Kabinet Mohammad Hatta I

Kabinet Mohammad Hatta I

Kudeta Mohammad Hatta Partai Komunis indonesia Pembrontakan PKI Sejarah

Setelah Kabinet Amir Sjarifoeddin jatuh karena PNI – Masyumi menarik dukunganya karena penandatanganan perjanjian Renville, kekuasaan kini berpusat pada Soekarno lagi. Kemudian pada 29 Januari 1948 Soekarno menunjuk wakilnya, Drs. Mohammad Hatta untuk membentuk kabinet baru. Hatta sendiri sering menganggap kabinetnya ini adalah kabinet kawin silang karena mengemban dua tanggung jawab, Pertama, sebagai Perdana Menteri, Hatta bertanggung jawab kepada KNIP dan sebagai Wakil Presiden dia bertanggung jawab kepada Presiden Soekarno.

Sesudah pelantikan kabinet pada 3 Februari, Hatta menjelaskan pokok-pokok kebijakan yang akan dijalankan dihadapan KNIP pada 16 Februari, antara lain  berisi

1.  Menyelesaikan konflik Indonesia – Belanda dengan menyetujui kesepakatan Renville
2.  Usaha mempertahankan RI diubah menjadi membentuk Negara Indonesia Serikat (NIS).
3. Rasionalisasi ke dalam karena perlunya penyaluran tenaga kerja produktif ke bidang masing-masing
4. Rasionalisasi angkatan perang yang terbilang buncit jumlahnya

Suatu keanehan ketika Masyumi dan PNI menyatakan untuk ikut dalam koalisi. Berarti, kedua partai tersebut keluar dari koalisi Amir silam bukan dikarenakan hasil mengecewakan perundingan Renville, tapi ketidaksukaannya pada Amir yang sudah condong ke arah kiri, komunis. Perihal rasionalisasi ketentaraan, Hatta mendapat dukungan dari Jenderal Soedirman karena saat ini persatuan benar-benar harus dikedepankan melihat posisi Indonesia yang sudah sulit bernafas. Selain itu juga dikarenakan pemusatan komando dan perbekalan memang harus dikerucutkan kepada pihak tentara murni, bukan tentara bentukan Amir. Sementara itu insiden penolakan perundingan Renville terjadi dimana-mana. Bahkan ketika delegasi Belanda baru saja tiba di stasiun Tugu Yogyakarta, Abdulkadir dicaci sejadi-jadinya. Hal ini menjadi suatu ketidakenakan sehingga pemerintah RI secara resmi meminta maaf kepada Belanda.

Memasuki bulan Mei 1948, golongan Amir dibawah organ bernama Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang dibentuk setelah cabutnya golongan Sjahrir dari PS, semakin kuat dan diisi oleh barisan buruh dan tani serta orang-orang komunis. Insiden-insiden yang terjadi terkait penolakan Renville diindikasikan didalangi oleh FDR yang ingin mengguncang pemerintahan Hatta. Kemudian, pada bertepatan dengan 40 tahun bangkitnya pergerakan nasional, FDR, PNI dan Masyumi membuat kesepakatan untuk bekerja sama dalam mensukseskan program nasional. Berlanjut pada akhir bulan Mei, Hatta menemui pimpinan-pimpinan partai dengan agenda merubah kabinet presidensiil menjadi parlementer kembali. Setidaknya dengan me-reshuffle kabinet. FDR mengusulkan jalan agar, kabinet dibubarkan, dan Amir kembali memimpin atau menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Masyumi yang sentimen terhadap golongan kiri terang-terangan menolak usulan tersebut.

Tanggal 31 Mei, pertemuan digelar antara Perdana Menteri dengan beberapa partai besar, diantaranya Masyumi, PNI, PS, PSI, PKI, PBI, GPII, BKRI, Parkindo serta Partai Katolik. Pertemuan tersebut membentuk suatu panitia kecil dibawah pimpinan Mr. Tambunan dari Parkindo (Partai Kristen Indonesia) untuk menyusun program nasional dan tiap partai harus bertanggung jawab untuk menyokong hasil rumusan tersebut. Panitia tadi tadi diisi oleh Amir Syarifuddin (PS), D.N. Aidit (PKI), Setiajit (PBI) Mr. Suyono Hadinoto (PNI), Maruto Nitimiharjo (Partai Rakyat), Saleh Suaidy (Masyumi) disamping Mr. Tambunan. Pada tanggal 16 Juni, Panitia Penyusunan Program Nasional mengumumkan mufakatnya

1. Pemerintah seharusnya menerima pengakuan dari negara-negara lain atas kedaulatan RI tanpa memandang ideologinya,
2. Menggalang prinsip pertahanan rakyat, yaitu tentara dan rakyat bersama-sama menyatukan kekuatan. Dalam rangka penyempurnaannya, rakyat diberikan pelatihan dan pengetahuan pertahanan (FDR mengusulkan untuk mempersenjatai rakyat, tapi digagalkan)
3. Membersihkan perekonomian domestik dari kekuasaan asing demi menghindari keterlibatan Indonesia dalam perang dingin (FDR mengusulkan untuk memanfaatkan bantuan dari Amerika Serikat, kembali ditolak)
4. Mengusahakan agar petani dapat mengambil kepemilikan tanah yang disewakan. Selain itu juga akan menghapusm mindring, ijon dan lain-lain.

