Pembrontakan Boxer di China

Pembrontakan Boxer di China

China Pembrontakan

Pemberontakan Boxer merupakan sebuah titik kulminasi dari kekecewaan masyarakat China terhadap masuknya bangsa asing ke dalam wilayahnya yang telah menyebakan China sebagai bangsa yang terhina, apalagi sejak kekalahan China dalam Perang Opium I (1839-1842). China terus berkurang wilayah kedaulatanya karena dirongrong oleh para bangsa asing yang seolah-olah membagi wilayah China sesuka hati mereka yang menimbulkan sentimen kuat anti asing dalam masyarakat China. Selain itu kehidupan politik, sosial dan ekonomi mengalami kemerosotan tajam sejak masuknya orang-orang asing tersebut

Sikap anti asing oleh masyarakat China ini lalu berubah menjadi sikap anti Keristen, karena bangsa-bangsa asing di china sangat getol menyebarkan agama Keristen di China sehingga mereka menganggap orang-orang china yang beragama Keristen sebagai bagian dari orang asing yang harus dimusnahkan dan diusir dari China.

Faktor- Faktor timbulnya Pembrontakan Boxer

Sikap Anti asing

Pembrontakan ini sejak awal dipicu oleh sikap anti asing masyarakat China, lebih-lebih masyarakat menganggap segala kekacauan yang terjadi di China baik kekacauan politik, sosil dan ekonomi serta terjadinya berbagai bencana alam di China karena disebabkan masuknya orang-orang asing ke negara tersebut. Masuknya bangsa Asing dianggap sebagai sebuag kehilangan kedaulatan China, apalagi semenjak kekalahan dalam Perang Candu I, yang menimbulkan keinginan mengusir bangsa asing dari negara tersebut. 

Perasaan anti asing juga bertambah akibat dari perkembangan imperialisme asing pada tahun 1890-an terutamanya selepas kekalahan China dalam Perang China-Jepang 1894-1895. Yang membuat seolah para bangsa asing membagi sesuka hati wilayah China sesuka hatinya sehingga hilangnya kedaulatan wilayah negara tersebut

China juga sangat membenci tindakan-tindakan bangsa asing di China yang melindungi para buronan-buronan pemerintah seperti Inggris telah membantu pelarian seorang penjahat bernama Kung Yu Wei dan Liang Chih Chao dengan mengizinkanya tinggal di Hong Kong dan kemudian mendapat perlindungan di Jepang. 

Sikap anti asing lalu berubah menjadi sentimen keagamaan karena bangsa-bangsa barat di China selain berdagan dan menguasai wilayah China mereka juga menyebarkan agama Keristen. Apalagi setelah perjanjian Whampao (1844) dan Konvensi Peking (1860) yang memberikan kebebasan dan perlindungan pada misionaris-misionaris Keristen sehingga orang-orang China beranggapan bahwa orang China yang telah memeluk Keristen telah “murtad” dari kepercayaan dan falsafah orang-orang China yang berasaskan Confucianisme. Sehingga orang-orang China Keristen sama dengan orang-orang asing yang merupakan musuh utama bangsa China saat itu

Dukungan dari Istana dan Pegawai Pemerintah

Pembrontakn ini mendapat dukungan dari kalangan istana yang dipimpin oleh Maharani Dowager Tzu Hsi yang merupakan faktor penting meletusnya Pembrontakan Boxer. Maharani yang menyadari Dinasti Qing tidak mampu mengalahkan orang-orang asing yang telah merongrong kedaulatan China berpendapat untuk mengalihkan perhatian rakyat agar tak menyalahkan Kerajaan Manchu, mendukung gerakan-gerakan anti asing di kalangan masyarakat Cina.

Selain itu juga ada dukungan dari pegawai-pegawai Dinasti Qing seperti Gubenur Shantung Li Ping Heng dan kemudian Yu Hsien serta pegawai-pegawai lainya seperti Putera Tuan, Putera Chuan, Kang I dan Yu Lu. Sehingga tidak aneh jika pembrontakan Boxer ini dimulai dari wilayah Shantung. Selain 

Bencana alam

Pada tahun 1890-an China mengalami berbagai bencana alam besar seperti kemarau panjang yang terjadi di sekitar Sungai Yangtze dan di beberapa wilayah Utara lainya. Pada 1898, banjir besar melanda kawsan Hwang Ho. Pada tahun yang sama, kelaparan besar melnada kota Shantung. Orang-orang China menganggap berbagai bencana tersebut terjadi karena kemarahan dewa khususnya dewa tanah karena sikap orang –orang asing yang telah memusnahkan tempat kuil-kuil sebagai kediaman dewa sehingga menimbulkan kemarahan dewa. Untuk mencegah dan menhilangkan bencana-bencana tersebut maka orang-orang ini menganggap perlu mengusir orang-orang asing tersebut.

Pemerintahan yang lemah 

Pada akhir abad ke-19 Pemerintah China dianggap lemah karena dinggap gagal dalam upayanya membendung masuknya bangsa barat kedalam negara tersebut yang terus merongrong kedaulatan China dibawah pemerintahan Dinasti Qing. Hal ini dibuktikan dengan kekalahan mengahadapi Tentara Inggris dan eropa lainya dalam Perang Candu I (1839-1842) dan Perang Candu II (1856-1860) serta juga tidak mampu memadamkan pembrontakn dalam Perang Taiping (1851-1864) kecuali setelah mendapat bantuan negara-negara barat, serta kekalahan dari Jepang dalam Perang China-Jepang I (1894-1895). Lemahnya pemerintahan China saat itu menganggap ini adalah saatnya membnatu pemerintah memulihkan lagi keadaan China dengan mengusir para orang asing.

Sikap Anti Manchu

Faktor lain pendorong pembrontakan ini adalah sikap anti Manchu, Dinasti Qing yang memerintah China saat itu adalah berasal dari Suku Manchuria yang berasal dari Daerah timur laut China yang merupakan minoritas dari populasi China yang berasal dari etnis Han. Sikap Anti Manchu ini mereka wujudkan dalam slogan perjuangan mereka ialah “Gulingkan Manchu dan Usir Orang Asing” karena dua tokoh ini lah yang mereka nilai sebagai penyebab krisis yang terjadi di China saat itu. Namun pada tahun 1890-an, sikap mereka berubah menjadi pro Manchu dan anti asing di mana slogan mereka berubah jadi “Lindungi Manchu dan Usir Orang Asing” , karena adanya dukungan dari kalangan istana terhadap gerakan ini.

