Sjam Kamaruzaman, Aktor Intelektual Kudeta G-30 S/PKI ?

Sjam Kamaruzaman, Aktor Intelektual Kudeta G-30 S/PKI ?

Kudeta PKI Tokoh

Peristiwa G-30 S/PKI merupakan sebuah bagian catatan kelam bagi bangsa ini karena pernah menyeret negara ini dalam perang saudara yang menelah lebih dari 500,000 orang tewas serta menimbulkan trauma mendalam serta mengkotak-kotakan bangsa ini ke dalam golongan kiri , kanan dan tengah

Namun ditengah perdebatan mengenai siapa dalang utama kudeta tersebut terseliplah sosok misterius yang merupakan tangan kanan DN. Aidit untuk melakukan operasi khusus untuk menghimpun kekuatan komunis dari kelompok militer serta merancang gerakan kudeta tersebut yang dikomandoi oleh Sjam Kamarazuman.

Siapa Sjam Kamaruzaman ?

Sjam Kamaruzzaman yang berarti matahari dan bulan sang zaman lahir di Tuban, Jawa Timur pada 30 april 1924, ia merupakan seorang keturunan Arab. Ayahnya bernam R Achmad Moebaedah sebagai penghulu dan pedagang keturunan Arab, dan ibunya Siti Chasanah seorang keturunan ningrat bergelar Raden Roro. Dia adalah anak kelima dari 10 bersaudara.

Sjam kecil menimba ilmu di sekolah rakyat Tuban. selepas dari Sekolah Rakyat, ia melanjutkan sekolah di Land&Tuinbouw School di Surabaya. sayang, Sjam tidak dapat menyelesaikan pendidikannya, Sekolahnya ditutup akibat datangnya Jepang ke Surabaya pada tahun 1942. Setahun kemudian, ia masuk Sekolah Menengah Dagang di Yogyakarta, hingga kelas dua, dan putus lagi karena pecahnya perang kemerdekaan.

Sjam mulai bersentuhan dengan dunia politik ketika bersekolah di Yogyakarta, dengan ikut perkumpulan pemuda Pathuk. Di sini ia menumpang hidup bersama kerabatnya. Di Jogja Sjam sering mengikuti pertemuan gelap yang digelar gerakan perlawanan.

Selama masa perang kemerdekaan ia turut serta bergerilya melawan Belanda dalam berbagai pertempuran seperti ikut pertempuran di Mranggen, Ambarawa, dan Magelang, 1946-1947, dan sempat memimpin Laskar Tani di Yogyakarta. Pada 31 Desember 1947, bersama Sjam dan seorang rekan lain, Suryoputro berangkat ke Jakarta untuk melanjutkan studi. Setelah Kelompok Pathuk bubar, banyak anggotanya yang masuk partai politik.

Di Karawang, mereka bertiga sempat ditahan Kemal Idris—ketika itu komandan batalion di Cikampek. Setelah menunggu sehari, mereka melanjutkan perjalanan. Di Jakarta, mereka tinggal di Jalan Bonang, tak jauh dari Tugu Proklamasi sekarang. Setelah itu, mereka pindah rumah berkali-kali. Sjam jadi pegawai Kantor Penerangan Jawa Barat, meski kantornya di Jakarta.

Sjam bersama beberapa kawan kemudian ikut aksi gerilya malam, melempari pasukan Sekutu yang berjaga di kawasan Senen, Jakarta Pusat, dengan granat. ”Wilayah kerja malam” Sjam di seputar Jalan Kramat Raya. Sjam juga turut pula aktif dalam organisasi buruh kereta api.

Bersama rekan-rekannya, Sjam mengatur perjalanan desersi orang-orang Indonesia yang bergabung dengan tentara Belanda, Koninklijke Nederlands Indische Leger (KNIL), yang ingin ”menyeberang” ke pedalaman. Ia kemudian ikut mendirikan Serikat Buruh Mobil dan Serikat Buruh Kendaraan Bermotor.

Pada 1949, Sjam juga ikut mendirikan Serikat Buruh Kapal dan Pelabuhan, yang kemudian berubah nama menjadi Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelayaran. Ketika terbentuk Badan Pusat Sementara Sarekat-Sarekat Buruh, yakni gabungan serikat buruh pada masa itu, Sjam dipercaya sebagai wakil ketua. Organisasi ini kemudian bubar, digantikan oleh Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), yang berafiliasi ke PKI.

Sjam menjadi pengurus SOBSI hingga tahun 1957. Pada masa itulah ia menikah dengan Enok Jutianah, perempuan Sunda aktivis buruh pelabuhan, yang meninggal setelah melahirkan anak kelima.

Sjam dan DN Aidit

Hubungan Aidit dan Sjam punya sejarah panjang. Keduanya sudah saling kenal sejak 1949, tatkala Sjam aktif di Serikat Buruh Kapal Pelabuhan di Tanjung Priok, Jakarta. Perlu diketahui juga Sekitar Juli 1948, Sjam menuju ke Solo. di Pesindo Pusat sana, dia berbicara tentang the red drive proposal, sebuah rencana Amerika untuk membersihkan orang-orang komunis. dan benar saja, 2 bulan kemudian, peristiwa Madiun meletus.

Hubungan kedekatan Sjam dan Aidit diawali dengan pertemuan pertama kali mereka pada tahun 1949. Aidit, ketika itu, dalam persembunyian di Jakarta setelah Peristiwa Madiun, 1948. Aidit kemudian menawari Sjam masuk PKI.