Pada 5 – 14 Juli diadakan lagi pertemuan antara partai-partai yang lebih beragam dan akhirnya Permai, Gerakan Revolusi Rakyat, Wanita Rakyat, Acoma, PKI, Partai Buruh Merdeka, Partai Rakyat Jelata, PSII, BKPRI, Gerindo, Wanita Rakyat, PBI, BPRI, dan PKRI ikut menyetujui Program Nasional Hatta, pada 26 Juli berbicara di depan para wakil partai yang telah sepakat (20 partai) bahwa Program ada yang langsung bisa direalisasikan dan ada juga yang baru bisa dilaksanakan di kemudian hari. Meski secara teoretis persetujuan telah disepakati, namun terdapat banyak interpretasi dari masing-masing pihak terkait pelaksanaan dari program itu sendiri. Seperti misalkan, Masyumi ingin mempertahankan kabinet yang ada di kala PNI mengidamkan suatu re-shuffle.

FDR, yang bisa disebut sebagai oposisi pun memainkan strategi unik karena tidak memperlihatkan sikap sebagai oposisi kental. Itu dapat dibuktikan ketika pencetusan Program Nasional, FDR turut didalamnya dan berjanji membantu pemerintah Hatta bersama partai-partai lain yang berkoalisi. Langkah lunak ini bertujuan agar mereka mendapat posisi kembali di kabinet. Pemogokkan buruh secara massal di Delanggu sejak 19 Mei (meminta pertanggungjawaban pemerintah atas inflasi yang mengakibatkan berkurangnya upah mereka) sebenarnya adalah salah satu scenario pihak FDR yang memiliki kepanjangan tangan di organ-organ buruh dan tani. Berlanjut pada 26 Mei, 17.000 anggota Sarbupri (Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia) mogok kerja. Menanggapi hal ini, Menteri Kemakmuran (Masyumi) mengirim serikat tani afiliasinya, STII (Sarekat Tani Islam Indonesia) untuk bekerja di ladang-ladang yang terbengkalai. Namun, suatu bentrokan terjadi pada 10 July antara pemogok dengan STII. Kesatuan tentara dari Divisi Siliwangi datang membantu STII dan menduduki beberapa desa di Delanggu. Perdana Menteri pun mengabulkan para pemogok pada 18 Juli karena takut krisis akan membesar.

Kebijakan Hatta mengenai Rasionalisasi tentara terutama komando wilayah Jawa mulai diterapkan pada 4 Mei 1948 dengan keluarnya Penetapan Presiden No. 14. Tujuan Hatta merasionalisasikan jumlah tentara juga untuk mengalihkan tenaga-tenaga produktif dari sector tentara ke sector produksi. Tiga cara yang dilakukan adalah :

1. Melepas mereka yang ingin kembali kepada pekerjaan semula sebelum bergabung dalam divisi tentara.
2. Menyerahkan eks tentara kepada Kementerian Pembangunan dan Pemuda untuk dimanfaatkan lebih lanjut
3.  Mengembalikan seratus ribu orang ke dalam masyarakat desa.

Perlu diingat kembali bahwasanya sejak 1946 Amir telah menempatkan barisan perwira yang berpendidikan politik ke dalam satuan-satuan tentara. Hal itu mengakibatkan bahwa pengaruh FDR kuat di beberapa kalangan kelompok tentara. Hatta pun menyadari hal tersebut sehingga yang menjadi target rasionalisasi pada awalnya adalah kesatuan tentara yang lemah pengaruh FDR-nya. Divisi IV Panembahan Senopati (sekarang Diponegoro) berjumlah sekitar 5.000 personil dan 50%nya adalah anggota Pesindo, organ setia kepada Amir. Divisi ini menolak kebijakan pemerintah untuk dirasionalisasi hingga merujuk pada terbunuhnya Kolonel Sutarto Panglima Divisi IV Panembahan Senopati tersebut pada 2 July 19.30. Perlu juga ditelisik lebih jauh bahwa kedatangan tentara Divisi Siliwangi pimpinan Nasution yang terkenal karena disiplin tinggi dan pro-pemerintah, ke Yogyakarta, menerbitkan gesekan-gesekan dengan tentara-tentara di Jawa Tengah yang beraliran kiri, yakni golongan setia Amir Syarifuddin. Surakarta menjadi juga daerah rawan karena banyak perampokan oleh oknum-oknum berseragam.

Matinya Sutarto membuat tambah kacau suasana, ditambah penggantinya adalah seorang FDR layaknya Sutarto, yaitu Letkol Suadi. Aksi culik-menculik antara Siliwangi dan Panembahan Senopati adalah titik didih benturan-benturan yang sangat berbau politis. Musso, sejak kedatangannya kembali di tanah air, langsung memainkan peran. Tokoh komunis kawakan ini langsung merombak struktur organisasi PKI dan menyatakan bahwa hanya boleh ada satu partai kaum proletar. Kemudian, FDR yang terisi oleh beragam organ, menggabungkan diri dengan PKI, dipimpin oleh Musso. Solo semakin mencekam hingga meledak pada 14 September 1948. Tentara pro Amir yang sebagian besar anggota Panembahan Senopati semakin jelas posisinya dipihak oposisi pemerintah.

