partai Komunis China

Yuan Shikai meninggal dunia dengan mewariskan kesimpangsiuran perundang-undangan dan angkatan bersenjata Tentara China Utara tanpa seorang panglima yang diakui sebagai pemimpinnya. Akibatnya era 1916-1928 di China dikenal sebagai periode warlordisme atau periode para jenderal perang. Selama masa ini para warlord saling berperang untuk mendapatkan pengaruh kekuasaan.

Sementara itu di wilayah China Selatan Sun Yat Sen masih memiliki pengaruh yang besar. Dengan bantuan Rusia, Sun Yat Sen mengorganisasi ulang Partai Kuomintang. Dalam kebijakanya, ia mengizinkan anggota Partai Komunis untuk bergabung untuk mempersatukan China kembali.

Dekade Nanjing

Setelah kematian Sun pada bulan Maret 1925, Chiang Kai-shek menjadi pemimpin Partai Kuomintang. Pada tahun 1926, Chiang memimpin Ekspedisi Utara untuk tujuan mengalahkan panglima perang dan mempersatukan China. Dalam ekpedisi tersebut Chiang menerima bantuan Uni Soviet dan Kaum komunis. Namun, ditengah perjalanan ia memutuskah hubungan dengan Uni Soviet karena curiga Soviet ingin menyingkirkan Kuomintang yang dikenal sebagai Nasionalis dan akan berbalik mendukung komunis untuk menguasai China. Setelah itu pecahlah pertempuran antara Kuomintang dan China yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban.

Pada saat yang sama, konflik kekerasan terjadi di Tiongkok Selatan, yang merupakan basis kaum Komunis disana mereka membantai pendukung Nasionalis. Peristiwa ini akhirnya mengarah pada Perang Saudara Tiongkok antara Nasionalis dan Komunis. Chiang Kai-shek berusaha menekan pihak Komunis ke pedalaman saat ia berusaha untuk menghancurkan mereka, sehingga Partai Komunis terpaksa mengadakan long march ke daerah barat daya dan mendirikan basis gerinya di Provinsi Yan'an dan Shaanxi. Selama long march ini, muncul pemimpin PKC yang baru Mao Zedong.

Setelah berhasil mempersatukan China dan mendesak komunis, Chiang Kai Sek akhirnya mendirikan pemerintahan dengan Nanking sebagai ibukota pada tahun 1927. Kemudian pada tahun 1928, tentara Chiang menjatuhkan pemerintah Beiyang yang menjadi penanda dimulainya Dekade Nanjing.

Pada tahun 1930 pihak Nasionalis yang mengambil alih kekuasaan militer dan menyatukan Tiongkok memulai tahap kedua dengan menetapkan sebuah konstitusi sementara dan memulai periode yang disebut "pengawasan”

Undang-undang disahkan dan kemudian menggelar kampanye mempromosikan hak-hak perempuan. Selanjutnya gerakan pembangunan yang dimulai dari desa muali digalakkan. Selain itu Pemerintah Nasionalis juga mengumukan rencananya membuat konstitusi baru pada 5 Mei 1936.

Selama zaman ini serangkaian perang besar-besaran terjadi di Tiongkok barat, termasuk Pemberontakan Kumul, Perang Tiongkok-Tibet dan Invasi Soviet ke Xinjiang. Meskipun pemerintah pusat berusaha secara penuh mengendalikan seluruh negara selama periode ini, namun secara kenyataanya sebagian besar wilayah China di bawah kekuasaan semi-otonom oleh panglima perang lokal, pemimpin militer provinsi atau koalisi panglima perang. Pemerintahan Nasionalis terkuat berada di wilayah timur di sekitar ibukota Nanjing, tapi militeris regional seperti Feng Yuxiang dan Yan Xishan mempertahankan otoritas lokal.

Invasi Jepang ke China

Industrialisasi besar-besaran di Jepang serta pertunbuhan penduduk yang tinggi dan juga faktor kemenangan Faksi militer dalam pemerintahan Jepang membuat Jepang memerlukan bahan baku dan daerah pemasaran untuk industrinya selain itu Jepang juga perlu daerah baru untuk penduduknya karena wilayah Jepang yang sempit, akhirnya Jepang pun mulai menyusun ekspansi militernya secara matang

Pada bulan September 1931 Jepang merebut Manchuria dari China kemudian  mendirikan negara boneka bernama Manchukuo dengan mengangkat kaisar Qing Puyi sebagai kepala negaranya pada tahun 1932. Hilangnya Manchuria membuat pukulan besar bagi perekonomian China dibawah Kuomintang. Liga Bangsa-Bangsa yang didirikan pada akhir Perang Dunia I, tidak dapat bertindak apa-apa dalam menghadapi pembangkangan Jepang.