Sjam pula lah yang membuat skenario ”penjemputan Aidit” sepulang dari Vietnam di Pelabuhan Tanjung Priok. Ia diajak Sjam berboncengan sepeda. Di pelabuhan, Sjam berpura-pura menjemput Aidit yang baru turun dari kapal. Skenario penjemputan ini dibuat untuk memberikan kesan Aidit menyingkir ke Vietnam dan mempelajari Marxisme di sana, setelah Peristiwa Madiun.

Setelah mundur dari SOBSI pada tahun 1957, Aidit menugasinya mengurus dokumentasi yang berhubungan dengan ideologi Marxisme-Leninisme. Pada tahun 1960, ia direkrut menjadi anggota Departemen Organisasi PKI, dimana departemen ini ‘menggarap’ anggota dari militer.

Sjam dan Biro Chusus

Karena kinerja departemen organisasi dianggap kurang optimal dalam menggarap kalangan militer, maka Aidit membentuk Biro Chusus (BC) pada Noember tahun 1964 dengan Sjam sebagai ketua. Keberadaan BC ini dipantau langsung oleh Aidit, namun adanya BC ini tidak pernah dilaporkan dalam sidang-sidang politbiro PKI. Oleh karena itu, wajar bila tidak banyak kalangan ‘elit’ PKI mengetahui adanya BC ini. Karena sifatnya yang dirahasiakan, maka anggota BC yang direkrut sangat sedikit namun mampu membuat jaringan ‘merah’ di kalangan tentara. Para anggota BC memiliki kartu tanda anggota ABRI, sehingga mereka dengan mudah masuk ke kalangan tentara.

Biro Chusus terdiri dari 5 orang agen inti sebagai berikut

Sjam sebagai ketua

Pono dan Bono sebagai Wakil

Suwandi sebagai staf bendahara

dan Hamim sebagai staf pendidikan

Double agent?

Sosoknya yang misterius serta perlakuan istimewa yang diterimanya di dalam penjara, menimbulkan dugaan bahwa ia adalah agen intel yang disusupkan ke dalam tubuh PKI. Siapa yang menyusupkannya? Inilah pertanyaan sulit, karena sampai ‘akhir hayat’-nya, Sjam ‘dilindungi’ oleh pemerintah Orba dan seolah pertanyaan ini dibiarkan menggantung tanpa ada penjelasan lebih jauh.

Pertanyaan siapa yang menyusupkannya ke PKI dapat diduga sebagai berikut:

Soeharto dkk: Soeharto telah mengenal Sjam sejak awal perang kemerdekaan tahun 1945, dimana Sjam bersama kelompok Pemuda Pathuk membantu Soeharto pada peristiwa 3 Juli 1946. Dari beberapa sumber disebutkan bahwa Sjam adalah perwira intel berpangkat Lettu di Batalyon 10 Yogya, yang dikomandani Letkol Soeharto; Kecurigaan lain adalah ditengah kebingungan serta kesimpang siuran berita di kalangan ABRI pada waktu itu, mengapa Soeharto bisa ‘sigap’ dan ‘tahu’ langkah-langkah apa yang perlu diambil sehingga praktis selepas isya tanggal 1 Oktober 1965, G30S ‘tidak berfungsi’.

DN Aidit: pembentukan BC adalah upaya ‘diam-diam’ untuk pembentukan sayap militer PKI, namun tidak dilaporkan secara resmi pada politbiro. Sudisman, Sekjen PKI, dalam sidang mahmilub bahkan menyebutkan bahwa BC sebagai PKI ‘Illegal’. Pembentukan sayap militer ini mengacu pada pengalaman partai komunis di banyak negara, dimana merupakan kekuatan esensial. Karena usulan PKI membentuk ‘angkatan kelima’ ditolak oleh TNI-AD, maka dilakukan penetrasi ke kalangan ABRI. Aidit mengemukakan teori bahwa dengan 30 persen tentara, maka PKI dapat melakukan kudeta. Konon teori ini banyak dipersoalkan oleh para ‘elit’ PKI, karena tidak sesuai dengan Marxisme.

Aidit terburu nafsu untuk segera melakukan revolusi dan mewujudkan impian Marx dan Lenin, yaitu masyarakat tanpa kelas. Akan tetapi ‘revolusi’ melalui pemilu dirasa tidak mungkin karena Soekarno dan Demokrasi Terpimpinnya tidak membukakan kesempatan tersebut. Selain itu belajar dari sejarah negara lain, partai komunis tidak pernah memenangkan pemilu. Oleh karena itu, pembentukan BC dan ditugaskan melakukan penetrasi ke kalangan ABRI, diharapkan dapat mewujudkan ‘revolusi’ PKI. Sjam, yang telah dibina secara khusus oleh Aidit sejak tahun 1957, ditunjuk mengepalai BC.

Pihak Barat: berusaha mencegah Indonesia menjadi ‘negara komunis’ karena Indonesia memiliki nilai strategis di Asia Tenggara. Dikhawatirkan apabila Indonesia menjadi komunis, maka akan menular ke negara-negara lain di Asia Tenggara. Keterkaitan dengan Sjam adalah Sjam pernaha mendapatkan pelatihan ‘khusus’ dari Partai Sosialis Indonesia (PSI). Seperti diketahui, PSI (dan juga Masumi) menjadi ‘sponsor’ gerakan PRRI/PERMESTA, yang didukung oleh pihak Barat. Indikasi lain adalah para perwira ‘utama’ yang terlibat G30S, memiliki latar belakang pendidikan Barat. Letkol Untung dan Brigjen Supardjo, pernah mendapat pelatihan militer di AS.