15 September Divisi Siliwangi dapat merebut dan meredamkan situasi. Musso dan kelompoknya menuju Madiun dan mengambil alih kekuasaan disana sejak 18 September dan lahirlah Pembrontakan PKI Madiun 1948 disana. Musso menuduh Soekarno-Hatta akan menjual Indonesia kepada Belanda, Inggris, dan Amerika. Akhirnya Musso mendeklarasikan berdirinya negara Soviet Indonesia Di kota tersebut Musso mendeklarasikan berdirinya negara Soviet Indonesia. Gerakan eksplosif golongan kiri ini sering disebut Peristiwa Madiun 1948. Namun, kudeta yang masih premature ini dapat ditumpas oleh tentara yang setia pada pemerintah Hatta. Musso mati pada 30 Oktober saat pertempuran. Amir Sjyarifuddin dan orang-orang terdekatnya ditangkap di sekitar Gunung Wilis awal Desember, kemudian di hukum mati. Ribuan massa PKI yang ikut-ikutan pun banyak yang dibunuh oleh rakyat (terutama santri Masyumi). Sejak peristiwa Madiun ini, PKI lumpuh dan baru bisa aktif lagi di arena politik mulai 1950 dengan pemimpin-pemimpin baru dan muda.

Baca Juga : Pembrontakan PKI Madiun 1948

Pemerintahan republik Indonesia, setelah baru saja jeda perang melawan saudaranya sendiri dikagetkan oleh serangan yang dilancarkan Belanda. Pada 19 Desember 1948 Desember Belanda melancarkan Agresi Militer Belanda II dengan menguasai Yogyakarta (Ibukota). Petinggi negara ditangkapi. Soekarno, Hatta, Agus Salim dan tak terkecuali Sjahrir. Soekarno ditahan di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara bersama Sjahrir dan Agus Salim. Sedangkan Hatta dan menteri-menteri lainnya ditempatkan di Pulau Bangka Jenderal Soedirman, selaku Panglima Besar menyiapkan strategi gerilya untuk menyerang balik Belanda. Bersamaan dengan itu, tentara Divisi Siliwangi long march kembali ke wilayah Jawa Barat untuk persiapan menyerang balik. Belanda mengira posisinya sekarang telah menumbangkan kedaulatan Republik. Padahal, Hatta telah memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Bukittinggi. Sepanjang Januari hingga Februari, pimpinan pemerintahan yang diasingkan sibuk di penahanannya. Dengan bermodalkan radio, mereka terus mendengarkan berita-berita mutakhir terkait kekalahan Belanda di ajang internasional. Dewan Keamanan PBB mengecam aksi Belanda yang kembali melanggar perjanjian gencatan senjata sejak perundingan Renville ditandatangani. Militer Belanda yang gilang-gemilang menaklukkan wilayah Indonesia dengan cepat, bernilai nol ketika karena kalah di meja PBB.

Sementara itu, tentara yang masih bergerilya di hutan-hutan terus melakukan sabotase dan taktik hit and run. Tanggal 1 Maret 1949, tentara Republik berhasil merebut kembali kuasa atas Yogyakarta yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto.

Atas tindakan Belanda yang mengkhianati kesepakatan dengan PBB, karena dulu telah disaranai untuk melangsungkan perundingan, akhirnya mengancam bahwa tidak akan memberikan bantuan dana pembangunan apabila Republik Indonesia tidak dibebaskan pada 1 Juli 1949. Belanda mengembalikan pimpinan Republik ke Yogyakarta 6 Juli dan meminta syarat kepada mereka bahwa harus diberlakukan gencatan senjata setibanya di ibukota. 7 Juli Soekarno mengindahkan tuntutan tersebut. Belanda pun berjanji akan menggelar perundingan baru, yaitu Konferensi Meja Bundar. Kemudian Ketua Presidium Pemeritah Darurat Republik Indonesia (PDRI) Syafruddin Prawiranegara menyerahkan kembali mandatnya kepada Soekarno- Hatta pada 13 July 1949 yang kemudian disahkan oleh KNI-P pada 25 Juli 1949.

Baca Juga : Pemeritah Darurat Republik Indonesia (PDRI)

Republik Indonesia kembali membenahi situasi yang baru saja kacau diacak-acak Belanda. Konferensi Inter Indonesia digelar dari tanggal 19 – 22 Juli 1949 tanpa ada campur tangan pihak asing. Tujuannya adalah untuk menyiapkan diri menghadapi perang selanjutnya yang telah menunggu, yaitu Konferensi Meja Bundar. Kesimpulan dari Konferensi tersebut antara lain :

1. Negara Indonesia serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berdasarkan demokrasi dan federalisme.
2. RIS akan dipimpin oleh seorang presiden yang dibantu oleh menteri-menteri
3. RIS akan menerima kedaulatan, baik dari Republik Indonesia maupun dari Kerajaan Belanda.
4. Angkatan Perang RIS adalah angkatan perang nasional, Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS
5. Pertahanan negara adalah semata-mata hak pemerintah RIS, negar-negra bagian tidak akan mempunyai angkatan perang sendiri.

Sidang kedua Konferensi Inter Indonesia di selenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 Juli dengan keputusan

1. Bendera RIS adalah Sang Merah Putih
2. Lagu kebangsaan Indonesia Raya
3. Bahasa resmi RIS adalah Bahsa Indonesia
4. Presiden RIS dipilih wakil RI dan BFO
5. Pengisian anggota MPRS diserahkan kepada kebijakan negara-negara bagian yang jumlahnya enam belas negara. 

Kedua delegasi juga setuju untuk membentuk panitia persiapan nasional yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Konferensi Meja Bundar.