Munculnya Kongsi-Kongsi gelap

Pada tahun 1890-an muncul oragnisasi –organisasi bawah tanah seperti White Lotus Society, Big Sword Society, Eight Diagrams dan sebagainya. Organisai-organisasi gelap ini kemudian bergabung menjadi penyokong utama pembrontakan Boxer yang dikenali sebagai I Ho Tuan dan kemudiannya I Ho Chuan yang bertujuan untuk menciptakan persatuan, keadilan dan kedamaian bagi masyarakat China

Jalanya Pembrontakan Boxer

Pemberontakan Boxer mendapat nama daripada sekumpulan pemuda-pemudi daripada Shandong membentuk kumpulan seni-bela diri yang dikenali sebagai The Society of Righteous and Harmonious Fists . Kebangkitan pembrontakan Boxer bermula pada tanggal 1 November 1897,  ketika sekumpulan anggota Boxer yang berjumlah sekitar 20 hingga 30 orang telah menyerang seorang misionaris Keristen berkebangsaan Jerman, bernama George Stenz di Kota Shandong. Kejadian itu menyebabkan terbunuhnya George Stenz dan dua misionaris lainya.

Berita pembunuhan tersebut lantas sampai ke telinga pemerintah Jerman, Kaisar Wilhelm II. Setelah mendengar berita tersebut Kaisar Wilhelm II memerintahkan Skuadron pasukan Jerman di Asia Timur untuk menyerang China kemudian mereka menduduki Shandong. 

Meskipun Tentara Jerman berhasil menduduki shandong, namun perlawanan dari Pembrontak Boxer tak berhenti begitu saja malah lebih hebat lagi daripada sebelumnya. Dibawah pimpinan Jenderal Dong Fuxiang Pasukan Boxer berhasil meraih kemenangan demi kemenangan setelah berhasil membebaskan Shandong dari orang-orang barat pada tahun 1898 di Shandong, tempat di mana mereka mengawali pembrontakan dengan menyerang orang-orang keristen China. Kemudian melanjutkan memperluas serangan menuju ke Chihli, Shansi dan Manchuria. Mereka memusnahkan gereja-gereja dan jalan-jalan keretapi. Pada Mei 1900, Boxer telah membunuh 68 orang Keristen Cina dan membakar 75 buah gereja. Pada 14 Juni 1900, anggota-anggota Boxer tiba di Peking dalam usaha untuk mengusir orang-orang asing dari negara mereka itu. Banyak Tionghoa Kristen, orang Katolik terbunuh di provinsi Shandong dan Shanxi sebagai bagian dari pemberontakan. Dengan sloga Dukung Qing, hancurkan Bara, mereka terus beraksi

Pada 19 Jun 1900, Maharani secara langsung menyatakan dukunganya pada Pembrontakan Boxer. Pada hari itu juga Maharani memerintahkan pada orang -orang asing segera meninggalkan Beijing. Namun himbauan itu nyatanya tidak dihiraukan oleh orang-orang barat yang tinggal di Beijing. Setelah itu Maharani menyatakan perang pada 21 Jun 1900. Mereka pada awalnya meraih kemenangan dengan mengepung para pejabat perwakilan asing tetapi gagal menawannya. Meski begitu mereka berhasil membunuh membunuh duta besar Jerman, Von Ketterler dan Pegawai kedutaan Jepang bernama Sugiyama. 

Setelah mengetahui bahwa bangsa-bangsa barat yang ada di China sedang dikepung di Beijing maka Pada 15 gustus 1900, 19000 tentera asing yang merupakan tentara aliansi dari delapan negara sepertia Kekaisaran Jepang, Kekaisaran Rusia, Britania Raya, Perancis, Amerika Serikat, Kekaisaran Jerman, Kerajaan Italia, Austria-Hongaria dengan Komandan Edward Seymour dan Alfred Graf von Waldersee menyerang Beijing dan berhasil menguasai lagi kota tersebut.

Maharani Dowager Tzu Hsi kemudian melarikan diri ke Xian. Kemudian didakan perundingan untuk menghasilkan kesepakatan damai. Perwakilan dari China diwakili oleh Li Hung Chang dan Putera Kung dengan ketua perwakilan asing. Hasil dari perundingan tersebut dinamakan Protokol Boxer yang ditandatangani pada 7 September 1901.

Protokol Boxer ini mengakhiri pemberontakan dan mengenakan sanksi yang berat terhadap Dinasti Qing, sehingga sangat mempengaruhi kondisi politik, ekonomi, dan sosial pemerintah dan penduduk Cina pada saat itu. Pemerintahan tidak lagi dipercaya dan terjadi kenaikkan pajak yang besar untuk menutupi defisit keuangan akibat pembayaran utang menyebabkan Dinasti Qing semakin melemah dan akhirnya dijatuhkan melalui sebuah revolusi pada tahun 1911

 Pokok-Poko Isi Protokol Boxer antara lain

• China harus meminta maaf secara resmi dari Kerajaan Jepang dan Kerajaan Jerman karena kematian Duta Besar mereka Sugiyama dan Von Ketterler.
• Mereka yang terlibat dalam pemberontakan harus dihukum sesuai tingkat kesalahanya
• China harus membayar ganti rugi sebanyak 450 juta taels yang harus diselesaikan selama kurun waktu 40 tahun.
• China dilarang mengimport atau membuat senjata selama 2 tahun.
• China setuju menjalankan semua perjanjian yang telah ditandatangani dengan penguasa-penguasa asing.
• Para duta besar diizinkan menempatkan pasukan pengawal untuk menjaga keselamatan para pejabat kedutaan asing di Peking
• Para duta besar asing mendapat keistimewaan tambahan seperti pajak dan lain-lain.
• Para Duta Besar Asing diperbolehkan menduduki tempat-tempat strategik bagi menjamin keselamatan hubungan antara kedutaan di Peking dengan laut.
• Para Duta Besar asing diizinkan menduduki tempat-tempat strategis di sepanjang jalan keretapi terutamanya di kawasan pantai.
• Tugu Peringatan mesti didirikan di tempat orang-orang asing terbunuh.
• Pejabat Hal Ehwal Luar atau Tsungli Tamen ditukar menjadi Kementerian Luar Negeri.

Ditulis Unknown Pada Friday, January 29, 2016 Komentar

Kabinet Mohammad Hatta I

Kabinet Mohammad Hatta I

Kudeta Mohammad Hatta Partai Komunis indonesia Pembrontakan PKI Sejarah

Setelah Kabinet Amir Sjarifoeddin jatuh karena PNI – Masyumi menarik dukunganya karena penandatanganan perjanjian Renville, kekuasaan kini berpusat pada Soekarno lagi. Kemudian pada 29 Januari 1948 Soekarno menunjuk wakilnya, Drs. Mohammad Hatta untuk membentuk kabinet baru. Hatta sendiri sering menganggap kabinetnya ini adalah kabinet kawin silang karena mengemban dua tanggung jawab, Pertama, sebagai Perdana Menteri, Hatta bertanggung jawab kepada KNIP dan sebagai Wakil Presiden dia bertanggung jawab kepada Presiden Soekarno.

