Program Re-Ra (Rekonstruksi & Rasionalisasi) TNI Kabinet Hatta

Program Re-Ra (Rekonstruksi & Rasionalisasi) TNI Kabinet Hatta

Amir Sjarifoeddin Komunis Kudeta Madiun Mohammad Hatta

Sebelum diadakannya program “reorganisasi dan rasionalisasi” (Re-ra) oleh Perdana Menteri Hatta, banyak berdiri laskar-laskar perjuangan diluar tentara resmi. Diantara laskar-laskar perjuangan yang ada, Pesindo merupakan laskar bersenjata yang terkuat Jumlah pasukannya terbesar, disiplinnya yang paling baik dan persenjataannya terlengkap. Kesatuannya tersebar di setiap kabupaten JaTim dan JaTeng, beberapa kabupaten di JaBar dan malahan sampai ke SumUt. Kekuatan laskar bersenjata Pesindo, kalau tidak dapat dikatakan melebihi, maka paling sedikit sama dengan TRI, tentara Pemerintah.

Pada tanggal 3 Juli 1946, Tan malaka beserta orang-orangnya melakukan kup terhadap pemerintahan Sjalrrir. Kup ini dilancar kan oleh Divisi III/Sudarsono, yang berteritorium Yogyakarta. Suharto (Presiden RI sekarang), yang waktu itu komandan resimen Yogyakarta, diperintahkan oleh Presiden Sukarno, gagal. Malah Sjahrir diculik oleh golongan kup. Karena Suharto gagal dalam menangkap Tan Malaka, maka bergeraklah pasukan dari kesatuan- kesatuan Pesindo JaTim dan berhasil membebaskan Sjahrir. Dengan berhasilnya kesataan Pesindo menggagalkan kup Tan Malaka ini maka prestise Pesindo menjadi sangat tinggi di kalangan laskar bersenjata.

Dari kesatuan-kesatuan Pesindo yang ada maka kesatuan 'Divisi Surabaya' (JaTim) adalah yang terkuat. Perbandingan antara senjata dan pasukanya adalah satu banding empat (di dalam divisi Nasution/JaBar), pada waktu itu, hanya terdapat seratus pucuk senjata). Dengan demikian kekuatan tempur riel (artinya; satu orang dengan satil bedil) adalah kurang lebih satu resimen (=3 batal yon = 3x800 orang) denagan Overste (letKoI) Sidik Arselan sebagai komandan. Setelah re-ra, kesatuan mi menjadi Be (Brigade) 29 dengan Overste Moliammad (Aldimad) Dablan sebagai komandan, yang belakangan menjadi tulang punggung dalam Kudeta PKI Madiun 1948.

Situasi Jelang Kejatuhan Kabinet Amir

Setelah jatuhnya Kabinet Sjahrir III, Presiden Soekarno menunjuk Amir Syarifuddin untuk membentuk kabinet. Soe Hok Gie menyebutnya “Kabinet Kiri Jauh” karena disokong oleh Partai Sosialis (PS), PKI, eks BTI dan golongan buruh seperti Setiadjit sebagai Wakil Perdana Menteri (PBI-komunis di Belanda), Abdulmadjid (PS) sebagai Menteri Muda Dalam Negeri, Tamzil (PS) sebagai Menteri Muda Luar Negeri, Tjokronegoro (PS) sebagai Menteri Muda Perekonomian, Wikana dan Maruto Darusman (PKI) sebgai Menteri Negara dan S.K. Trimurti (Buruh) sebagai Menteri Perburuhan.

Pada masa Kabinet Amir Syarifuddin inilah dilaksanakan perundingan dengan Belanda di atas kapal perang milik Amerika Serikat, USS. Renville, saat lego jangkar di Tanjung Priok, pada 8 Desember 1947. Meskipun dinilai banyak pihak merugikan bangsa Indonesia dan dianggap kemenangan telak diplomasi Belanda, faktanya Perjanjian Reville tetap ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948.

Amir Syarifuddin yang di awal kabinetnya mendapat dukungan dari mitra koalisi, namun setelah penandatanganan Perjanjian Renville, mitra-mitra koalisi dari Partai Masyumi dan PNI berbalik mengecamnya dan menarik menteri-mitra partai politik koalisi dari kabinet. Amir Syarifuddin mundur dari jabatannya pada tanggal 23 Januari 1948.