Kesepakatan perjanjian antara Republik Indonesia dengan negara federal buatan Belanda pasca perundingan Renville adalah satu tonggak kembalinya persatuan secara utuh. Mengenai persiapan menuju KMB, Sjahrir menolak untuk menjadi  ketua delegasi Indonesia yang berangkat ke Den Haag. Soekarno pun dinilai lemah di meja perundingan, selain itu tidak terlalu mengenal delegasi-delegasi Belanda yang dulunya berkawan dengan Sjahrir dan Hatta semasa mahasiswa. Kemudian pada tanggal 4 Agustus 1949 Hatta menyerahkan mandatnya lagi pada Presiden Soekarno

Ditulis Unknown Pada Friday, January 08, 2016 Komentar

Program Re-Ra (Rekonstruksi & Rasionalisasi) TNI Kabinet Hatta

Program Re-Ra (Rekonstruksi & Rasionalisasi) TNI Kabinet Hatta

Amir Sjarifoeddin Komunis Kudeta Madiun Mohammad Hatta

Sebelum diadakannya program “reorganisasi dan rasionalisasi” (Re-ra) oleh Perdana Menteri Hatta, banyak berdiri laskar-laskar perjuangan diluar tentara resmi. Diantara laskar-laskar perjuangan yang ada, Pesindo merupakan laskar bersenjata yang terkuat Jumlah pasukannya terbesar, disiplinnya yang paling baik dan persenjataannya terlengkap. Kesatuannya tersebar di setiap kabupaten JaTim dan JaTeng, beberapa kabupaten di JaBar dan malahan sampai ke SumUt. Kekuatan laskar bersenjata Pesindo, kalau tidak dapat dikatakan melebihi, maka paling sedikit sama dengan TRI, tentara Pemerintah.

Pada tanggal 3 Juli 1946, Tan malaka beserta orang-orangnya melakukan kup terhadap pemerintahan Sjalrrir. Kup ini dilancar kan oleh Divisi III/Sudarsono, yang berteritorium Yogyakarta. Suharto (Presiden RI sekarang), yang waktu itu komandan resimen Yogyakarta, diperintahkan oleh Presiden Sukarno, gagal. Malah Sjahrir diculik oleh golongan kup. Karena Suharto gagal dalam menangkap Tan Malaka, maka bergeraklah pasukan dari kesatuan- kesatuan Pesindo JaTim dan berhasil membebaskan Sjahrir. Dengan berhasilnya kesataan Pesindo menggagalkan kup Tan Malaka ini maka prestise Pesindo menjadi sangat tinggi di kalangan laskar bersenjata.

Dari kesatuan-kesatuan Pesindo yang ada maka kesatuan 'Divisi Surabaya' (JaTim) adalah yang terkuat. Perbandingan antara senjata dan pasukanya adalah satu banding empat (di dalam divisi Nasution/JaBar), pada waktu itu, hanya terdapat seratus pucuk senjata). Dengan demikian kekuatan tempur riel (artinya; satu orang dengan satil bedil) adalah kurang lebih satu resimen (=3 batal yon = 3x800 orang) denagan Overste (letKoI) Sidik Arselan sebagai komandan. Setelah re-ra, kesatuan mi menjadi Be (Brigade) 29 dengan Overste Moliammad (Aldimad) Dablan sebagai komandan, yang belakangan menjadi tulang punggung dalam Kudeta PKI Madiun 1948.

Situasi Jelang Kejatuhan Kabinet Amir

Setelah jatuhnya Kabinet Sjahrir III, Presiden Soekarno menunjuk Amir Syarifuddin untuk membentuk kabinet. Soe Hok Gie menyebutnya “Kabinet Kiri Jauh” karena disokong oleh Partai Sosialis (PS), PKI, eks BTI dan golongan buruh seperti Setiadjit sebagai Wakil Perdana Menteri (PBI-komunis di Belanda), Abdulmadjid (PS) sebagai Menteri Muda Dalam Negeri, Tamzil (PS) sebagai Menteri Muda Luar Negeri, Tjokronegoro (PS) sebagai Menteri Muda Perekonomian, Wikana dan Maruto Darusman (PKI) sebgai Menteri Negara dan S.K. Trimurti (Buruh) sebagai Menteri Perburuhan.

Pada masa Kabinet Amir Syarifuddin inilah dilaksanakan perundingan dengan Belanda di atas kapal perang milik Amerika Serikat, USS. Renville, saat lego jangkar di Tanjung Priok, pada 8 Desember 1947. Meskipun dinilai banyak pihak merugikan bangsa Indonesia dan dianggap kemenangan telak diplomasi Belanda, faktanya Perjanjian Reville tetap ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948.

Amir Syarifuddin yang di awal kabinetnya mendapat dukungan dari mitra koalisi, namun setelah penandatanganan Perjanjian Renville, mitra-mitra koalisi dari Partai Masyumi dan PNI berbalik mengecamnya dan menarik menteri-mitra partai politik koalisi dari kabinet. Amir Syarifuddin mundur dari jabatannya pada tanggal 23 Januari 1948.

Gagasan Program Re-ra

Gagasan Hatta-Nasution mengenai re-ra dan pembentukan "tentara yang efektif" sebenarnya bertolak dari koalisi yang ada, yang dimulai sejak berdirinya kabinet Hatta pada akhir Januari 1948, antara politisi yang pro Amerika yang dipelopori oleh Hatta dan Masyumi di satu pihak dan para perwira "profesional" yang dipelopori oleh Nasution dan Simatupang di fihak lain. Tujuan bersama dari persekutuan antara Hatta- Nasution adalah mendemobiliser (mengeliminasi) laskar- laskar yang sedikit banyak dipengaruhi oleh organisasi Komunis"; menyingkirkan perwira-perwira yang "tidak dapat dipercaya"; posisi pimpinan hanya diberikan kepada "perwira-perwira profesional" dan tipe tentara di masa mendatang seperti model tentara Divisi Siliwangi (yang notabene dipimpin oleh Nasution) dan Corps Polisi Militer (yang dipimpin oleh Gatot Subroto).