Sesudah pelantikan kabinet pada 3 Februari, Hatta menjelaskan pokok-pokok kebijakan yang akan dijalankan dihadapan KNIP pada 16 Februari, antara lain  berisi

1.  Menyelesaikan konflik Indonesia – Belanda dengan menyetujui kesepakatan Renville
2.  Usaha mempertahankan RI diubah menjadi membentuk Negara Indonesia Serikat (NIS).
3. Rasionalisasi ke dalam karena perlunya penyaluran tenaga kerja produktif ke bidang masing-masing
4. Rasionalisasi angkatan perang yang terbilang buncit jumlahnya

Suatu keanehan ketika Masyumi dan PNI menyatakan untuk ikut dalam koalisi. Berarti, kedua partai tersebut keluar dari koalisi Amir silam bukan dikarenakan hasil mengecewakan perundingan Renville, tapi ketidaksukaannya pada Amir yang sudah condong ke arah kiri, komunis. Perihal rasionalisasi ketentaraan, Hatta mendapat dukungan dari Jenderal Soedirman karena saat ini persatuan benar-benar harus dikedepankan melihat posisi Indonesia yang sudah sulit bernafas. Selain itu juga dikarenakan pemusatan komando dan perbekalan memang harus dikerucutkan kepada pihak tentara murni, bukan tentara bentukan Amir. Sementara itu insiden penolakan perundingan Renville terjadi dimana-mana. Bahkan ketika delegasi Belanda baru saja tiba di stasiun Tugu Yogyakarta, Abdulkadir dicaci sejadi-jadinya. Hal ini menjadi suatu ketidakenakan sehingga pemerintah RI secara resmi meminta maaf kepada Belanda.

Memasuki bulan Mei 1948, golongan Amir dibawah organ bernama Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang dibentuk setelah cabutnya golongan Sjahrir dari PS, semakin kuat dan diisi oleh barisan buruh dan tani serta orang-orang komunis. Insiden-insiden yang terjadi terkait penolakan Renville diindikasikan didalangi oleh FDR yang ingin mengguncang pemerintahan Hatta. Kemudian, pada bertepatan dengan 40 tahun bangkitnya pergerakan nasional, FDR, PNI dan Masyumi membuat kesepakatan untuk bekerja sama dalam mensukseskan program nasional. Berlanjut pada akhir bulan Mei, Hatta menemui pimpinan-pimpinan partai dengan agenda merubah kabinet presidensiil menjadi parlementer kembali. Setidaknya dengan me-reshuffle kabinet. FDR mengusulkan jalan agar, kabinet dibubarkan, dan Amir kembali memimpin atau menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Masyumi yang sentimen terhadap golongan kiri terang-terangan menolak usulan tersebut.

Tanggal 31 Mei, pertemuan digelar antara Perdana Menteri dengan beberapa partai besar, diantaranya Masyumi, PNI, PS, PSI, PKI, PBI, GPII, BKRI, Parkindo serta Partai Katolik. Pertemuan tersebut membentuk suatu panitia kecil dibawah pimpinan Mr. Tambunan dari Parkindo (Partai Kristen Indonesia) untuk menyusun program nasional dan tiap partai harus bertanggung jawab untuk menyokong hasil rumusan tersebut. Panitia tadi tadi diisi oleh Amir Syarifuddin (PS), D.N. Aidit (PKI), Setiajit (PBI) Mr. Suyono Hadinoto (PNI), Maruto Nitimiharjo (Partai Rakyat), Saleh Suaidy (Masyumi) disamping Mr. Tambunan. Pada tanggal 16 Juni, Panitia Penyusunan Program Nasional mengumumkan mufakatnya

1. Pemerintah seharusnya menerima pengakuan dari negara-negara lain atas kedaulatan RI tanpa memandang ideologinya,
2. Menggalang prinsip pertahanan rakyat, yaitu tentara dan rakyat bersama-sama menyatukan kekuatan. Dalam rangka penyempurnaannya, rakyat diberikan pelatihan dan pengetahuan pertahanan (FDR mengusulkan untuk mempersenjatai rakyat, tapi digagalkan)
3. Membersihkan perekonomian domestik dari kekuasaan asing demi menghindari keterlibatan Indonesia dalam perang dingin (FDR mengusulkan untuk memanfaatkan bantuan dari Amerika Serikat, kembali ditolak)
4. Mengusahakan agar petani dapat mengambil kepemilikan tanah yang disewakan. Selain itu juga akan menghapusm mindring, ijon dan lain-lain.

Pada 5 – 14 Juli diadakan lagi pertemuan antara partai-partai yang lebih beragam dan akhirnya Permai, Gerakan Revolusi Rakyat, Wanita Rakyat, Acoma, PKI, Partai Buruh Merdeka, Partai Rakyat Jelata, PSII, BKPRI, Gerindo, Wanita Rakyat, PBI, BPRI, dan PKRI ikut menyetujui Program Nasional Hatta, pada 26 Juli berbicara di depan para wakil partai yang telah sepakat (20 partai) bahwa Program ada yang langsung bisa direalisasikan dan ada juga yang baru bisa dilaksanakan di kemudian hari. Meski secara teoretis persetujuan telah disepakati, namun terdapat banyak interpretasi dari masing-masing pihak terkait pelaksanaan dari program itu sendiri. Seperti misalkan, Masyumi ingin mempertahankan kabinet yang ada di kala PNI mengidamkan suatu re-shuffle.

FDR, yang bisa disebut sebagai oposisi pun memainkan strategi unik karena tidak memperlihatkan sikap sebagai oposisi kental. Itu dapat dibuktikan ketika pencetusan Program Nasional, FDR turut didalamnya dan berjanji membantu pemerintah Hatta bersama partai-partai lain yang berkoalisi. Langkah lunak ini bertujuan agar mereka mendapat posisi kembali di kabinet. Pemogokkan buruh secara massal di Delanggu sejak 19 Mei (meminta pertanggungjawaban pemerintah atas inflasi yang mengakibatkan berkurangnya upah mereka) sebenarnya adalah salah satu scenario pihak FDR yang memiliki kepanjangan tangan di organ-organ buruh dan tani. Berlanjut pada 26 Mei, 17.000 anggota Sarbupri (Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia) mogok kerja. Menanggapi hal ini, Menteri Kemakmuran (Masyumi) mengirim serikat tani afiliasinya, STII (Sarekat Tani Islam Indonesia) untuk bekerja di ladang-ladang yang terbengkalai. Namun, suatu bentrokan terjadi pada 10 July antara pemogok dengan STII. Kesatuan tentara dari Divisi Siliwangi datang membantu STII dan menduduki beberapa desa di Delanggu. Perdana Menteri pun mengabulkan para pemogok pada 18 Juli karena takut krisis akan membesar.

Kebijakan Hatta mengenai Rasionalisasi tentara terutama komando wilayah Jawa mulai diterapkan pada 4 Mei 1948 dengan keluarnya Penetapan Presiden No. 14. Tujuan Hatta merasionalisasikan jumlah tentara juga untuk mengalihkan tenaga-tenaga produktif dari sector tentara ke sector produksi. Tiga cara yang dilakukan adalah :

1. Melepas mereka yang ingin kembali kepada pekerjaan semula sebelum bergabung dalam divisi tentara.
2. Menyerahkan eks tentara kepada Kementerian Pembangunan dan Pemuda untuk dimanfaatkan lebih lanjut
3.  Mengembalikan seratus ribu orang ke dalam masyarakat desa.