Gagasan Program Re-ra

Gagasan Hatta-Nasution mengenai re-ra dan pembentukan "tentara yang efektif" sebenarnya bertolak dari koalisi yang ada, yang dimulai sejak berdirinya kabinet Hatta pada akhir Januari 1948, antara politisi yang pro Amerika yang dipelopori oleh Hatta dan Masyumi di satu pihak dan para perwira "profesional" yang dipelopori oleh Nasution dan Simatupang di fihak lain. Tujuan bersama dari persekutuan antara Hatta- Nasution adalah mendemobiliser (mengeliminasi) laskar- laskar yang sedikit banyak dipengaruhi oleh organisasi Komunis"; menyingkirkan perwira-perwira yang "tidak dapat dipercaya"; posisi pimpinan hanya diberikan kepada "perwira-perwira profesional" dan tipe tentara di masa mendatang seperti model tentara Divisi Siliwangi (yang notabene dipimpin oleh Nasution) dan Corps Polisi Militer (yang dipimpin oleh Gatot Subroto).

Embrio Program Re-Ra

Program Re-Ra sebenarnya sudah dimulai sejak Kabinet Amir Syarifuddin berdasarkan mosi yang diajukan golongan kiri di KNIP pada bulan Desember 1947. Pemerintah kemudian mengeluarkan Penetapan Presiden No 1 tanggal 2 Januari 1948 yang membubarkan Pucuk Pimpinan TNI dan Gabungan Kepala Staf Angkatan Perang, tapi karena adanya reaksi yang keras dari KNIP, Penpres ini kemudian dibatalkan. Munculnya program Re-Ra dinilai sebagai akibat dari “kesalahan” pemerintah yang tidak segera membentuk angkatan perang setelah memproklamirkan berdirinya negara Indonesia. Jadi, pada akhirnya angkatan perang resmi dibentuk, di kalangan militer sendiri sudah terbentuk otonomi.

Jelang akhir tahun 1947, usaha untuk memoderenisasi angkatan perang mulai disuarakan di BP-KNIP, namun, karena masih sebatas wacana akhirnya dibuat mosi oleh Zainul Baharuddin yang merupakan petisi parlemen berisi usulan kebijakan kepada pemerintah untuk mereformasi angkatan perang. Usulan reformasi memuat dua hal pokok yaitu, menempatkan Angkatan Bersenjata di bawah wewenang Menteri Pertahanan dan merasionalisasi jumlah tentara. Mosi tersebut dimunculkan kekecewaan mereka terhadap Angkatan Bersenjata yang tidak dapat menahan gerak maju tentara Belanda pada saat itu.

Amir menggunakan kesempatan program Re-Ra untuk memenuhi ambisi politiknya yaitu menempatkan Angkatan Bersenjata di bawah kekuasaannya sekaligus menyingkirkan tokoh-tokoh yang dianggap menghalangi ambisinya, yaitu Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Kasum TNI Jenderal Urip Sumoharjo. Tapi Re-Ra yang dirintis Kabinet Amir Syarifuddin lewat Perjanjian Renville itu tidak berumur panjang karena mendapat tantangan dari kalangan tentara selain juga hilangnya kesempatan dengan dimulainya Agresi Militer Belanda 2 pada 19 Desember 1948 yang memaksa semua kekuatan bersenjata Indonesia bersatu kembali dan melakukan perang gerilya di bawah pimpinan Jenderal Sudirman.

Kabinet Hatta dan Program Re-Ra

Bung Hatta kemudian ditunjuk oleh Presiden Soekarno untuk membentuk kabinet yang diumumkan pada 29 Januari 1948 dengan Hatta sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan. Kabinet Hatta tidak mengikutsertakan wakil- wakil dari partai kiri dan memiliki rencana kerja dalam negeri, antara lain, untuk memperbaiki ekonomi. Salah satu cara yang ditempuh adalah melanjutkan program Re-Ra yang sempat terbengkalai pada Kabinet Amir Syarifuddin. Namun berbeda dengan Perdana Menteri sebelumnya, setelah ditunjuk sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan, Hatta menggunakan Re-Ra untuk menghilangkan pengaruh kiri di dalam angkatan perang. Hatta juga berpandangan program Re-Ra nya ini untuk mencegah orang-orang kiri yang ada dalam tubuh militer merongrong kedudukan Panglima Besar Jenderal Sudirman atau memperlemah tentara dengan cara apapun.