AS dan negara-negara sekutunya sangat ketat dalam menerima ‘siswa’ dari Indonesia. Mereka melakukan ‘screening’ terhadap calon siswa yang diajukan. Apabila ketahui berlatar belakang ‘merah’, maka calon siswa tersebut pasti ditolak.

Sjam, dan G30/S-PKI?

pertengahan Mei 1965, Adanya isu rencana kudeta Dewan Jendral membuat PKI lebih bekerja keras.

Soekarno yang saat itu jatuh sakit, membuat Aidit was was. ditakutkan akan adanya coup oleh Dewan Jendral apabila Presiden meninggal. dan itu sangat mempengaruhi posisi PKI.

Aidit kemudian memberikan wewenang kepada Sjam untuk memprakarsai rapat-rapat dengan anggota militer serta menjelaskan segala detail rencana penculikan Dewan Jendral. tujuannya adalah membawa para Jendral kehadapan Presiden dengan keadaan hidup dan meminta mereka untuk membatalkan rencana coup Dewan Jendral.

Sjam lah yang memimpin beberapa rapat, persiapan pasukan, pembagian susunan organisasi, hingga penentuan sasaran masing masing pasukan. 1 hal yang menarik, ketika pasukan Cakrabirawa pimpinan Letnan Dul Arief (anak buah Letkol Untung) akan berangkat menuju rumah para jendral. Dul Arief sempat bertanya bagaimana jika para jendral menolak untuk diajak menghadap Presiden. Sjam pun menjawab "Para Jendral ditangkap hidup atau mati"

Melalui siaran RRI pagi hari pada 1 Oktober 1965, PKI menyiarkan pengumuman tentang Gerakan 30 September yang ditujukan kepada para perwira tinggi anggota "Dewan Jenderal" yang akan mengadakan kudeta terhadap pemerintah. Kemudian dibentuklah Dewan Revolusi oleh Sjam yang bertugas membentuk pemerintahan koalisi nasional berporos Nasakom di bawah Presiden Soekarno yang bersih dari anasir Dewan Jendral dan Kapitalis Birokrat. Setelah pengumuman itu, para pemimpin menunggu reaksi gelombang dari anggota ABRI beserta massa sipil yang tidak pro dengan dewan jendral. mereka akan menuntut dewan jendral diadili dan dihukum mati. sayang, pos-pos komando tidak berjalan, gelombang massa tidak pernah muncul.

Pada 1 Oktober 1965, pukul 05.30. Tim penculik Pasopati kembali ke markas dengan kabar buruk. Tiga jenderal tewas tertembak, termasuk sasaran utama, Ahmad Yani sedangkan target utama lainya Jendral Nasution berhasil lolos. Semula Aidit bermaksud membawa para jenderal ke hadapan Presiden Soekarno hidup-hidup dan meminta mereka membatalkan rencana kup Dewan Jenderal. Namun sekarang, rencana itu gagal.

Sejak itu, operasi Biro Chusus PKI perlahan-lahan runtuh. Satu batalion Pasukan Gerak Cepat TNI Angkatan Udara, yang direncanakan datang, tak pernah muncul. Pasukan tank dan panser yang diharapkan datang dari Bandung pun tak pernah ada.

Di tengah serangan balik kubu TNI, pukulan terakhir datang dari Presiden Soekarno yang memerintahkan pada Brigjen Supardjo yang menemuinya di Halim, Jumat siang 1 Oktober, untuk menghentikan gerakanya, yang membuat moral mereka langsung jatuh.

Tepat pukul 7 malam, suara bariton Panglima Kostrad Mayjen Soeharto mengudara dan menyatakan bahwa ”Gerakan 30 September adalah kontrarevolusioner. Lalu pada 2 Oktober pukul 1 siang, sehari setelah operasi dipastikan gagal, Sjam meninggalkan Halim dan pulang ke rumahnya di Jalan Pramuka Jati, Jakarta Pusat. Sepekan kemudian, tanpa pamit kepada anak-anaknya, dia lari ke Bandung.

Penangkapan Sjam dan Misteri Keberadaanya

Banyak pihak yang meragukan kematian Sjam, meskipun pemerintah mengumumkan bahwa Sjam telah dieksekusi pada tanggal 30 September 1986. Ia diisukan tinggal di luar negeri setelah ‘dieksekusi’.

Setelah gagalnya G 30 S, Sjam melarikan diri ke Bandung pada tanggal 8 Oktober 1965. Ia tertangkap pada tanggal 9 Maret 1967, di daerah Cimahi dan semenjak 27 Mei 1967 ditahan di Rumah Tahanan Militer (RTM) Budi Utomo. Menurut beberapa bekas tahanan politik yang pernah bersama Sjam, ia bertindak layaknya seorang bos. Sjam sangat leluasa mondar-mandir dalam RTM dan mengenal banyak petugas militer seperti berada di lingkungannya sendiri. Ia banyak di-‘pinjam’ untuk mengidentifikasi tahanan politik agar mendapatkan ‘klasifikasi’ yang tepat.

Sjam dijatuhi hukuman mati oleh Mahmilub pada tanggal 9 Maret 1968. Seperti yang telah diceritakan sebelumnya, ia memainkan peran kunci untuk mengungkap jaringan komunis dalam tubuh militer, sehingga mampu menunda eksekusi matinya hingga 18 tahun. Kemudian pada tengah malam tanggal 30 September 1986, ia bersama dua rekan lainnya dibawa ke Tanjung Priok, kemudian diangkut ke sebuah pulau di Kepulauan Seribu dan dieksekusi pada pukul 3 dinihari tanggal 30 September 1986.