Perlu diingat kembali bahwasanya sejak 1946 Amir telah menempatkan barisan perwira yang berpendidikan politik ke dalam satuan-satuan tentara. Hal itu mengakibatkan bahwa pengaruh FDR kuat di beberapa kalangan kelompok tentara. Hatta pun menyadari hal tersebut sehingga yang menjadi target rasionalisasi pada awalnya adalah kesatuan tentara yang lemah pengaruh FDR-nya. Divisi IV Panembahan Senopati (sekarang Diponegoro) berjumlah sekitar 5.000 personil dan 50%nya adalah anggota Pesindo, organ setia kepada Amir. Divisi ini menolak kebijakan pemerintah untuk dirasionalisasi hingga merujuk pada terbunuhnya Kolonel Sutarto Panglima Divisi IV Panembahan Senopati tersebut pada 2 July 19.30. Perlu juga ditelisik lebih jauh bahwa kedatangan tentara Divisi Siliwangi pimpinan Nasution yang terkenal karena disiplin tinggi dan pro-pemerintah, ke Yogyakarta, menerbitkan gesekan-gesekan dengan tentara-tentara di Jawa Tengah yang beraliran kiri, yakni golongan setia Amir Syarifuddin. Surakarta menjadi juga daerah rawan karena banyak perampokan oleh oknum-oknum berseragam.

Matinya Sutarto membuat tambah kacau suasana, ditambah penggantinya adalah seorang FDR layaknya Sutarto, yaitu Letkol Suadi. Aksi culik-menculik antara Siliwangi dan Panembahan Senopati adalah titik didih benturan-benturan yang sangat berbau politis. Musso, sejak kedatangannya kembali di tanah air, langsung memainkan peran. Tokoh komunis kawakan ini langsung merombak struktur organisasi PKI dan menyatakan bahwa hanya boleh ada satu partai kaum proletar. Kemudian, FDR yang terisi oleh beragam organ, menggabungkan diri dengan PKI, dipimpin oleh Musso. Solo semakin mencekam hingga meledak pada 14 September 1948. Tentara pro Amir yang sebagian besar anggota Panembahan Senopati semakin jelas posisinya dipihak oposisi pemerintah.

15 September Divisi Siliwangi dapat merebut dan meredamkan situasi. Musso dan kelompoknya menuju Madiun dan mengambil alih kekuasaan disana sejak 18 September dan lahirlah Pembrontakan PKI Madiun 1948 disana. Musso menuduh Soekarno-Hatta akan menjual Indonesia kepada Belanda, Inggris, dan Amerika. Akhirnya Musso mendeklarasikan berdirinya negara Soviet Indonesia Di kota tersebut Musso mendeklarasikan berdirinya negara Soviet Indonesia. Gerakan eksplosif golongan kiri ini sering disebut Peristiwa Madiun 1948. Namun, kudeta yang masih premature ini dapat ditumpas oleh tentara yang setia pada pemerintah Hatta. Musso mati pada 30 Oktober saat pertempuran. Amir Sjyarifuddin dan orang-orang terdekatnya ditangkap di sekitar Gunung Wilis awal Desember, kemudian di hukum mati. Ribuan massa PKI yang ikut-ikutan pun banyak yang dibunuh oleh rakyat (terutama santri Masyumi). Sejak peristiwa Madiun ini, PKI lumpuh dan baru bisa aktif lagi di arena politik mulai 1950 dengan pemimpin-pemimpin baru dan muda.

Baca Juga : Pembrontakan PKI Madiun 1948

Pemerintahan republik Indonesia, setelah baru saja jeda perang melawan saudaranya sendiri dikagetkan oleh serangan yang dilancarkan Belanda. Pada 19 Desember 1948 Desember Belanda melancarkan Agresi Militer Belanda II dengan menguasai Yogyakarta (Ibukota). Petinggi negara ditangkapi. Soekarno, Hatta, Agus Salim dan tak terkecuali Sjahrir. Soekarno ditahan di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara bersama Sjahrir dan Agus Salim. Sedangkan Hatta dan menteri-menteri lainnya ditempatkan di Pulau Bangka Jenderal Soedirman, selaku Panglima Besar menyiapkan strategi gerilya untuk menyerang balik Belanda. Bersamaan dengan itu, tentara Divisi Siliwangi long march kembali ke wilayah Jawa Barat untuk persiapan menyerang balik. Belanda mengira posisinya sekarang telah menumbangkan kedaulatan Republik. Padahal, Hatta telah memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Bukittinggi. Sepanjang Januari hingga Februari, pimpinan pemerintahan yang diasingkan sibuk di penahanannya. Dengan bermodalkan radio, mereka terus mendengarkan berita-berita mutakhir terkait kekalahan Belanda di ajang internasional. Dewan Keamanan PBB mengecam aksi Belanda yang kembali melanggar perjanjian gencatan senjata sejak perundingan Renville ditandatangani. Militer Belanda yang gilang-gemilang menaklukkan wilayah Indonesia dengan cepat, bernilai nol ketika karena kalah di meja PBB.

Sementara itu, tentara yang masih bergerilya di hutan-hutan terus melakukan sabotase dan taktik hit and run. Tanggal 1 Maret 1949, tentara Republik berhasil merebut kembali kuasa atas Yogyakarta yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto.

Atas tindakan Belanda yang mengkhianati kesepakatan dengan PBB, karena dulu telah disaranai untuk melangsungkan perundingan, akhirnya mengancam bahwa tidak akan memberikan bantuan dana pembangunan apabila Republik Indonesia tidak dibebaskan pada 1 Juli 1949. Belanda mengembalikan pimpinan Republik ke Yogyakarta 6 Juli dan meminta syarat kepada mereka bahwa harus diberlakukan gencatan senjata setibanya di ibukota. 7 Juli Soekarno mengindahkan tuntutan tersebut. Belanda pun berjanji akan menggelar perundingan baru, yaitu Konferensi Meja Bundar. Kemudian Ketua Presidium Pemeritah Darurat Republik Indonesia (PDRI) Syafruddin Prawiranegara menyerahkan kembali mandatnya kepada Soekarno- Hatta pada 13 July 1949 yang kemudian disahkan oleh KNI-P pada 25 Juli 1949.

Baca Juga : Pemeritah Darurat Republik Indonesia (PDRI)

Republik Indonesia kembali membenahi situasi yang baru saja kacau diacak-acak Belanda. Konferensi Inter Indonesia digelar dari tanggal 19 – 22 Juli 1949 tanpa ada campur tangan pihak asing. Tujuannya adalah untuk menyiapkan diri menghadapi perang selanjutnya yang telah menunggu, yaitu Konferensi Meja Bundar. Kesimpulan dari Konferensi tersebut antara lain :

1. Negara Indonesia serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berdasarkan demokrasi dan federalisme.
2. RIS akan dipimpin oleh seorang presiden yang dibantu oleh menteri-menteri
3. RIS akan menerima kedaulatan, baik dari Republik Indonesia maupun dari Kerajaan Belanda.
4. Angkatan Perang RIS adalah angkatan perang nasional, Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS
5. Pertahanan negara adalah semata-mata hak pemerintah RIS, negar-negra bagian tidak akan mempunyai angkatan perang sendiri.