Tujuan dasar kebijakan tersebut adalah untuk menciutkan jumlah personil angkatan bersenjata, meningkatkan efesiensinya, dan menempatkannya kembali di bawah pimpinan pemerintah. Tujuan yang disebut paling akhir itu sangat penting, karena kesatuan-kesatuan tempur saat itu mulai menguasai daerah-daerah kantong atau daerah-daerah front mereka secara mandiri dengan menempuh kebijaksanaan mereka masing-masing.

Langkah awal yang diambil Hatta dalam upaya mereorganisasi dan merasionalisasi TNI AD adalah dengan mengurangi jumlah personelnya. Selain itu, fakta bahwa keadaan perekonomian Negara sudah sangat kritis, Hatta dituntut untuk melakukan penghematan seoptimal mungkin. Salah satu caranya dengan melaksanakan program Re-Ra agar mencapai sedikit perimbangan antara pendapatan dengan belanja negara dan alat-alat Negara.Usulan Kabinet Hatta ini disetujui Pemerintah yang selanjutnya menandatangani sebuah Dekrit pada tanggal 2 Januari 1948 yang memerintahkan agar semua kekuasaan di bidang pertahanan dipusatkan di tangan Menteri Pertahanan. Setelah disetujui oleh BP-KNIP maka diterbitkanlah Undang-Undang No 3 Tahun 1948 tertanggal 5 Maret 1948 mengenai Susunan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang.

Untuk pelaksanaan rasionalisasi di kalangan angkatan ber senjata pada tanggal 8 Mei 1948 telah diadakan rapat Dewan Siasat Militer yang dihadirj oleh Hatta bersama pimpinan Angkatan Bersenjata: Sudirman, Nasution, Latif, Subjakto dan Surjadarma.

Dalam rapat ini dibicarakan dua hal. Pertama, yang disetujui oleh semua yang hadir, TNI-Masyarakat secepat mungkin dibubarkan. Mengenai soal ini Nasution berpendapat, bahwa TNI- Masyarakat pada prinsipnya telah dibubarkan. Kedua, Hatta bersedia memberikan basis militer kepada Amerika, yang ditukar dengan senjata untuk memperoleh dukungan internasional guna mempercepat kemerdekaan Indonesia sepenuhnya

Dampak dari Program Re-Ra

Pada pelaksanaanya, program Re-Ra yang dijalankan oleh Kabinet Hatta tidak mulus karena banyak mendapatkan tentangan bahkan dari kalangan tentara sendiri. Bagi mereka yang terkena rasionalisasi akan merasa kecewa karena praktis kehilangan pekerjaan atau kedudukan yang dinilai prestise bagi pemuda pada masa itu.

Di Angkatan Laut misalnya, sebagai tindak lanjut dari UU No 3 Tahun 1948, dibuatlah Komisi Reorganisasi ALRI pada tanggal 17 Maret 1948 dengan Kolonel R. Soebijakto sebagai Ketua Komisinya. Salah satu dampaknya adalah dileburnya Divisi I dan Divisi II Tentara Laut Republik Indonesia dan digabungkan ke dalam kesatuan Angkatan Darat.

Di antara mereka yang kecewa adalah Laksamana Muda Atmadji yang sebelumnya juga sudah merasa dikecewakan saat terjadi perubahan nama dari BKR Laut menjadi TKR Laut pada tanggal 5 Oktober 1945 dengan Kepala Staf Umum Laksamana M. Pardi yang bermarkas di Yogyakarta. Atmadji dkk yang sudah berjuang sebagai tentara pelaut saat penjajahan Belanda dan Jepang, merasa kecewa karena tidak lolos seleksi menjadi anggota TKR Laut, sehingga membentuk apa yang dinamakan Marine Keamanan Rakyat (MKR) yang bermarkas di Surabaya dan dipimpin oleh Laksamana Muda Atmadji. Dengan adanya Re-Ra, Atmadji dipindahtugaskan ke Kementrian Pertahanan. Dalam perjalanannya Atmadji dan kelompoknya memilih ikut terlibat dalam Pemberontakan PKI Madiun 1948.

Sementara itu, sejumlah tokoh kiri yang menduduki posisi penting di Kementerian Pertahanan diberhentikan dan tentara laskar yang dibentuk Amir Syarifuddin pada tahun 1947 harus melebur ke dalam TNI dan karenanya harus tunduk pada aturan dan komando TNI. Wajar jika golongan kiri merasa kecewa lalu mengecam Hatta dan menghalangi pelaksanaan Re-Ra.