Setelah berhasil menguasai Manchuria, Jepang kemudian berusaha menguasai wilayah China lainya, namun pada saat itu pemerintahan Chiang pada saat itu lebih sibuk dengan kampanye pemusnahan Komunis dibandingkan dengan melawan penjajah Jepang. Pada bulan Desember 1936, terjadi peristiwa yang terkenal dengan nama Insiden Xian, dalam peristiwa tersebut Chiang Kai-shek, dalam sebuah acara diculik oleh Zhang Xueliang dan dipaksa untuk bersekutu dengan Partai Komunis untuk melawan Jepang, dan Chiang pun setuju dan akhirnya terbentuklah Persatuan Partai Kuomintang –Partai Komunis China melawan Jepang.

Perlawanan China mulai memanas setelah pada 7 Juli 1937, terjadi bentrokan antara pasukan China dan Jepang di luar Beijing dekat Jembatan Marco Polo. Pertempuran ini menyebabkan awal perang terbuka antara China dan Jepang, meskipun kedua pihak tidak menyatakan perang. Setelah insiden tersebut Shanghai jatuh ke tangan Jepang setelah tiga bulan pertempuran selanjutnya Ibu kota Nanjing juga jatuh pada bulan Desember 1937. Kejatuhan Nanjing diikuti oleh insiden pembunuhan dan perkosaan massal yang dikenal sebagai Pembantaian Nanjing. Ibu kota negara sementara akhirnya dipindahkan ke Wuhan yang kemudian diganti menjadi Chongqing yang menjadi pusat pemerintahan sampai 1945.

Pada 1940 Jepang mendirikan pemerintahan boneka di China dengan menunjuk Wang Jingwei sebagai Presidenya.

Front Persatuan antara Kuomintang dan Partai Komunis China memberikan keuntungan besar bagi pihan PKC untuk menyebarkan ajaran dan propagandanya pada masyarakat China

Setelah tahun 1940 konflik antara Kuomintang dan Komunis menjadi lebih sering terjadi di daerah-daerah yang tidak di bawah kendali Jepang. Masuknya Amerika Serikat ke Perang Pasifik setelah 1941 mengubah sifat hubungan mereka. Komunis memperluas pengaruh mereka, dan Kuomintang berusaha untuk menetralisir penyebaran pengaruh komunis. Sementara itu Tiongkok utara telah disusupi secara politik oleh politisi Jepang di Manchukuo yang menggunakan fasilitas, seperti Wei Huang Gong.

Pada tahun 1945 Republik Tiongkok muncul dari perang, nominal dengan kekuatan militer yang besar namun sebenarnya ekonomi terpuruk dan di ambang perang saudara habis-habisan. Ekonomi memburuk, dilemahkan oleh tuntutan militer dari perang asing dan perselisihan internal, dengan inflasi spiral, pengambilan keuntungan oleh pihak Nasionalis, spekulasi dan penimbunan. Kelaparan datang setelah perang, dan jutaan orang kehilangan tempat tinggal akibat banjir dan kondisi tidak menentu di banyak bagian negara.

Situasi semakin rumit setelah kesepakatan Sekutu di Konferensi Yalta pada bulan Februari 1945 dengan masuknya pasukan Uni Soviet ke Manchuria untuk mempercepat kekalahan Jepang. Kuomintang awalnya yakin bahwa niat Soviet menduduki Manchuria adalah membantu mereka mengalahkan Jepang dan tidak ada kepentingan lain.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II pada 15 Agustus 1945, Pemerintah Nasionalis-Kuomintang memindahkan ibukota kembali ke Nanjing. Dengan bantuan Amerika, tentara Nasionalis pindah ke utara seiring menyerahnya Jepang di daerah itu. Uni Soviet yang masih menduduki Manchuria kemudian membantu Partai Komunis agar bisa lebih kuat lagi dalam menghadapi konflik dengan Kuomintang.

Berdirinya Republik Rakyat China

Menjelang berakhirnya Perang Dunia II perang, Amerika Serikat mengerahkan kapal perang US Marines untuk mengantisipasi Uni Soviet menyerang Beijing dan Tianjin serta sebagai upaya memberikan dukungan logistik pada  pasukan Kuomintang di sebelah utara dan timur laut Tiongkok.