Namun kematian Sjam diragukan, eks Kolonel Latief yang mengatakan sempat melihat dirinya di penjara Cipinang pada 1990. Pasca turunnya Soeharto pun kabar itu masih terdengar, kabarnya ia tinggal di Florida, Amerika Serikat. Ada pula yang mengatakan ia dibuang di Arab Saudi.

Kecurigaan lain adalah menurut dokumen-dokumen CIA yang telah dibuka untuk umum, tercatat tiga orang yang bernama ‘Sjam’ yang ditahan oleh pihak Angkatan Darat. Apakah yang dieksekusi itu ‘Sjam’ Kamaruzzaman atau ‘Sjam’ yang lain?

Ditulis Unknown Pada Thursday, January 21, 2016 Komentar

Kabinet Mohammad Hatta I

Kabinet Mohammad Hatta I

Kudeta Mohammad Hatta Partai Komunis indonesia Pembrontakan PKI Sejarah

Setelah Kabinet Amir Sjarifoeddin jatuh karena PNI – Masyumi menarik dukunganya karena penandatanganan perjanjian Renville, kekuasaan kini berpusat pada Soekarno lagi. Kemudian pada 29 Januari 1948 Soekarno menunjuk wakilnya, Drs. Mohammad Hatta untuk membentuk kabinet baru. Hatta sendiri sering menganggap kabinetnya ini adalah kabinet kawin silang karena mengemban dua tanggung jawab, Pertama, sebagai Perdana Menteri, Hatta bertanggung jawab kepada KNIP dan sebagai Wakil Presiden dia bertanggung jawab kepada Presiden Soekarno.

Sesudah pelantikan kabinet pada 3 Februari, Hatta menjelaskan pokok-pokok kebijakan yang akan dijalankan dihadapan KNIP pada 16 Februari, antara lain  berisi

1.  Menyelesaikan konflik Indonesia – Belanda dengan menyetujui kesepakatan Renville
2.  Usaha mempertahankan RI diubah menjadi membentuk Negara Indonesia Serikat (NIS).
3. Rasionalisasi ke dalam karena perlunya penyaluran tenaga kerja produktif ke bidang masing-masing
4. Rasionalisasi angkatan perang yang terbilang buncit jumlahnya

Suatu keanehan ketika Masyumi dan PNI menyatakan untuk ikut dalam koalisi. Berarti, kedua partai tersebut keluar dari koalisi Amir silam bukan dikarenakan hasil mengecewakan perundingan Renville, tapi ketidaksukaannya pada Amir yang sudah condong ke arah kiri, komunis. Perihal rasionalisasi ketentaraan, Hatta mendapat dukungan dari Jenderal Soedirman karena saat ini persatuan benar-benar harus dikedepankan melihat posisi Indonesia yang sudah sulit bernafas. Selain itu juga dikarenakan pemusatan komando dan perbekalan memang harus dikerucutkan kepada pihak tentara murni, bukan tentara bentukan Amir. Sementara itu insiden penolakan perundingan Renville terjadi dimana-mana. Bahkan ketika delegasi Belanda baru saja tiba di stasiun Tugu Yogyakarta, Abdulkadir dicaci sejadi-jadinya. Hal ini menjadi suatu ketidakenakan sehingga pemerintah RI secara resmi meminta maaf kepada Belanda.

Memasuki bulan Mei 1948, golongan Amir dibawah organ bernama Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang dibentuk setelah cabutnya golongan Sjahrir dari PS, semakin kuat dan diisi oleh barisan buruh dan tani serta orang-orang komunis. Insiden-insiden yang terjadi terkait penolakan Renville diindikasikan didalangi oleh FDR yang ingin mengguncang pemerintahan Hatta. Kemudian, pada bertepatan dengan 40 tahun bangkitnya pergerakan nasional, FDR, PNI dan Masyumi membuat kesepakatan untuk bekerja sama dalam mensukseskan program nasional. Berlanjut pada akhir bulan Mei, Hatta menemui pimpinan-pimpinan partai dengan agenda merubah kabinet presidensiil menjadi parlementer kembali. Setidaknya dengan me-reshuffle kabinet. FDR mengusulkan jalan agar, kabinet dibubarkan, dan Amir kembali memimpin atau menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Masyumi yang sentimen terhadap golongan kiri terang-terangan menolak usulan tersebut.

Tanggal 31 Mei, pertemuan digelar antara Perdana Menteri dengan beberapa partai besar, diantaranya Masyumi, PNI, PS, PSI, PKI, PBI, GPII, BKRI, Parkindo serta Partai Katolik. Pertemuan tersebut membentuk suatu panitia kecil dibawah pimpinan Mr. Tambunan dari Parkindo (Partai Kristen Indonesia) untuk menyusun program nasional dan tiap partai harus bertanggung jawab untuk menyokong hasil rumusan tersebut. Panitia tadi tadi diisi oleh Amir Syarifuddin (PS), D.N. Aidit (PKI), Setiajit (PBI) Mr. Suyono Hadinoto (PNI), Maruto Nitimiharjo (Partai Rakyat), Saleh Suaidy (Masyumi) disamping Mr. Tambunan. Pada tanggal 16 Juni, Panitia Penyusunan Program Nasional mengumumkan mufakatnya