Dalam bulan April 1948 terjadi demonstrasi terutama dari pelajar di Jawa Timur menentang Re-Ra. Bulan Mei 1948 di Solo, tentara Divisi Panembahan Senopati juga melakukan demonstrasi menentang Re-Ra.

Pada bulan Mei 1948, berdasar peraturan rasionalisasi, Sutarto yang divisinya kompak dan persenjataannya cukup baik, dinayatakan non-aktif dan pasukannya diperintahkan melapor kepada Markas Besar di Yogya. Sutarto bersama komando bawah annya menentang perintah Markas Besar ini. Sikap Sutarto beserta perwiranya ini didukung oleh kekuatan Kiri di Solo beserta laskar- laskar yang menentang re-ra. Untuk menyatakan dukungannya, pada tanggal 20 Mei, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, di Solo terjadi demonstrasi protes yang besar menentang re-ra pemerintah Hatta. Demonstrasi ini juga diikuti oleh parade, sekaligus protes, oleh beberapa batalyon bersenjata lengkap dan berat dari Pesindo dan Tentara Laut Republik Indonesia (TLRI). Dalam parade dan demonstrasi tersebut diserukan dukungan terhadap kelanjutan Sutarto sebagai komandan divisi dan tuntutan agar Pemerintah membatalkan re-ranya.

Pada bulan Juli di dalam Divisi IV diadakan 'reorganisasi sendiri'. Divisi IV berubah nama menjadi 'Divisi Pertempuran Panembahan Senopati' (DPPS). 'Reorganisasi sendiri' yang diadakan oleh Panembahan Senopati ini jauh dari keinginan, apalagi melegakan, Hatta dan Nasution di Yogya. Sebab: jumlah anak buah, personalia dan kedudukan komandan dan pembagian senjata di dalam DPPS adalah sama dengan di dalam Divisi Panembahan Senopati yang semula.

Setelah Sutarto tertembak, komandan DPPS dipegang oleh LeKol Suadi. Mengenai rasionalisasi di kalangan Angkatan Bersenjata, pada tanggal 2 September 1948, Hatta di muka sidang BP-KNIP menyatakan antara lain bahwa: "Istimewa terhadap angkatan perang kita rasionalisasi harus dilaksanakan dengan tegas dan nyata...; "... berpedoman kepada cita-cita "satu tentara, satu komando"; "... dalam bentuk dan susunan yang efektif'; "... mengurangkan jumlah angkatan perang kita sampai kepada susunan yang rasionil".

Dengan terbentuknya Markas Besar Komando Djawa (MBKD) di bawah pimpinan Kolonel A.H. Nasution selaku Panglima Tentara & Teritorial Djawa (PTTD) dan Markas Besar Komando Sumatra (MBKS) di bawah Kolonel Hidayat selaku PTTS, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 28 Oktober 1948, dapat dikatakan Re-Ra di lingkungan TNI AD sudah selesai.

Program Re-ra ini juga nantinya turut menyurut Kudeta PKI di Madiun 1948, karena berbagai kesatuan yang menolak atau tidak setuju dengan program ini kemudian bersatu serta bersekutu dengan PKI melancarkan kudeta pada 18 September 1948

Sumber:

Ø  “Politik Militer Indonesia 1945 – 1967, Menuju Dwifungsi ABRI”, Ulf Sundhaussen

Ø  “Sejarah Nasional Indonesia VI: Jaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia”, Nugroho Notosusanto, et.al.

Ø  "Pemberontakan PKI-Musso di Madiun 18 - 30 September 1948", Rachmat Susatyo

Ø  “Reorganisasi dan Rasionalisasi TNI AL 1948 – 1950: Dari Pembentukan Komisi Reorganisasi (KRAL) Hingga Terbentuknya Korps Komando Angkatan Laut (KKO AL)”, Rifky Azhri.

Ø  Reformasi Angkatan Perang Republik Indonesia dalam Pemberitaan Kedaulatan Rakyat 1947-1948 | Subandi Rianto - Academia.edu

Ø  http://serbasejarah.wordpress.com/20...17/zaman-re-ra

Ditulis Unknown Pada Thursday, January 07, 2016 Komentar

Muso, Dalang Pembrontakan PKI Madiun 1948

Muso, Dalang Pembrontakan PKI Madiun 1948

Kudeta Madiun Muso Partai Komunis indonesia Pembrontakan PKI

Soe Hok Gie dalam bukunya ‘Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan’ mengatakan ada tiga tokoh kunci yang menjadi dalang peristiwa ini yakni, Muso, Alimin, dan Sardjono. Di samping ketiganya, tentu tokoh-tokoh PKI lainnya turut mendukung, termasuk juga Amir Sjarifuddin.