Sidang kedua Konferensi Inter Indonesia di selenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 Juli dengan keputusan

1. Bendera RIS adalah Sang Merah Putih
2. Lagu kebangsaan Indonesia Raya
3. Bahasa resmi RIS adalah Bahsa Indonesia
4. Presiden RIS dipilih wakil RI dan BFO
5. Pengisian anggota MPRS diserahkan kepada kebijakan negara-negara bagian yang jumlahnya enam belas negara. 

Kedua delegasi juga setuju untuk membentuk panitia persiapan nasional yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Konferensi Meja Bundar.

Kesepakatan perjanjian antara Republik Indonesia dengan negara federal buatan Belanda pasca perundingan Renville adalah satu tonggak kembalinya persatuan secara utuh. Mengenai persiapan menuju KMB, Sjahrir menolak untuk menjadi  ketua delegasi Indonesia yang berangkat ke Den Haag. Soekarno pun dinilai lemah di meja perundingan, selain itu tidak terlalu mengenal delegasi-delegasi Belanda yang dulunya berkawan dengan Sjahrir dan Hatta semasa mahasiswa. Kemudian pada tanggal 4 Agustus 1949 Hatta menyerahkan mandatnya lagi pada Presiden Soekarno

Ditulis Unknown Pada Friday, January 08, 2016 Komentar

Muso, Dalang Pembrontakan PKI Madiun 1948

Muso, Dalang Pembrontakan PKI Madiun 1948

Kudeta Madiun Muso Partai Komunis indonesia Pembrontakan PKI

Soe Hok Gie dalam bukunya ‘Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan’ mengatakan ada tiga tokoh kunci yang menjadi dalang peristiwa ini yakni, Muso, Alimin, dan Sardjono. Di samping ketiganya, tentu tokoh-tokoh PKI lainnya turut mendukung, termasuk juga Amir Sjarifuddin.

Dari beberapa tokoh yang berperan dan bertanggung jawab atas lahirnya Madiun Affairs 1948 itu adalah Muso atau Paul Mussotte bernama lengkap Muso Manowar adalah seorang tokoh komunis Indonesia yang memimpin Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahu 1926/1927 dan merupakan dalang dari Pemberontakan PKI Madiun 1948.

Muso dilahirkan di desa Pagu (Kediri) pada tahun 1897. Ia dididik di sekolah guru di Jakarta dan bersahabat dengan Alimin. Selama masa pendidikannya, ia menjadi murid kesayangan Dr. Hazeu (penasehat urusan Bumiputera)  dan teosopis D. Van Hinloopen Labberton. Muso pernah tinggal di rumah Tjokroaminoto (tokoh pergerakan SI) bersama dengan Alimin dan Soekarno. Sebagai individu ia seorang yang cerdas, organisatoris, serta penulis politik yang baik. Muso adalah seorang yang keras dan tegas, bahkan terkadang nekat.

Dia adalah salah satu pemimpin PKI di awal 1920-an. Dia adalah pengikut Stalin dan anggota dari Internasional Komunis di Moskwa. Pada tahun 1925 beberapa orang pemimpin PKI membuat rencana untuk menghidupkan kembali partai ini pada tahun 1926, meskipun ditentang oleh beberapa pemimpin PKI yang lain seperti Tan Malaka. Pada tahun 1926 Musso menuju Singapura dimana dia menerima perintah langsung dari Moskwa untuk melakukan pemberontakan kepada penjajah Belanda. Musso dan pemimpin PKI lainnya, Alimin, kemudian berkunjung ke Moskwa, bertemu dengan Stalin, dan menerima perintah untuk membatalkan pemberontakan dan membatasi kegiatan partai menjadi dalam bentuk agitasi dan propaganda dalam perlawananan nasional. Akan tetapi pikiran Musso berkata lain.

Pada bulan November 1926 terjadi beberapa pemberontakan PKI di beberapa kota termasuk Batavia (sekarang Jakarta), tetapi pemberontakan itu dapat dipatahkan oleh penjajah Belanda. Musso dan Alimin ditangkap. Setelah keluar dari penjara Musso pergi ke Moskwa, tetapi kembali ke Indonesia pada tahun 1935 untuk memaksakan "barisan populer" yang dipimpin oleh 7 anggota Kongres Komintern. Akan tetapi dia dipaksa untuk meninggalkan Indonesia dan kembali ke Uni Soviet pada tahun 1936.

Pada 11 Agustus 1948 Musso kembali ke Indonesia lewat Yogyakarta. Di negara kawah Candradimukanya Komunisme tersebut Muso mendapat kehormatan untuk berada di bawah asuhan dan bimbingan langsung dari Stalin sehingga dapat difahami mengapa para tokoh komunis Indonesia merasa beruntung betul dengan kepulangan Muso ke Indonesia pada tanggal 11 Agustus 1948, setelah 22 tahun belajar komunis lama di Moskow.

Muso pulang ke Indonesia bersama dengan Suripno dengan naik pesawat mendarat di Bukit Tinggi, dan kedua maestro pembantai 1948 ini langsung ke Ibukota Republik Indonesia di Yogyakarta untuk menemui sahabat lamanya, yang waktu itu sudah menjadi Presiden. Setelah menghadap Presiden Soekarno, Muso dan Suripno langsung memberikan ceramah di muka Badan Konggres Pemuda Republik Indonesia. Dalam caramah itu Muso dan Suripno memuji-muji kebesaran dan kehebatan Uni Sovyet. Namun sungguh malang pidatonya di depan Badan Konggres Pemuda itu tidak mendapat perhatian dari para pemuda . Belum lagi Muso selesai bicara, ruang pertemuan sudah nyaris kosong ditinggalkan pengunjungnya. Kemudian Muso langsung berangkat ke kampung halamannya di Kediri untuk menjumpai keluarga sekaligus melancarkan kampanye menyebarluaskan ideologi komunisme, dimana waktu itu golongan komunis masih berada dalam berbagai kelompok yang tergabung dalam FDR.

Setelah melakukan provokasi dan agitasi dimana-mana, maka bak seorang preman penguasa wilayah, maka Ia rebut pimpinan FDR dari tangan Mr. Amir Syarifuddin. Muso mengambil langkah strategis, yaitu FDR dilebur hanya menjadi PKI (Partai Komunis Idonesia)  langsung dipimpin olehnya  dengan didampingi didampingi Mr. Amir Syarifuddin, Maruto Darusma, Tan Ling Djie, Abdulmajid dan Setiadjit dan Alimin.

Pada tanggal 5 September 1948 dia memberikan pidato yang menganjurkan agar Indonesia merapat kepada Uni Soviet. Gebrakan Muso dalam menyebarluaskan faham komunisme ditengah-tengah masyarakat, khususnya di Daerah Madiun dan sekitarnya yang notabene masyarakatnya masih buta huruf dan tidak memehami bahasa Indonesia, yaitu pada tanggal 15 Agustus 1948 dengan mengadakan rapat raksasa di alun-alun Madiun, dengan pongahnya dalam pidatonya Muso mengutuk dan mencaci maki Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Hatta yang dianggapnya tidak becus memimpin negara.