1. Pemerintah seharusnya menerima pengakuan dari negara-negara lain atas kedaulatan RI tanpa memandang ideologinya,
2. Menggalang prinsip pertahanan rakyat, yaitu tentara dan rakyat bersama-sama menyatukan kekuatan. Dalam rangka penyempurnaannya, rakyat diberikan pelatihan dan pengetahuan pertahanan (FDR mengusulkan untuk mempersenjatai rakyat, tapi digagalkan)
3. Membersihkan perekonomian domestik dari kekuasaan asing demi menghindari keterlibatan Indonesia dalam perang dingin (FDR mengusulkan untuk memanfaatkan bantuan dari Amerika Serikat, kembali ditolak)
4. Mengusahakan agar petani dapat mengambil kepemilikan tanah yang disewakan. Selain itu juga akan menghapusm mindring, ijon dan lain-lain.

Pada 5 – 14 Juli diadakan lagi pertemuan antara partai-partai yang lebih beragam dan akhirnya Permai, Gerakan Revolusi Rakyat, Wanita Rakyat, Acoma, PKI, Partai Buruh Merdeka, Partai Rakyat Jelata, PSII, BKPRI, Gerindo, Wanita Rakyat, PBI, BPRI, dan PKRI ikut menyetujui Program Nasional Hatta, pada 26 Juli berbicara di depan para wakil partai yang telah sepakat (20 partai) bahwa Program ada yang langsung bisa direalisasikan dan ada juga yang baru bisa dilaksanakan di kemudian hari. Meski secara teoretis persetujuan telah disepakati, namun terdapat banyak interpretasi dari masing-masing pihak terkait pelaksanaan dari program itu sendiri. Seperti misalkan, Masyumi ingin mempertahankan kabinet yang ada di kala PNI mengidamkan suatu re-shuffle.

FDR, yang bisa disebut sebagai oposisi pun memainkan strategi unik karena tidak memperlihatkan sikap sebagai oposisi kental. Itu dapat dibuktikan ketika pencetusan Program Nasional, FDR turut didalamnya dan berjanji membantu pemerintah Hatta bersama partai-partai lain yang berkoalisi. Langkah lunak ini bertujuan agar mereka mendapat posisi kembali di kabinet. Pemogokkan buruh secara massal di Delanggu sejak 19 Mei (meminta pertanggungjawaban pemerintah atas inflasi yang mengakibatkan berkurangnya upah mereka) sebenarnya adalah salah satu scenario pihak FDR yang memiliki kepanjangan tangan di organ-organ buruh dan tani. Berlanjut pada 26 Mei, 17.000 anggota Sarbupri (Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia) mogok kerja. Menanggapi hal ini, Menteri Kemakmuran (Masyumi) mengirim serikat tani afiliasinya, STII (Sarekat Tani Islam Indonesia) untuk bekerja di ladang-ladang yang terbengkalai. Namun, suatu bentrokan terjadi pada 10 July antara pemogok dengan STII. Kesatuan tentara dari Divisi Siliwangi datang membantu STII dan menduduki beberapa desa di Delanggu. Perdana Menteri pun mengabulkan para pemogok pada 18 Juli karena takut krisis akan membesar.

Kebijakan Hatta mengenai Rasionalisasi tentara terutama komando wilayah Jawa mulai diterapkan pada 4 Mei 1948 dengan keluarnya Penetapan Presiden No. 14. Tujuan Hatta merasionalisasikan jumlah tentara juga untuk mengalihkan tenaga-tenaga produktif dari sector tentara ke sector produksi. Tiga cara yang dilakukan adalah :

1. Melepas mereka yang ingin kembali kepada pekerjaan semula sebelum bergabung dalam divisi tentara.
2. Menyerahkan eks tentara kepada Kementerian Pembangunan dan Pemuda untuk dimanfaatkan lebih lanjut
3.  Mengembalikan seratus ribu orang ke dalam masyarakat desa.

Perlu diingat kembali bahwasanya sejak 1946 Amir telah menempatkan barisan perwira yang berpendidikan politik ke dalam satuan-satuan tentara. Hal itu mengakibatkan bahwa pengaruh FDR kuat di beberapa kalangan kelompok tentara. Hatta pun menyadari hal tersebut sehingga yang menjadi target rasionalisasi pada awalnya adalah kesatuan tentara yang lemah pengaruh FDR-nya. Divisi IV Panembahan Senopati (sekarang Diponegoro) berjumlah sekitar 5.000 personil dan 50%nya adalah anggota Pesindo, organ setia kepada Amir. Divisi ini menolak kebijakan pemerintah untuk dirasionalisasi hingga merujuk pada terbunuhnya Kolonel Sutarto Panglima Divisi IV Panembahan Senopati tersebut pada 2 July 19.30. Perlu juga ditelisik lebih jauh bahwa kedatangan tentara Divisi Siliwangi pimpinan Nasution yang terkenal karena disiplin tinggi dan pro-pemerintah, ke Yogyakarta, menerbitkan gesekan-gesekan dengan tentara-tentara di Jawa Tengah yang beraliran kiri, yakni golongan setia Amir Syarifuddin. Surakarta menjadi juga daerah rawan karena banyak perampokan oleh oknum-oknum berseragam.