Embrio Program Re-Ra

Program Re-Ra sebenarnya sudah dimulai sejak Kabinet Amir Syarifuddin berdasarkan mosi yang diajukan golongan kiri di KNIP pada bulan Desember 1947. Pemerintah kemudian mengeluarkan Penetapan Presiden No 1 tanggal 2 Januari 1948 yang membubarkan Pucuk Pimpinan TNI dan Gabungan Kepala Staf Angkatan Perang, tapi karena adanya reaksi yang keras dari KNIP, Penpres ini kemudian dibatalkan. Munculnya program Re-Ra dinilai sebagai akibat dari “kesalahan” pemerintah yang tidak segera membentuk angkatan perang setelah memproklamirkan berdirinya negara Indonesia. Jadi, pada akhirnya angkatan perang resmi dibentuk, di kalangan militer sendiri sudah terbentuk otonomi.

Jelang akhir tahun 1947, usaha untuk memoderenisasi angkatan perang mulai disuarakan di BP-KNIP, namun, karena masih sebatas wacana akhirnya dibuat mosi oleh Zainul Baharuddin yang merupakan petisi parlemen berisi usulan kebijakan kepada pemerintah untuk mereformasi angkatan perang. Usulan reformasi memuat dua hal pokok yaitu, menempatkan Angkatan Bersenjata di bawah wewenang Menteri Pertahanan dan merasionalisasi jumlah tentara. Mosi tersebut dimunculkan kekecewaan mereka terhadap Angkatan Bersenjata yang tidak dapat menahan gerak maju tentara Belanda pada saat itu.

Amir menggunakan kesempatan program Re-Ra untuk memenuhi ambisi politiknya yaitu menempatkan Angkatan Bersenjata di bawah kekuasaannya sekaligus menyingkirkan tokoh-tokoh yang dianggap menghalangi ambisinya, yaitu Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Kasum TNI Jenderal Urip Sumoharjo. Tapi Re-Ra yang dirintis Kabinet Amir Syarifuddin lewat Perjanjian Renville itu tidak berumur panjang karena mendapat tantangan dari kalangan tentara selain juga hilangnya kesempatan dengan dimulainya Agresi Militer Belanda 2 pada 19 Desember 1948 yang memaksa semua kekuatan bersenjata Indonesia bersatu kembali dan melakukan perang gerilya di bawah pimpinan Jenderal Sudirman.

Kabinet Hatta dan Program Re-Ra

Bung Hatta kemudian ditunjuk oleh Presiden Soekarno untuk membentuk kabinet yang diumumkan pada 29 Januari 1948 dengan Hatta sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan. Kabinet Hatta tidak mengikutsertakan wakil- wakil dari partai kiri dan memiliki rencana kerja dalam negeri, antara lain, untuk memperbaiki ekonomi. Salah satu cara yang ditempuh adalah melanjutkan program Re-Ra yang sempat terbengkalai pada Kabinet Amir Syarifuddin. Namun berbeda dengan Perdana Menteri sebelumnya, setelah ditunjuk sebagai Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan, Hatta menggunakan Re-Ra untuk menghilangkan pengaruh kiri di dalam angkatan perang. Hatta juga berpandangan program Re-Ra nya ini untuk mencegah orang-orang kiri yang ada dalam tubuh militer merongrong kedudukan Panglima Besar Jenderal Sudirman atau memperlemah tentara dengan cara apapun.

Tujuan dasar kebijakan tersebut adalah untuk menciutkan jumlah personil angkatan bersenjata, meningkatkan efesiensinya, dan menempatkannya kembali di bawah pimpinan pemerintah. Tujuan yang disebut paling akhir itu sangat penting, karena kesatuan-kesatuan tempur saat itu mulai menguasai daerah-daerah kantong atau daerah-daerah front mereka secara mandiri dengan menempuh kebijaksanaan mereka masing-masing.

Langkah awal yang diambil Hatta dalam upaya mereorganisasi dan merasionalisasi TNI AD adalah dengan mengurangi jumlah personelnya. Selain itu, fakta bahwa keadaan perekonomian Negara sudah sangat kritis, Hatta dituntut untuk melakukan penghematan seoptimal mungkin. Salah satu caranya dengan melaksanakan program Re-Ra agar mencapai sedikit perimbangan antara pendapatan dengan belanja negara dan alat-alat Negara.Usulan Kabinet Hatta ini disetujui Pemerintah yang selanjutnya menandatangani sebuah Dekrit pada tanggal 2 Januari 1948 yang memerintahkan agar semua kekuasaan di bidang pertahanan dipusatkan di tangan Menteri Pertahanan. Setelah disetujui oleh BP-KNIP maka diterbitkanlah Undang-Undang No 3 Tahun 1948 tertanggal 5 Maret 1948 mengenai Susunan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang.

Untuk pelaksanaan rasionalisasi di kalangan angkatan ber senjata pada tanggal 8 Mei 1948 telah diadakan rapat Dewan Siasat Militer yang dihadirj oleh Hatta bersama pimpinan Angkatan Bersenjata: Sudirman, Nasution, Latif, Subjakto dan Surjadarma.