Rapar Raksasa tersebut dihadiri oleh puluhan ribu rakyat dari Karisidenan Madiun. Mereka ramai datang, sebaba sebelumnya para agitator dan propagandis PKI telah menyebar berita kepada rakyat di Karisidenan Madiun bahwa akan diadakan ceramah akbar dengan pembicara "Nabi Muso dari Moskow" yang akan memimpin rakyat ke arah revolusi Indonesia merdeka. Kebohongan ini mirip sekali dengan dusta besar komunis kepada rakyat yang dihasut untuk ikut pemberontakan tahun 1926, yang dijanjikan bahwa Kemal Ataturk pemimpin Turki akan mengirim kapal terbang angkatan udaranya untuk membantu pemberontakan tersebut.

Pemberontakan terjadi di Madiun, Jawa Timur ketika beberapa militan PKI menolak untuk dilucuti. PKI memproklamasikan berdirinya "Republik Soviet Indonesia" di Madiun pada tanggal 18 September 1948 dan mengangkat Musso sebagai presiden dan Amir Sjarifuddin sebagai perdana menteri. Akan tetapi pemberontakan dapat dipadamkan oleh pihak militer. Pada tanggal 30 September 1948, Madiun direbut oleh TNI dari Divisi Siliwangi. Ribuan kader partai terbunuh dan sejumlah 36.000 orang dipenjarakan. Di antara yang terbunuh adalah Musso yang mati tertembak di Ponorogo pada tanggal 31 Oktober, ketika rombongannya bertemu dengan pasukan TNI yang memburunya.

Fakta menariknya yaitu ternyata Muso  adalah keturunan pendiri Pondok Pesantren Kapurejo, Pagu, Kediri. Ia adalah anak dari KH Hasan Muhyi alias Rono Wijoyo, seorang pelarian pasukan Diponegoro yang menikah dengan Nyai Juru. Sebagai anak seorang kyai dan berada di lingkungan pesantren, sejak kecil tentu saja Muso kecil rajin nyantri. Cerita ini disampaikan oleh KH Mohammad Hamdan Ibiq, pengasuh Ponpes Kapurejo, Pagu, Kediri. Menurut Gus Ibiq, Muso selain masih keluarganya, juga pernah nyantri layaknya putra para kyai, penuturan ini berdasarkan cerita dari para leluhurnya.

Saat di Surabaya, Musso pernah kos di Jl. Peneleh VII No. 29-31 rumah milik HOS Tjokroaminoto, guru sekaligus bapak kosnya. Selain Musso, di rumah kos itu juga ada Soekarno, Alimin, Semaun, dan Kartosuwiryo. Musso, Alimin, dan Semaun dikenal sebagai tokoh kiri Indonesia. Sedangkan nama yang terakhir, menjelma menjadi tokoh Darul Islam, ekstrem kanan. Mereka dicatat dalam sejarah perjalanan revolusi di Indonesia.

Saat kos itu, Musso menjadi salah seorang sumber ilmu Bung Karno dalam setiap percakapan. Seperti misalnya saat Musso membahas tentang penjajahan Belanda, "Penjajahan ini membuat kita menjadi bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa."

Ditulis Unknown Pada Sunday, December 13, 2015 Komentar

Pembrontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) Madiun, 18 September 1948

Pembrontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) Madiun, 18 September 1948

Kudeta Partai Komunis indonesia Pembrontakan PKI Sejarah

Setelah penandatanganan perjanjian Renville maka wilayah Republik Indonesia semakin berkurang dan semakin sempit, ditambah lagi dengan blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Oleh karena itu pada tanggal 23 Januari 1948 Amir Syarifuddin menyerahkan mandatnya kepada presiden Republik Indonesia. Presiden kemudian menunujuk Moh. Hatta untuk menyusun kabinet. Hatta menyusun kabinet tanpa campur tangan memasukan golongan sayap kiri atau sosialis

Selanjutnya karena sudah tidak berada di pemerintahan, Amir Syarifuddin kemudian mejadi oposisi untuk merebut kembali kedudukannya, pada tanggal 28 Juni 1948, Amir Sjarifuddin membentuk koalisi partai kiri bernama Front Demokrasi Rakyat (FDR), untuk mempersatukan semua golongan sosialis kiri dan komunis yang terdiri dari Partai Sosialis Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia, PKI, dan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Untuk memperkuat basis massa, FDR membentuk organisasi kaum petani dan buruh. Selain itu, FDR juga memancing bentrokan dengan cara menghasut kaum buruh untuk melakukan pemogokan dan demonstrasi .

Sebulan sebelum FDR didirikan, bersama Suripno, wakil Indonesia di Praha, Muso, seorang tokoh senior PKI yang kabur keluar negeri pasca kudeta PKI 1926-1927 kembali dari Moskow, Rusia. Tanggal 11 Agustus 1948, Muso tiba di Yogyakarta dan segera menempati kembali posisi di pimpinan Partai Komunis Indonesia. Banyak politisi sosialis dan komandan pasukan bergabung dengan Muso, antara lain Mr. Amir Sjarifuddin Harahap, dr. Setiajid, kelompok diskusi Patuk, dan lain-lain.

Muso mengecam kabinet Hatta. Menurutnya, hanya PKI yang mampu menyelesaikan revolusi di Indonesia. Ia menuduh pemerintahan Hatta telah membawa negara Indonesia pada “penjajahan baru” dalam bentuk lain. Meskipun banyak tantangan dan kecaman keras dari Muso yang didukung oleh FDR, Hatta tetap melaksanakan programnya terutama Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera).

Sebagai langkah pertama untuk melaksanakan rasionalisasi angkatan perang, dikeluarkan Penetapan Presiden No. 1 tahun 1948 pada tanggal 2 Januari 1948 yang isisnya antara lain:

1.    Pembubaran pucuk pimpinan TNI dan staf gabungan angkatan perang.

2.    Pengangkatan untuk sementara kepala staf umum angkatan perang beserta wakilnya.

3.    Mengangkat Jenderal Sudirman menjadi panglima angkatan perang mobil.

4.    Pengangkatan angkatan staf markas besar pertempuran.

Muso menentang program rasionalisasi ini. Sebab, menurutnya, program ini dapat menyebabkan berkurangnya kader komunis di TNI. Tetapi, upaya Muso mengalami kegagalam karena kabinet Hatta didukung oleh parta besar seperti PNI dan Masyumi serta beberapa organisasi pemuda yang tergabung dalam Badan Perjuangan Seberang di bawah pimpinan Mr. Latuharhary.