Matinya Sutarto membuat tambah kacau suasana, ditambah penggantinya adalah seorang FDR layaknya Sutarto, yaitu Letkol Suadi. Aksi culik-menculik antara Siliwangi dan Panembahan Senopati adalah titik didih benturan-benturan yang sangat berbau politis. Musso, sejak kedatangannya kembali di tanah air, langsung memainkan peran. Tokoh komunis kawakan ini langsung merombak struktur organisasi PKI dan menyatakan bahwa hanya boleh ada satu partai kaum proletar. Kemudian, FDR yang terisi oleh beragam organ, menggabungkan diri dengan PKI, dipimpin oleh Musso. Solo semakin mencekam hingga meledak pada 14 September 1948. Tentara pro Amir yang sebagian besar anggota Panembahan Senopati semakin jelas posisinya dipihak oposisi pemerintah.

15 September Divisi Siliwangi dapat merebut dan meredamkan situasi. Musso dan kelompoknya menuju Madiun dan mengambil alih kekuasaan disana sejak 18 September dan lahirlah Pembrontakan PKI Madiun 1948 disana. Musso menuduh Soekarno-Hatta akan menjual Indonesia kepada Belanda, Inggris, dan Amerika. Akhirnya Musso mendeklarasikan berdirinya negara Soviet Indonesia Di kota tersebut Musso mendeklarasikan berdirinya negara Soviet Indonesia. Gerakan eksplosif golongan kiri ini sering disebut Peristiwa Madiun 1948. Namun, kudeta yang masih premature ini dapat ditumpas oleh tentara yang setia pada pemerintah Hatta. Musso mati pada 30 Oktober saat pertempuran. Amir Sjyarifuddin dan orang-orang terdekatnya ditangkap di sekitar Gunung Wilis awal Desember, kemudian di hukum mati. Ribuan massa PKI yang ikut-ikutan pun banyak yang dibunuh oleh rakyat (terutama santri Masyumi). Sejak peristiwa Madiun ini, PKI lumpuh dan baru bisa aktif lagi di arena politik mulai 1950 dengan pemimpin-pemimpin baru dan muda.

Baca Juga : Pembrontakan PKI Madiun 1948

Pemerintahan republik Indonesia, setelah baru saja jeda perang melawan saudaranya sendiri dikagetkan oleh serangan yang dilancarkan Belanda. Pada 19 Desember 1948 Desember Belanda melancarkan Agresi Militer Belanda II dengan menguasai Yogyakarta (Ibukota). Petinggi negara ditangkapi. Soekarno, Hatta, Agus Salim dan tak terkecuali Sjahrir. Soekarno ditahan di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara bersama Sjahrir dan Agus Salim. Sedangkan Hatta dan menteri-menteri lainnya ditempatkan di Pulau Bangka Jenderal Soedirman, selaku Panglima Besar menyiapkan strategi gerilya untuk menyerang balik Belanda. Bersamaan dengan itu, tentara Divisi Siliwangi long march kembali ke wilayah Jawa Barat untuk persiapan menyerang balik. Belanda mengira posisinya sekarang telah menumbangkan kedaulatan Republik. Padahal, Hatta telah memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Bukittinggi. Sepanjang Januari hingga Februari, pimpinan pemerintahan yang diasingkan sibuk di penahanannya. Dengan bermodalkan radio, mereka terus mendengarkan berita-berita mutakhir terkait kekalahan Belanda di ajang internasional. Dewan Keamanan PBB mengecam aksi Belanda yang kembali melanggar perjanjian gencatan senjata sejak perundingan Renville ditandatangani. Militer Belanda yang gilang-gemilang menaklukkan wilayah Indonesia dengan cepat, bernilai nol ketika karena kalah di meja PBB.

Sementara itu, tentara yang masih bergerilya di hutan-hutan terus melakukan sabotase dan taktik hit and run. Tanggal 1 Maret 1949, tentara Republik berhasil merebut kembali kuasa atas Yogyakarta yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto.

Atas tindakan Belanda yang mengkhianati kesepakatan dengan PBB, karena dulu telah disaranai untuk melangsungkan perundingan, akhirnya mengancam bahwa tidak akan memberikan bantuan dana pembangunan apabila Republik Indonesia tidak dibebaskan pada 1 Juli 1949. Belanda mengembalikan pimpinan Republik ke Yogyakarta 6 Juli dan meminta syarat kepada mereka bahwa harus diberlakukan gencatan senjata setibanya di ibukota. 7 Juli Soekarno mengindahkan tuntutan tersebut. Belanda pun berjanji akan menggelar perundingan baru, yaitu Konferensi Meja Bundar. Kemudian Ketua Presidium Pemeritah Darurat Republik Indonesia (PDRI) Syafruddin Prawiranegara menyerahkan kembali mandatnya kepada Soekarno- Hatta pada 13 July 1949 yang kemudian disahkan oleh KNI-P pada 25 Juli 1949.

Baca Juga : Pemeritah Darurat Republik Indonesia (PDRI)

Republik Indonesia kembali membenahi situasi yang baru saja kacau diacak-acak Belanda. Konferensi Inter Indonesia digelar dari tanggal 19 – 22 Juli 1949 tanpa ada campur tangan pihak asing. Tujuannya adalah untuk menyiapkan diri menghadapi perang selanjutnya yang telah menunggu, yaitu Konferensi Meja Bundar. Kesimpulan dari Konferensi tersebut antara lain :

1. Negara Indonesia serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berdasarkan demokrasi dan federalisme.
2. RIS akan dipimpin oleh seorang presiden yang dibantu oleh menteri-menteri
3. RIS akan menerima kedaulatan, baik dari Republik Indonesia maupun dari Kerajaan Belanda.
4. Angkatan Perang RIS adalah angkatan perang nasional, Presiden RIS adalah Panglima Tertinggi Angkatan Perang RIS
5. Pertahanan negara adalah semata-mata hak pemerintah RIS, negar-negra bagian tidak akan mempunyai angkatan perang sendiri.