Dalam rapat ini dibicarakan dua hal. Pertama, yang disetujui oleh semua yang hadir, TNI-Masyarakat secepat mungkin dibubarkan. Mengenai soal ini Nasution berpendapat, bahwa TNI- Masyarakat pada prinsipnya telah dibubarkan. Kedua, Hatta bersedia memberikan basis militer kepada Amerika, yang ditukar dengan senjata untuk memperoleh dukungan internasional guna mempercepat kemerdekaan Indonesia sepenuhnya

Dampak dari Program Re-Ra

Pada pelaksanaanya, program Re-Ra yang dijalankan oleh Kabinet Hatta tidak mulus karena banyak mendapatkan tentangan bahkan dari kalangan tentara sendiri. Bagi mereka yang terkena rasionalisasi akan merasa kecewa karena praktis kehilangan pekerjaan atau kedudukan yang dinilai prestise bagi pemuda pada masa itu.

Di Angkatan Laut misalnya, sebagai tindak lanjut dari UU No 3 Tahun 1948, dibuatlah Komisi Reorganisasi ALRI pada tanggal 17 Maret 1948 dengan Kolonel R. Soebijakto sebagai Ketua Komisinya. Salah satu dampaknya adalah dileburnya Divisi I dan Divisi II Tentara Laut Republik Indonesia dan digabungkan ke dalam kesatuan Angkatan Darat.

Di antara mereka yang kecewa adalah Laksamana Muda Atmadji yang sebelumnya juga sudah merasa dikecewakan saat terjadi perubahan nama dari BKR Laut menjadi TKR Laut pada tanggal 5 Oktober 1945 dengan Kepala Staf Umum Laksamana M. Pardi yang bermarkas di Yogyakarta. Atmadji dkk yang sudah berjuang sebagai tentara pelaut saat penjajahan Belanda dan Jepang, merasa kecewa karena tidak lolos seleksi menjadi anggota TKR Laut, sehingga membentuk apa yang dinamakan Marine Keamanan Rakyat (MKR) yang bermarkas di Surabaya dan dipimpin oleh Laksamana Muda Atmadji. Dengan adanya Re-Ra, Atmadji dipindahtugaskan ke Kementrian Pertahanan. Dalam perjalanannya Atmadji dan kelompoknya memilih ikut terlibat dalam Pemberontakan PKI Madiun 1948.

Sementara itu, sejumlah tokoh kiri yang menduduki posisi penting di Kementerian Pertahanan diberhentikan dan tentara laskar yang dibentuk Amir Syarifuddin pada tahun 1947 harus melebur ke dalam TNI dan karenanya harus tunduk pada aturan dan komando TNI. Wajar jika golongan kiri merasa kecewa lalu mengecam Hatta dan menghalangi pelaksanaan Re-Ra.

Dalam bulan April 1948 terjadi demonstrasi terutama dari pelajar di Jawa Timur menentang Re-Ra. Bulan Mei 1948 di Solo, tentara Divisi Panembahan Senopati juga melakukan demonstrasi menentang Re-Ra.

Pada bulan Mei 1948, berdasar peraturan rasionalisasi, Sutarto yang divisinya kompak dan persenjataannya cukup baik, dinayatakan non-aktif dan pasukannya diperintahkan melapor kepada Markas Besar di Yogya. Sutarto bersama komando bawah annya menentang perintah Markas Besar ini. Sikap Sutarto beserta perwiranya ini didukung oleh kekuatan Kiri di Solo beserta laskar- laskar yang menentang re-ra. Untuk menyatakan dukungannya, pada tanggal 20 Mei, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, di Solo terjadi demonstrasi protes yang besar menentang re-ra pemerintah Hatta. Demonstrasi ini juga diikuti oleh parade, sekaligus protes, oleh beberapa batalyon bersenjata lengkap dan berat dari Pesindo dan Tentara Laut Republik Indonesia (TLRI). Dalam parade dan demonstrasi tersebut diserukan dukungan terhadap kelanjutan Sutarto sebagai komandan divisi dan tuntutan agar Pemerintah membatalkan re-ranya.

Pada bulan Juli di dalam Divisi IV diadakan 'reorganisasi sendiri'. Divisi IV berubah nama menjadi 'Divisi Pertempuran Panembahan Senopati' (DPPS). 'Reorganisasi sendiri' yang diadakan oleh Panembahan Senopati ini jauh dari keinginan, apalagi melegakan, Hatta dan Nasution di Yogya. Sebab: jumlah anak buah, personalia dan kedudukan komandan dan pembagian senjata di dalam DPPS adalah sama dengan di dalam Divisi Panembahan Senopati yang semula.

Setelah Sutarto tertembak, komandan DPPS dipegang oleh LeKol Suadi. Mengenai rasionalisasi di kalangan Angkatan Bersenjata, pada tanggal 2 September 1948, Hatta di muka sidang BP-KNIP menyatakan antara lain bahwa: "Istimewa terhadap angkatan perang kita rasionalisasi harus dilaksanakan dengan tegas dan nyata...; "... berpedoman kepada cita-cita "satu tentara, satu komando"; "... dalam bentuk dan susunan yang efektif'; "... mengurangkan jumlah angkatan perang kita sampai kepada susunan yang rasionil".