Selain itu Muso menuduh kabinet Hatta sangat anti komunis dan telah bekerjasama dengan Amerika serikat untuk menumpas kekuatan kiri di indonesia, hal ini berkaitan dengan diadakanya pertemuan rahasia di hotel "Huisje Hansje" Sarangan, dekat Madiun pada 21 Juli 1948 yang dihadiri oleh Soekarno, Hatta, Sukiman, Menteri Dalam negeri, Mohamad Roem (anggota Masyumi) dan Kepala Polisi Sukanto, sedangkan di pihak Amerika hadir Gerald Hopkins (penasihat politik Presiden Truman), Merle Cochran (pengganti Graham yang mewakili Amerika dalam Komisi Jasa Baik PBB).

Dalam pertemuan Sarangan, yang belakangan dikenal sebagai "Perundingan Sarangan", diberitakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia menyetujui Red Drive Proposal (proposal pembasmian kelompok merah). Dengan bantuan Arturo Campbell, Sukanto berangkat ke Amerika guna menerima bantuan untuk kepolisian RI.

Sejak awal kedatangannya Muso lalu mengambil alih pimpinan kaum komunis Indonesia dan mencetuskan konsepsinya dengan nama “Jalan Baru Republik Indonesia”, yang berisi:

Ø  Hanya boleh ada satu partai yang berlandaskan Marxisme-Lenimisme, oleh karenanya partai-partai yang berada dibawah naungan FDR, harus rela dijadikan partai yang tugasnya hanya membantu urusan politik PKI.

Ø  Partai Komunis harus menyelenggarakan Front Persatuan Nasional, yang dipimpin oleh Muso sendiri, konsepsi ini dengan patuh dilaksanakan oleh Amir Syarifudin, Setiadjit dsb., sehingga semua partai dibawah FDR semuanya harus melebur kedalam PKI.

Pada tanggal 1 September 1948, Comite Central Partai Komunis Indonesia (CC PKI) pertama dibentuk dengan Muso sebagai ketuanya menggantikan Sardjono, ia mengangkat Mr. Amir Syarifudin sebagai sekretaris urusan pertahanan, Suripto menangani urusan luar negeri, M.H. Lukman seorang tokoh muda PKI diangkat sebagai Pemimpin Sekretariat Agitrasi Dan Propaganda (AgitProp). Tokoh lainnya seperti Aidit dipercaya untuk menangani urusan perburuhan, dan Njoto diangkat untuk menjadi Wakil PKI dalam badan pekerja KNIP.

Semua tokoh-tokoh yang telah dipilih oleh PKI, kemudian melakukan Pidato-pidato ke daerah-daerah, seperti di Yogyakarta, Solo, Sragen dan Madiun, dalam orasinya mereka menggembar-gemborkan tentang janji-janji muluk PKI, dan juga dengan nada yang membakar emosi massa, bahkan Muso didepan rakyat berpidato dengan nada mengancam kepada pegawai pemerintah dan tokoh yang berasal dari luar PKI, aksi-aksi mereka ini bertujuan untuk menurunkan derajat pemerintah RI, dan SOBSI melaksakan pemogokan di Delangu. Aksi kerusuhan lainnya kemudian menyusul, misalnya di Solo yang diwarnai dengan penculikan, pembunuhan dan teror bersenjata. Banyak tokoh yang menentang kemudian dibunuh seperti Kolonel Soetarto dan  dr. Muwardi.

Proses pemberontakan yang dilakukan oleh PKI di Madiun tahun 1948

Usaha pertama yang dilakukan FDR/PKI adalah melakukan propaganda kepada massa akan pentingnya Front Nasional, lewat Front Nasional dilakukan penggalangan kekuatan revolusioner dari massa buruh, tani, dan kaum miskin lainnya dengan memanfaatkan keresahan sosial yang ada. Setelah langkah tersebut, FDR/PKI akan berkoalisi dengan tentara. Konsep tentara dimata FDR(PKI) harus memiliki konsep seperti tentara merah di Uni Sovyet, tentara harus memiliki pengetahuan tentang politik dan dibimbing oleh opsir-opsir politik, dan tentara harus berwatak anti penjajah. Tentara-tentara yang bergabung kemudian, kebanyakan adalah tentara sakit hati yang terkena program Rasionalisasi dan Reorganisasi kabinet Hatta dan kebetulan menemukan persamaan visi dengan FDR (PKI).

Rencana perebutan kekuasaan diawal dengan demonstrasi, penculikan, dan pembunuhan tokoh-tokoh yang dianggap musuh di kota Solo. Selain itu, kesatuan-kesatuan TNI saling diadu. Pada tanggal 11 September1948, terjadi bentrokan antara pasukan pro pemerintah RI (Divisi Siliwangi) dengan pasukan pro-PKI (Divisi IV). Untuk mengatasi keadaan, pemerintah mengangkat Kolonel Gatot Soebroto sebagai Gubernur Militer Surakarta dan sekitarnya (Semarang, Pati, dan Madiun).

Pemberontakan PKI di Madiun tersebut dimulai pada jam 3.00 setelah terdengar tembakan pestol tiga kali sebagai tanda dimulainya gerakan non parlementer oleh kesatuan komunis yang disusul dengan gerakan perlucutan senjata, kemudian kesatuan PKI menduduki tempat-tempat penting di kota Madiun, seperti Kantor Pos, Gedung Bank, Kantor Telepon, dan Kantor Polisi. Lalu berlanjut dengan penguasaan kantor radio RRI dan Gelora Pemuda sebagai alat bagi mereka untuk mengumumkan ke seluruh negeri tentang penguasaan kota Madiun yang akan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan akan mendirikan Sovyet Republik Indonesia serta pembentukan Pemerintahan Front Nasional. Proklamasi ini sendiri diucapkan oleh Supardi dan Sumarsoso tokoh Pesindo, pada 18 September 1948 melalui radio di Madiun telah mengumumkan terbentuknya Pemerintah Front Nasional bagi Karesidenan Madiun diiringi pengibaran bendera merah. Dengan ini Madiun dan sekitarnya resmi dinyatakan sebagai daerah yang terbebaskan. Puncak gerakan yang dilakukan PKI pada tanggal 18 september 1948 yaitu dengan pernyataan tokoh-tokoh PKI tentang berdirinya Sovyet Republik Indonesia yang bertujuan mengganti dasar negara pancasila dengan Komunis. Yang menarik adalah ketika Sovyet Republik Indonesia diproklamirkan Amir Syarifuddin dan Muso yang selanjutnya di usung sebagai presiden dan wakil presiden malah berada di luar Madiun. Kesatuan-kesatuan yang telah dipersiapkan untuk melakukan pemberontakan tersebut antara lain: kesatuan yang dipimpin oleh Sumartono (Pesindo). Pasukan Divisi VI Jawa Timur dibawah pimpinan Kolonel Djokosujono dan Letkol Dahlan yang waktu Panglima Divisinya ialah Kolonel Sungkono. Juga dari sebagian Divisi Panembahan Senopati yang dipimpin oleh Letkol Suadi dan Letkol Sujoto. Dalam gerakan ini kesatuan PKI telah melakukan pembunuhan terhadap dua orang pegawai pemerintah dan menangkap empat orang militer. 