Sidang kedua Konferensi Inter Indonesia di selenggarakan di Jakarta pada tanggal 30 Juli dengan keputusan

1. Bendera RIS adalah Sang Merah Putih
2. Lagu kebangsaan Indonesia Raya
3. Bahasa resmi RIS adalah Bahsa Indonesia
4. Presiden RIS dipilih wakil RI dan BFO
5. Pengisian anggota MPRS diserahkan kepada kebijakan negara-negara bagian yang jumlahnya enam belas negara. 

Kedua delegasi juga setuju untuk membentuk panitia persiapan nasional yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Konferensi Meja Bundar.

Kesepakatan perjanjian antara Republik Indonesia dengan negara federal buatan Belanda pasca perundingan Renville adalah satu tonggak kembalinya persatuan secara utuh. Mengenai persiapan menuju KMB, Sjahrir menolak untuk menjadi  ketua delegasi Indonesia yang berangkat ke Den Haag. Soekarno pun dinilai lemah di meja perundingan, selain itu tidak terlalu mengenal delegasi-delegasi Belanda yang dulunya berkawan dengan Sjahrir dan Hatta semasa mahasiswa. Kemudian pada tanggal 4 Agustus 1949 Hatta menyerahkan mandatnya lagi pada Presiden Soekarno

Ditulis Unknown Pada Friday, January 08, 2016 Komentar

Mr. Amir Sjarifoeddin, Tokoh Sosialis Indonesia

Mr. Amir Sjarifoeddin, Tokoh Sosialis Indonesia

Amir Sjarifoeddin Komunis PKI Tokoh

Meski Amir Sjarifoeddin dihukum mati atas hukumanya karena terlibat dalam pergerakan di partai komunisme serta peristiwa Madiun, tetap saja beliau merupakan salah seorang pahlawan yang berjasa karena turut berjuang pada masa awal Kemerdekaan Republik Indonesia.

Mr. Amir Sjarifoeddin Harahap (ejaan baru: Amir Syarifuddin Harahap) atau yang lebih dikenal dengan nama Amir Sjarifoedin, lahir di Medan, Sumatera Utara, pada tanggal 27 April 1907. Dia adalah seorang salah satu politisi sosialis terkemuka dan juga menjadi salah satu pemimpin perjuangan pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia.

Amir lahir dari pasangan suami-istri bernama Soripada Harahap dengan Basunu Siregar, yang keduanya berbeda agama. Soripada sendiri adalah anak dari Ephraim Harahap, seorang pemeluk kristen pada masa-masa awal misi zending di Parausorat, Padang Lawas, Tapanuli Selatan. Sedangkan ibunya, Basunu Siregar, besar di Medan dan telah membaur dengan masyarakat Melayu-Deli dan memeluk agama islam. Karena perkawinan ini pula Soripada memeluk agama islam.

Beragam kesulitan dialami oleh keluarga ini dalam kehidupan sehari-harinya, baik karena sikap temperamen Soripada maupun kesulitan ekonomi. Soripada yang berprofesi sebagai hoofjaksa (Jaksa) namun tidak berhasil mencapai karier yang cerah dalam pekerjaannya karena dijatuhi hukuman tidak boleh menjadi pegawai negeri setelah memukul seorang tahanan. Basunu sendiri mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri pada tahun 1931.

Pendidikan

Berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang keluarga aristokrat serta terpandang dengan dukungan kemampuan intelektual yang luar biasa membuat Amir tak kesulitan masuk ke sekolah-sekolah paling. elit Amir mengawali pendidikanya dengan masuk di ELS atau sekolah dasar Belanda di Medan pada tahun 1914 hingga selesai Agustus 1921. Kemudian atas bantuan sepupunya, Gunung Mulia Harahap yang merupakan anggota Volksraad, Amir bisa melanjutkan pendidikannya di Kota Leiden, Belanda, sejak tahun 1921 hingga tingkat dua di Gymnasium di Haarlem pada tahun 1927. Pada tahun tersebut, Amir kembali ke kampung halaman karena masalah keluarga. Namun atas saran dan desakan teman-temannya, Amir kemudian melanjutkan pendidikannya di Batavia mengambil jurusan hukum.

Ia kemudian kembali dibantu oleh sepupunya Mulia yang telah kembali ke Batavia dan menjabat direktur pendidikan guru di Jatinegara. Hubungannya dengan aktivis pejuang kemerdekaan semakin intens, yang telah dimulai sejak dari negeri Belanda, ketika ia pindah ke asrama pelajar Indonesisch Clubgebouw, Kramat 106, menumpang pada Muhammad Yamin. Dalam Kongres Pemuda Kedua, yang dianggap sebagai batu penjuru bagi perjuangan menuju negara Indonesia merdeka dengan dirumuskannya Sumpah Pemuda, Amir turut sebagai peserta mewakili Jong Batak dimana ia duduk sebagai bendahara.

kedatangannya di Belanda dalam kurun waktu 1926-1927 membuat dia masuk menjadi anggota pengurus perhimpunan siswa Gymnasium di Haarlem, selama masa itu pula Amir aktif terlibat dalam diskusi-diskusi kelompok kristen misalnya dalam CSV-op Java yang menjadi cikal bakal GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia). Ia tinggal di rumah guru pemeluk Kristen Calvinis, Dirk Smink, dan di sini juga Mulia menumpang. Karena kedekatan dan pendalamanya terhadap Kristen akhirnya Amir lalu pindah agama dari Islam ke Kristen pada tahun 1931.