Dengan terbentuknya Markas Besar Komando Djawa (MBKD) di bawah pimpinan Kolonel A.H. Nasution selaku Panglima Tentara & Teritorial Djawa (PTTD) dan Markas Besar Komando Sumatra (MBKS) di bawah Kolonel Hidayat selaku PTTS, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan tanggal 28 Oktober 1948, dapat dikatakan Re-Ra di lingkungan TNI AD sudah selesai.

Program Re-ra ini juga nantinya turut menyurut Kudeta PKI di Madiun 1948, karena berbagai kesatuan yang menolak atau tidak setuju dengan program ini kemudian bersatu serta bersekutu dengan PKI melancarkan kudeta pada 18 September 1948

Sumber:

Ø  “Politik Militer Indonesia 1945 – 1967, Menuju Dwifungsi ABRI”, Ulf Sundhaussen

Ø  “Sejarah Nasional Indonesia VI: Jaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia”, Nugroho Notosusanto, et.al.

Ø  "Pemberontakan PKI-Musso di Madiun 18 - 30 September 1948", Rachmat Susatyo

Ø  “Reorganisasi dan Rasionalisasi TNI AL 1948 – 1950: Dari Pembentukan Komisi Reorganisasi (KRAL) Hingga Terbentuknya Korps Komando Angkatan Laut (KKO AL)”, Rifky Azhri.

Ø  Reformasi Angkatan Perang Republik Indonesia dalam Pemberitaan Kedaulatan Rakyat 1947-1948 | Subandi Rianto - Academia.edu

Ø  http://serbasejarah.wordpress.com/20...17/zaman-re-ra

Ditulis Unknown Pada Thursday, January 07, 2016 Komentar

Red Drive Proposals - Perundingan Sarangan 21 Juli 1948, Mitos Amerika Serikat di Kaki Gunung Lawu

Red Drive Proposals - Perundingan Sarangan 21 Juli 1948, Mitos Amerika Serikat di Kaki Gunung Lawu

Komunis Kudeta Mohammad Hatta Partai Komunis indonesia Pertemuan Sarangan Sejarah

Peristiwa Madiun 18 September 1948 adalah sebuah rangkaian peristiwa pertikaian politik dan idiologi yang menjangkiti Indonesia terkait Perang Dingin antara Uni Soviet yang Komunis dan Amerika Serikat yang Liberalis-Kapitalis. Setelah Kanbinet Amir Sjarifoeddin II Jatuh. Hatta yang berkuasa sejak akhir Januari 1948 berusaha menjalin hubungan serta mencari dukungan internasional untuk mengakhiri penjajahan Belanda atas Indonesia. Salah satunya adalah meminta bantuan pada Amerika Serikat.

Pada bulan Juli 1948 tersiar sebuah kabar rahasia yang menyatakan adanya Pertemuan sarangan yang isinya terkait rencana pembasmian kaum merah (Komunis) yang sedang berkembang pesat di Jawa turut mempercepat kudeta Madiun 1948. Pada Het Corps Algemene Politie te Batavia laporan yang sangat rahasia bertanggal 1 April 1948 dan berbunyi antara lain se bagai berikut: "Sementara itu telah diadakan pertemuan rahasia antara Graham, Sukarno dan Sukiman. Graham menyatakan, bahwa Indonesia dianggap layak untuk dimasukkan dalam pelaksanaan bantuan rencana Marshall (Marshall-plan) untuk Asia Tenggara dan agar supaya pemerintah membendung semua kegiatan Sayap Kiri".

Seiring dengan peristiwa itu John Coast, G. Hopkins dan 5 orang "diplomat" Amerika Iainnya dipindalikan dari Bangkok dan New Delhi ke ibukota RI. Pemindahan mereka ini bukan kebetulan.

Kemudia tersiar kabar pada tanggal 21 Juli 1948 secara rahasia telah diadakan pertemuan di hotel "Huisje Hansje" Sarangan (Madiun). Pertemuan itu dihadiri oleh: Gerald Hopkins (penasihat politik Presiden Truman), Merle Cochran (wakil baru Amerika, pengganti Graham, dalam Komisi Jasa-jasa Baik), Sukarno, Hatta, Sukiman (ketua Masyumi dan menteri dalam negeri), Mokhamad Rum (anggota Masyumi) dan Kepala Polisi Sukanto (menurut: Roger Vailland dalam buku "Borobudur"). Dalam pertemuan ini tidak hadir orang dari PNI. Dalam pertemuan Sarangan ini, yang belakangan terkenal dengan sebutan "Perundingan Sarangan", dihasilkan "Red Drive Proposals" atau Rencana Pembasmian Kaum Merah".

Setelah pertemuan Sarangan ini, atas laporan Cochran, State Department (Kementerian Luar Negeri A.S.) berpendapat bahwa posisi Hatta harus cepat diperkuat agar supaya dapat menahan perkembanaan Komunisme. Setelah pertemuan Sarangan ini pula Kepala Polisi Sukanto dikirim ke Amerika untuk mengurus bantuan. Temyata tidak tanggung-tangggng bantuan yang diterima oleh Hatta: 56 juta dollar AS dari State Department Amerika. Uang ini oleh Hatta antara lain untuk memperlengkapi pasukanan dalan Pemerintah, divisi Siliwangi.

Jadi pernyataan Hatta di depan BP-KNIP yang berbicara  : "Mestikah kita bangsa Indonesia, yang memperjuangkan bangsa dan negara kita, hanya harus memilih antara pro Rusia dan pro Arnerika?",

maka peristiwa diatas menjawab kearah mana politik luar negeri Hatta membawa bangsa Indonesia selama pemerintahanya untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia seutuhnya.