Dari beberapa tokoh yang berperan dan bertanggung jawab atas lahirnya Madiun Affairs 1948 itu adalah Muso atau Paul Mussotte bernama lengkap Muso Manowar adalah seorang tokoh komunis Indonesia yang memimpin Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahu 1926/1927 dan merupakan dalang dari Pemberontakan PKI Madiun 1948.

Muso dilahirkan di desa Pagu (Kediri) pada tahun 1897. Ia dididik di sekolah guru di Jakarta dan bersahabat dengan Alimin. Selama masa pendidikannya, ia menjadi murid kesayangan Dr. Hazeu (penasehat urusan Bumiputera)  dan teosopis D. Van Hinloopen Labberton. Muso pernah tinggal di rumah Tjokroaminoto (tokoh pergerakan SI) bersama dengan Alimin dan Soekarno. Sebagai individu ia seorang yang cerdas, organisatoris, serta penulis politik yang baik. Muso adalah seorang yang keras dan tegas, bahkan terkadang nekat.

Dia adalah salah satu pemimpin PKI di awal 1920-an. Dia adalah pengikut Stalin dan anggota dari Internasional Komunis di Moskwa. Pada tahun 1925 beberapa orang pemimpin PKI membuat rencana untuk menghidupkan kembali partai ini pada tahun 1926, meskipun ditentang oleh beberapa pemimpin PKI yang lain seperti Tan Malaka. Pada tahun 1926 Musso menuju Singapura dimana dia menerima perintah langsung dari Moskwa untuk melakukan pemberontakan kepada penjajah Belanda. Musso dan pemimpin PKI lainnya, Alimin, kemudian berkunjung ke Moskwa, bertemu dengan Stalin, dan menerima perintah untuk membatalkan pemberontakan dan membatasi kegiatan partai menjadi dalam bentuk agitasi dan propaganda dalam perlawananan nasional. Akan tetapi pikiran Musso berkata lain.

Pada bulan November 1926 terjadi beberapa pemberontakan PKI di beberapa kota termasuk Batavia (sekarang Jakarta), tetapi pemberontakan itu dapat dipatahkan oleh penjajah Belanda. Musso dan Alimin ditangkap. Setelah keluar dari penjara Musso pergi ke Moskwa, tetapi kembali ke Indonesia pada tahun 1935 untuk memaksakan "barisan populer" yang dipimpin oleh 7 anggota Kongres Komintern. Akan tetapi dia dipaksa untuk meninggalkan Indonesia dan kembali ke Uni Soviet pada tahun 1936.

Pada 11 Agustus 1948 Musso kembali ke Indonesia lewat Yogyakarta. Di negara kawah Candradimukanya Komunisme tersebut Muso mendapat kehormatan untuk berada di bawah asuhan dan bimbingan langsung dari Stalin sehingga dapat difahami mengapa para tokoh komunis Indonesia merasa beruntung betul dengan kepulangan Muso ke Indonesia pada tanggal 11 Agustus 1948, setelah 22 tahun belajar komunis lama di Moskow.

Muso pulang ke Indonesia bersama dengan Suripno dengan naik pesawat mendarat di Bukit Tinggi, dan kedua maestro pembantai 1948 ini langsung ke Ibukota Republik Indonesia di Yogyakarta untuk menemui sahabat lamanya, yang waktu itu sudah menjadi Presiden. Setelah menghadap Presiden Soekarno, Muso dan Suripno langsung memberikan ceramah di muka Badan Konggres Pemuda Republik Indonesia. Dalam caramah itu Muso dan Suripno memuji-muji kebesaran dan kehebatan Uni Sovyet. Namun sungguh malang pidatonya di depan Badan Konggres Pemuda itu tidak mendapat perhatian dari para pemuda . Belum lagi Muso selesai bicara, ruang pertemuan sudah nyaris kosong ditinggalkan pengunjungnya. Kemudian Muso langsung berangkat ke kampung halamannya di Kediri untuk menjumpai keluarga sekaligus melancarkan kampanye menyebarluaskan ideologi komunisme, dimana waktu itu golongan komunis masih berada dalam berbagai kelompok yang tergabung dalam FDR.