Perebutan kekuasaan ini berjalan lancar, kemudian mereka mengibarkan bendera merah di depan Balai Kota. Pasukan-pasukan komunis yang dipimpin oleh Sumarsono, Dahlan dan Djokosujono dengan cepat telah bergerak menguasai seluruh kota Madiun, karena sebagian besar tentara di kota itu tidak mengadakan perlawanan. Disamping itu pertahanan kota Madiun sebelumnya praktis sudah dikuasai oleh Pasukan Brigade 29.121 Perebutan kekuasaan tersebut pada jam 07.00 pagi telah berhasil sepenuhnya menguasai Madiun. pemberontakan PKI Madiun ini telah menguasai beberapa sektor penting seperti Kantor-kantor pemerintahan, Markas Teritorial Komando Madiun, Kantor Pos dan Staf Pertahanan Djawa Timur (SPDT), dalam aksinya mereka dengan membabi buta, penyiksaan dan pembunuhan diluar batas kemanusiaan, mereka membantai habis orang-orang baik dari golongan pemerintah maupun rakyat biasa yang menolak dan kontra dengan PKI. Kolonel Djokosujono kemudian diangkat menjadi “Gubernur Militer”, dan dengan singkat PKI menguasai .

Akhir dari Konflik yang terjadi di Madiun pada tahun 1948

Pemberontakan PKI yang terjadi di Madiun mendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan tindak tegas. Presiden Soekarno kemudian memusatkan seluruh kekuasaan negara berada ditangannya serta berpidato di radio untuk menyuruh rakyat memilih Soekarno – Hatta atau Musso dengan PKI-nya. Setelah mendengar pidato Soekarno tersebut rakyat pun meresponya dengan memilih mendukung Soekarno daripada Muso. Mengetahui respon rakyat Indonesia tersebut pemerintah segera melancarkan operasi penumpasan pada gerombolan pembrontak tersebut    

Pertama –tama pemerintah mengadakan Sidang Kabinet Lengkap pada tanggal 19 September 1948 yang diketuai oleh Presiden Soekarno sendiri dengan mengambil keputusan antara lain ;

Ø  Bahwa Peristiwa Madiun yang digerakan oleh FDR/PKI adalah suatu pemberontakan terhadap Pemerintah dan mengadakan instruksi kepada alat-alat Negara dan Angkatan Perang untuk memulihkan keamanan Negara.

Ø  Memberikan kuasa penuh kepada Jendral Sudirman untuk melaksanakan tugas pemulihan keamanan dan ketertiban kepada keadaan biasa di Madiun dan daerah-daerah lainnya.

Setelah presiden memberi perintah kepada Angkatan Perang untuk segera mengembalikan keamanan dengan segera diadakan penangkapan terhadap orang-orang yang membahayakan negara dan diadakan penggerebegan tempat-tempat yang dianggap perlu. Supaya dapat melaksanakan tugas dengan baik, Markas Besar Angkatan Perang segera menetapkan dan mengangkat Kolonel Sungkono Panglima Divisi VI Jawa Timur sebagai Panglima Pertahanan Jawa Timur yang mendapat tugas menggerakan pasukan dari arah timur. Karesidenan Madiun untuk menumpas Pemberontakan PKI dan mengamankan kembali seluruh Jawa Timur dari anasir pemberontak. Setelah mendapat perintah tersebut Kolonel Sungkono segera memerintahkan Brigade Surachmad bergerak menuju Madiun. Pasukan tersebut dipimpin oleh Mayor Jonosewojo yang terdiri atas Batalyon Sabirin Muchtar bergerak menuju Trenggalek terus ke Ponorogo, Batalyon Gabungan Pimpinan Mayor Sabaruddin bergerak melalui Sawahan menuju Dungus dan Madiun, Batalyon Sunarjadi bergerak melalui Tawangmangu, Sarangan, Plaosan bergerak Divisi Siliwangi yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Sadikin.

Untuk tugas operasi ini Divisi Siliwangi mengerahkan kekuatan 8 Batalyon, yaitu : Batalyon Achmad Wiaranatakusumah, Batalyon Lukas yang menggantikan Batalyon Umar, Batalyon Daeng, Batalyon Nasuhi, Batalyon Kusno Utomo, Letkol Kusno Utomo memegang dua batalyon dan menjabat sebagai Kepala Staf Brigade, Batalyon Sambas, yang kemudian diganti oleh Batalyon Darsono, Batalyon A. Kosasih, Batalyon Kemal Idris. Di samping itu juga Pasukan Panembahan Senopati yang dipimpin oleh Letkol Slamet Ryadi, Pasukan Tentara Pelajar yang dipimpin oleh Mayor Achmadi dan Pasukanpasukan dari Banyumas yang dipimpin oleh Mayor Surono.Batalyon Kemal Idris dan Batalyon A. Kosasih yang didatangkan dari Yogyakarta bergerak ke Utara dengan tujuan Pati. Batalyon Daeng bergeruk ke Utara dengan tujuan Cepu, Blora, Batalyon Nasuhi dan Batalyon Achmad Wiranatakusumah bergerak ke Selatan dengan tujuan Wonogiri dan Pacitan. Batalyon Darsono dan Batalyon Lukas bergerak ke Madiun. Sedangkan Pasukan Panembahan Senopati bergerak ke Utara, Pasukan Tentara Pelajar yang dipimpin oleh Mayor Achmadi bergerak ke Timur menuju Madiun melalui Sarangan.

Musso yang melarikan diri ke daerah Ponorogo tertembak mati pada tanggal 31 Oktober 1948 oleh Brigade S yang dipimpin oleh Kapten Sunandar sewaktu melakukan patroli. Sedangkan Pada tanggal 20 Nopember 1948 pasukan Amir menuju Tambakromo, sebelah Timur Kayen sebelah Selatan Pati. Mereka terdiri dari kurang lebih 500 orang, ada yang beserta keluarga mereka. Keadaan mereka sangat menyedihkan. Banyak diantara mereka yang ingin melarikan diri, tetapi rakyat selalu siap menangkap mereka. Banyak mayat pemberontak diketemukan karena sakit, atau kelaparan. akhirnya Amir menyerahkan diri beserta pasukannya pada tanggal 29 Nopember, saat mereka menyeberangi Sungai Lusi menuju ke desa Klambu, antara Klampok dan Bringin (7 Km dari Purwodadi). Pasukan TNI mengadakan taktik menggiring ke titik buntu yang mematikan. Taktik ini ternyata berhasil, karena pasukan pemberontak terjepit di daerah rawa-rawa. Mereka dikepung oleh kesatuan-kesatuan TNI, akhirnya Amir menyerahkan diri beserta pasukannya.

Gerakan Operasi Militer yang dialncarkan oleh pasukan yang setia pada pemerintah RI berjalan dengan singkat. Dalam 12 hari Madiun dapat dikuasai kembali, teaptnya tanggal 30 September 1948 jam 16.15. setelah Madiun dapat direbut kembali oleh pasukan-pasukan TNI, maka jam 17.30 sore keamanan telah terjamin kembali, dan tiap-tiap rumah telah berkibar bendera Merah Putih.

Ditulis Unknown Pada Sunday, December 13, 2015 Komentar