Ditulis Unknown Pada Wednesday, December 30, 2015 Komentar

Maklumat Pemerintah No. X 03 November 1945, Awal Demokrasi Kita

Maklumat Pemerintah No. X 03 November 1945, Awal Demokrasi Kita

Maklumat Pemerintah Mohammad Hatta Sejarah Wakil Presiden

Maklumat 3 November 1945 adalah maklumat yang berisi dorongan bagi pembentukan partai-partai politik sebagai bagian dari demokrasi. Maklumat ini dikeluarkan untuk persiapan rencana penyelenggaraan pemilu pada 1946 mendatang.

 Maklumat ini disebut sebagai tonggak awal demokrasi Indonesia karena  dengan maklumat ini, pemerintah berharap supaya partai politik dapat terbentuk sebelum penyelenggaraan pemilu anggota badan perwakilan rakyat pada Januari 1946. Maklumat ini juga melegitimasi partai politik yang telah terbentuk sebelumnya sejak zaman Belanda dan Jepang serta terus mendorong lahirnya partai politik baru. Akan tetapi, proses pemantapan demokrasi Indonesia yang baru lahir melalui rencana penyelenggaraan Pemilu pada Januari 1946 itu tidak bisa diwujudkan. Hal ini disebabkan bangsa Indonesia fokus pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari tangan Sekutu dan Belanda. 

Pada 3 November 1945 Pemerintah Indonesia melalui Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta di Jakarta mengumumkan Maklumat 3 November 1945 atau Maklumat No. X. Karena daftar urutan maklumat wakil presiden tidak dibawa ole Mr. Gafar (Sekretaris negara), untuk sementara nomor urut itu tidak diisi, dan hanya ditulis Maklumat Wakil Presiden No.X untuk kemudian diganti dengan urutan yang sebenarnya. Tetapi pihak sekretaris negara tidak mengganti nomor urutnya, sehingga maklumat tersebut dapat disebut juga Maklumat No. X.

Dengan dikeluarkannya maklumat ini, pemerintah menginginkan timbulnya partaipartai politik akan dapat dipimpin kerja sama yang teratur dengan segala aliran yang ada dalam masyarakat. Pemerintah berharap supaya partai-partai politik telah dapat tersusun sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat pada bulan Januari 1946. Dengan dasar ini kemudian berdiri berbagai partai politik, baik yang meneruskan partai politik yang telah ada sejak jaman penjajahan Belanda dan jaman pendudukan Jepang, maupun partai politik yang baru akan berdiri.

Isi Maklumat Wakil Presiden No X 3 November 1945 adalah sebagai berikut:

“ Berhubung dengan usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat kepada Pemerintah, supaya diberikan kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai-partai politik, dengan restriksi bahwa partai-partai politik itu hendaknya memperkuat perjuangan kita mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat, Pemerintah menegaskan pendiriannya yang telah diambil beberapa waktu yang lalu, bahwa: 

1.    Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat.

2.    Pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun, sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota Badan-badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946. 

Setelah keluarnya maklumat tersebut maka pada bulan November hingga Desember 1945 para pemimpin rakyat sibuk membentuk partai-partai politik, seolah-olah negara sedang dalam keadaan aman. Padahal di beberapa tempat, terutama di Surabaya pertempuran antara BKR dengan pasukan sekutu sedang bergelora. Beberapa partai politik yang muncul setelah dikeluarkannya Maklumat 3 November 1945 anatara lain sebagai berikut :

1. Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), yang dipimpin oleh Dr. Soekiman Wirjosandjoyo, berdiri 7 November 1945. 

2.    PKI (Partai Komunis Indonesia), yang dipimpin oleh Mr. Moch. Yusuf, berdiri 7 November 1945. 

3.    PBI (Partai Buruh Indonesia), yang dipimpin oleh Njono, berdiri 8 November 1945. 

4.    Partai Rakyat Jelata, yang dipimpin oleh Sutan Dewanis, berdiri 8 November 1945. 

5.  Parkindo (Partai Kristen Indonesia), yang dipimpin oleh Ds. Probowinoto, berdiri 10 November 1945. 

6.    PSI (Partai Sosialis Indonesia), yang dipimpin oleh Mr. Amir Sjarifuddin, berdiri 10 November 1945. 

7.    PRS (Partai Rakyat Sosialis), yang dipimpin oleh Sutan Syahrir, berdiri 20 November 1945. PSI dan PRS kemudian bergabung dengan nama Partai Sosialis, yang dipimpin oleh Sutan Syahrir, Amir Sjarifuddin, dan Oei Hwee Goat, pada Desember 1945. 

8.   PKRI (Partai Katholik Republik Indonesia), yang dipimpin oleh I.J. Kasimo, berdiri 8 Desember 1945. 

9.    Permai (Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia), yang dipimpin oleh J.B. Assa, berdiri 17 Desember 1945. 

10. PNI (Partai Nasional Indonesia), yang dipimpin oleh Sidik Djojosukarto, berdiri 29 Januari 1946. PNI didirikan sebagai hasil penggabungan antara PRI (Partai Rakyat Indonesia), Gerakan Republik Indonesia, dan Serikat Rakyat Indonesia, yang masing-masing telah berdiri antara bulan November dan Desember 1945. 

Ditulis Unknown Pada Tuesday, December 22, 2015 Komentar