Untuk membantu tujuan ini, pada 30 September 1945 Divisi Marinir Pertama tiba di Tiongkok dan diberi tugas dengan tuntutan keamanan di wilayah Semenanjung Shandong dan bagian timur Provinsi Hebei.

Melalui pengaruh mediasi Amerika Serikat gencatan senjata militer disepakati pada bulan Januari 1946, namun setelah itu pertempuran kembali terjadi antara Kuomintang dan Komunis. Ditengah isu permasalahan ketidakberesan korupsi yang mnjangkiti pemerintah Republik China pimpinan Kuomintang, serta meningkatnya hasutan dan propaganda yang dilakukan Partai Komunis, rakyat China mulai ragu pada Kuomintang dan berpaling bersimpati pada Partai Komunis.

Meski terlambat, pemerintah saat itu berusaha untuk menarik simpati dan dukungan rakyat melalui reformasi internal. sayangnya usaha ini sia-sia karena korupsi merajalela dan kekacauan politik dan ekonomi telah merajalela. Pada akhir 1948 posisi Kuomintang kian suram dan terjepit. Militer Kuomintang  mengalami demoralisasi, sehingga meskipun Kuomintang memiliki keuntungan dalam jumlah angkatan bersenjata dan senjata, serta menguasai wilayah dan populasi yang jauh lebih besar dan menikmati dukungan internasional yang cukup besar namun mereka terus mengalami banyak kekalahan dari Tentara Pembebasan Rakyat, Partai Komunis China.

Pada Januari 1949 Beijing diambil alih oleh Komunis tanpa perlawanan. Antara April dan November Kuomintang kehilangan kota-kota besar kepada Komunis dengan sedikit perlawanan. Dalam kebanyakan kasus pedesaan dan kota-kota kecil sekitarnya telah berada dibawah pengaruh komunis, jauh sebelum kota. Akhirnya, pada tanggal 1 Oktober 1949, pihak Komunis mendirikan Republik Rakyat China.

Sementara itu Parta Kuomintang pimpinan Chiang Kai-shek pada 1 Oktober 1949 bersama para pendukungnya yang kurang lebih berjumlah dua juta serta ratusan ribu pasukan meninggalkan China daratan menuju ke Pulau Taiwan. Selanjutnya pada 7 Desember 1949 Chiang menyatakan Taipei sebagai ibukota sementara Republik China.

Ditulis Unknown Pada Thursday, February 18, 2016 Komentar

Tragedi Tiananmen 4 Juni 1989 : Noda Hitam Reformasi China

Tragedi Tiananmen 4 Juni 1989 : Noda Hitam Reformasi China

China Konflik Sejarah

Tragedi Tiananmen adalah sebuah lembaran hitam dalam masa reformasi ekonomi China dibawah kepemimpinan Deng Xiaoping sekaligus memberikan pukulan telak pada kepemimpinan Partai Komunis China untuk membentuk sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan aspiratif. Peristiwa yang terjadi 26 tahun silam, tak mungkin terhapus dalam sejarah dunia begitu saja meskipun Pemerintah China berusaha keras menghapus memori tentang peristiwa tersebut. Pada 4 Juni 1989, tentara China dengan kekuatan militernya membubarkan paksa demonstrasi yang terjadi di Lapangan Tiananmen yang berubah menjadi pembantaian massal terhadap ribuan massa pro-Demokrasi yang menuntu reformasi besar-besaran dalam pemerintahan China yang dituding penuh korupsi, kolusi dan Nepotisme.

Aksi ini dipicu oleh dengan terbunuhnya Sekretaris Jenderal Partai Komunis Hu Yaobang pada bulan April 1989. Hu yang dikenal memiliki pandangan Liberal dicopot dari jabatanya kemudian tidak lama setelah itu dilaporkan meninggal.

Kematian Hu ini lalu memicu kemarahan dari kelompok intelektual masyarakat China yang menganggap tidak adil perlakuan Partai Komunis bagi Hu serta diperlukanya reformasi besar-besaran dalam politik dan ekonomi China dengan mengadakan demontrasi besar –besaran di Lapangan Tiananmen pada 15 April 1989 . Mereka mengajukan beberapa tuntutan antara lain mendukung pandangan kritis dan reformis Hu Yaobang tentang demokrasi dan kebebasan, mereka juga melancarkan kampanye melawan polusi spiritual dan liberalisasi borjuis yang dinilai salah.Serta juga menuntut pemerintah memublikasikan informasi pendapatan yang diperoleh pejabat negara dan anggota keluarganya.