Setelah melakukan provokasi dan agitasi dimana-mana, maka bak seorang preman penguasa wilayah, maka Ia rebut pimpinan FDR dari tangan Mr. Amir Syarifuddin. Muso mengambil langkah strategis, yaitu FDR dilebur hanya menjadi PKI (Partai Komunis Idonesia)  langsung dipimpin olehnya  dengan didampingi didampingi Mr. Amir Syarifuddin, Maruto Darusma, Tan Ling Djie, Abdulmajid dan Setiadjit dan Alimin.

Pada tanggal 5 September 1948 dia memberikan pidato yang menganjurkan agar Indonesia merapat kepada Uni Soviet. Gebrakan Muso dalam menyebarluaskan faham komunisme ditengah-tengah masyarakat, khususnya di Daerah Madiun dan sekitarnya yang notabene masyarakatnya masih buta huruf dan tidak memehami bahasa Indonesia, yaitu pada tanggal 15 Agustus 1948 dengan mengadakan rapat raksasa di alun-alun Madiun, dengan pongahnya dalam pidatonya Muso mengutuk dan mencaci maki Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Hatta yang dianggapnya tidak becus memimpin negara.

Rapar Raksasa tersebut dihadiri oleh puluhan ribu rakyat dari Karisidenan Madiun. Mereka ramai datang, sebaba sebelumnya para agitator dan propagandis PKI telah menyebar berita kepada rakyat di Karisidenan Madiun bahwa akan diadakan ceramah akbar dengan pembicara "Nabi Muso dari Moskow" yang akan memimpin rakyat ke arah revolusi Indonesia merdeka. Kebohongan ini mirip sekali dengan dusta besar komunis kepada rakyat yang dihasut untuk ikut pemberontakan tahun 1926, yang dijanjikan bahwa Kemal Ataturk pemimpin Turki akan mengirim kapal terbang angkatan udaranya untuk membantu pemberontakan tersebut.

Pemberontakan terjadi di Madiun, Jawa Timur ketika beberapa militan PKI menolak untuk dilucuti. PKI memproklamasikan berdirinya "Republik Soviet Indonesia" di Madiun pada tanggal 18 September 1948 dan mengangkat Musso sebagai presiden dan Amir Sjarifuddin sebagai perdana menteri. Akan tetapi pemberontakan dapat dipadamkan oleh pihak militer. Pada tanggal 30 September 1948, Madiun direbut oleh TNI dari Divisi Siliwangi. Ribuan kader partai terbunuh dan sejumlah 36.000 orang dipenjarakan. Di antara yang terbunuh adalah Musso yang mati tertembak di Ponorogo pada tanggal 31 Oktober, ketika rombongannya bertemu dengan pasukan TNI yang memburunya.

Fakta menariknya yaitu ternyata Muso  adalah keturunan pendiri Pondok Pesantren Kapurejo, Pagu, Kediri. Ia adalah anak dari KH Hasan Muhyi alias Rono Wijoyo, seorang pelarian pasukan Diponegoro yang menikah dengan Nyai Juru. Sebagai anak seorang kyai dan berada di lingkungan pesantren, sejak kecil tentu saja Muso kecil rajin nyantri. Cerita ini disampaikan oleh KH Mohammad Hamdan Ibiq, pengasuh Ponpes Kapurejo, Pagu, Kediri. Menurut Gus Ibiq, Muso selain masih keluarganya, juga pernah nyantri layaknya putra para kyai, penuturan ini berdasarkan cerita dari para leluhurnya.

Saat di Surabaya, Musso pernah kos di Jl. Peneleh VII No. 29-31 rumah milik HOS Tjokroaminoto, guru sekaligus bapak kosnya. Selain Musso, di rumah kos itu juga ada Soekarno, Alimin, Semaun, dan Kartosuwiryo. Musso, Alimin, dan Semaun dikenal sebagai tokoh kiri Indonesia. Sedangkan nama yang terakhir, menjelma menjadi tokoh Darul Islam, ekstrem kanan. Mereka dicatat dalam sejarah perjalanan revolusi di Indonesia.

Saat kos itu, Musso menjadi salah seorang sumber ilmu Bung Karno dalam setiap percakapan. Seperti misalnya saat Musso membahas tentang penjajahan Belanda, "Penjajahan ini membuat kita menjadi bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa."

Ditulis Unknown Pada Sunday, December 13, 2015 Komentar