Pemerintah diminta mengakhiri larangan penerbitan media swasta dan menghentikan sensor media.

Mahasiswa juga menuntut pemerintah menambah anggaran pendidikan dan meningkatkan gaji kaum intelektual, serta mengakhiri larangan demo di Beijing.

Pada pemakaman Hu, sekelompok besar mahasiswa berkumpul di lapangan Tiananmen dan meminta pemerintah China mengabulkan tuntutan mereka. Serta menuntut untuk bertemu Perdana Menteri Li Peng, yang dipandang luas sebagai saingan politik Hu untuk berdialog, namun tuntutan mereka ini gagal, Oleh karena tuntutan mereka gagala lalu Para mahasiswa tersebut mengadakan sebuah mogok di universitas di Beijing.

Pada 26 April, seorang editor Harian Rakyat menuduh mahasiswa merencanakan kekacauan. Pernyataan ini membuat kemarahan para mahasiswa, dan pada 27 April sekitar 50.000 mahasiswa pergi ke jalan-jalan Beijing, tidak menghiraukan perintah bubar yang diumumkan oleh penguasa dan tetap menuntut pemerintah mencabut pernyataan harian tersebut.

Kemudian pada 4 Mei, sekitar 100.000 pelajar dan pekerja berparade di Beijing meminta pemerintah untuk reformasi media bebas dan sebuah dialog formal antara penguasa dan wakil pilihan mahasiswa. Pemerintah menolak dialog tersebut, dan hanya setuju untuk berbicara dengan anggota dari organisasi pelajar yang ditunjuk. Situasi terus memburuk di China lalu pada 13 Mei 1989, mahasiswa menduduki Lapangan Tiananmen sebagai  dan memulai protes lapar sebagai bentuk perlawanan terhadap Pemerintah China. Mereka meminta pemerintah menarik tuduhan yang ditulis di Harian Rakyat dan memulai pembicaraan dengan wakil mahasiswa. Ratusan mahasiswa turut serta dalam protes lapar dan didukung oleh ratusan ribu mahasiswa dan juga penduduk Beijing, yang berakhir selama seminggu.

Meskipun pemerintah mengumumkan Undang-undang Darurat pada 20 Mei, demonstrasi massa terus berlanjut. Setelah para pemimpin Komunis berunding mengadakan pertemuan, maka keluarlah perintah untuk menggunakan kekuatan militer untuk memecahkan krisis tersebut, Pejabat Zhao Ziyang ditendang dari kedudukannya sebagai pemimpin politik karena dianggap gagal dalam mencegah aksi militer. Lalu Partai Komunis memutuskan untuk menghentikan situasi itu sebelum berkembang lebih jauh.

Setelah selama tujuh pekan, ratusan ribu mahasiswa dan masyarakat menduduki Lapangan Tiananmen pada 4 Juni 1989, Pemerintah Tiongkok mengerahkan Tentara Pembebasan Rakyat dari Brigade 27 dan 28 dengan kekuatan 54 Tank untuk mengendalikan situasi keamanan kota Beijing khususnya Lapangan Tiananmen. 

Akhirnya bentrokan bedarah antara militer dan pengunjuk rasa tak dapat terhindarkan yang mengakibatkan tewasnya ribuan orang dari Pihak Demonstran karena Pihak Pemerintah China sampai saat ini tak pernah mengeluarkan hasil resmi data korban hingga sekarang dan juga berusaha menghapus tentang memori peristiwa tersebut dengan mengadakan sensor media ketat dan larangan memperingati peristiwa tersebut

Karena tak ada laporan resmi dari pemerintah China maka beberapa lembaga independen berusaha melansir jumlah korban tewas dari peristiwa tersebut namun hasilnya berbeda-beda: 400-800 (CIA), dan 2.600 (Palang Merah Tiongkok) sementara para mahasiswa pengunjuk rasa mengklaim bahwa lebih dari 7.000 orang yang terbunuh. Setelah kekerasan ini, pemerintah melakukan penangkapan di mana-mana untuk menekan sisa-sisa pendukung gerakan itu. Pemerintah juga membatasi akses pers asing dan mengendalikan liputan atas kejadian-kejadian di pers daratan Tiongkok. Penindasan terhadap protes Lapangan Tiananmen mengundang kecaman yang luas oleh Amerika Serikat dan pemerintah negara-negara Barat lainnya serta juga sekutu dekat mereka Uni Soviet.

Ditulis Unknown Pada Saturday, February 06, 2016 Komentar