Dalam pandangan Amir, elemen-elemen yang penting dalam perjuangan adalah komunikasi dan pendidikan politik, bahasa, pers dan kantor berita, sekolah serta pendidikan rakyat. Ketertarikan ini pula yang mendorong ia giat hingga duduk sebagai pemimpin redaksi Indonesia Raja yang didirikan oleh Perhimpunan Pemuda Pelajar Indonesia (PPPI).  Ketika ia aktif di Partindo (Partai Indonesia), dimana ia menjadi salah satu pengurusnya, ia duduk di bagian propaganda dan penerbitan. Bidang komunikasi ini pula yang mengenalkannya dengan penjara karena ia sebagai pemimpin redaksi majalah Banteng menerbitkan karangan anonim berjudul “Massa Actie” yang sebenarnya adalah karangan Muhammad Yamin. Karangan ini dianggap pemerintahan kolonial berbahaya karena berisi petunjuk untuk melakukan perjuangan secara rasional dan terstruktur untuk menumbangkan kekuasaan kolonial.

Amir adalah seorang pengurus Partindo yang lebih condong pada pandangan-pandangan kiri tapi sekaligus juga aktif dalam diskusi-diskusi kristen sejak tahun 1931 di Christelijte Studenten Vreeninging op Java (CSV op Java) yang mendekatkan dirinya dengan tokoh-tokoh pergerakan yang beragama kristen seperti J. Leimena, W. P. Tambunan, dan lain-lain

Perjuangan

Menjelang invasi Jepang ke Hindia Belanda, Amir berusaha menyetujui dan menjalankan garis Komunis Internasional agar kaum kiri menggalang aliansi dengan kekuatan kapitalis untuk menghancurkan Fasisme. Barangkali ini mempunyai hubungan dengan pekerjaan politik Musso dengan kedatangannya ke Hindia Belanda dalam tahun 1936.

Ia kemudian dihubungi oleh anggota-anggota kabinet Gubernur Jenderal, Belanda waktu itu untuk menggalang semua kekuatan anti-fasis untuk bekerja bersama dinas rahasia Belanda dalam menghadapi serbuan Jepang. Rencana itu tidak banyak mendapat sambutan. Rekan-rekannya sesama aktivis masih belum pulih kepercayaan terhadapnya akibat polemik pada awal tahun 1940-an, serta tidak paham akan strateginya melawan Jepang. Mereka ingin menempuh taktik lain yaitu, berkolaborasi dengan Jepang dengan harapan Jepang akan memberi kemerdekaan kepada Hindia Belanda setelah kolonialis Belanda dikalahkan. Dalam hal ini garis Amir yang terbukti benar.

Keteguhan hati dan tak kenal takut Amir yang melegenda tak hanya sekali memukau Belanda, Dalam dokumen NEFIS (Netherlands Expeditionary Forces Intelligence Service), jawatan rahasia Kolonial Belanda, tertanggal 9 Juni 1947, dituliskan bagaimana ia tertawa ketika para penyidik Jepang tahun 1943 menyiksanya saat interogasi terkait keterlibatannya dalam gerakan bawah tanah menentang pendudukan Jepang. Ia tertawa bahkan ketika ia digantung dengan kaki diatas.

Pada bulan Januari 1943 Amir ditangkap oleh fasis Jepang, karena merupakan bagian gerakan bawah tanah anti-fasis. Lalu dia dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan karena terbukti terliba. Namun karena pengaruh campur tangan Soekarno, akhirnya hukuman mati atas Amir dibatalkan.

Kabinet Sjahrir

Setelah Proklamasi kemerdekaan Amir melanjutkan perjuanganya dengan masuk dalam pemerintahan dengan menjabat sebagai wakil ketua KNI-P. Amir beserta koleganya sesama tokoh sosialis lain, Sutan Sjahrir kurang menyukai sistem pemerintahan presidensiil yang diterapakan oleh PPKI serta peran KNI-P yang hanya pembantu dan penasehat presiden sehingga mengesankan pemerintahan bisa-bisa bersifat Diktator. Untuk itu dia bersama tokoh-tokoh sosialis lain menggalang kekuatan di KNI-P untuk membentuk Badan Pekerja KNI-P untuk merubah sistem pemerintahan yang ada. Akhirnya setelah bekerja kurang lebih 3 bulan Badan ini berhasil mendesak pemerintah merubah sistem pemerintahan menjadi Parlementer

Setelah berhasil merubah sistem pemerintahan menjadi Parlementer Sutan Sjahrir ditunjuk menjadi Perdana Menteri pertama Indonesia dan Amir yang merupakan orang dekat Sjahrir ditunjuk menjadi salah satu Menterinya. Amir Sjarifoeddin berhasil duduk di kursi Menteri selama 3 jilid kabinet Sjahrir . Sebelum kabinet ini jatuh pada tahun 1947 seusai menandatangani perjanjian Linggarjati  

Perjanjian Renville

Seusai Kabinet Sjahrir jatuh Soekarno menunjuk Amir Sjarifoeddin sebagai Perdana Menteri pada 3 Juli 1947. Awal perjalanan Kabinet ini pun menghadapi pukulan berat dengan menghadapi Agresi Militer Belanda I pada 21 Juli 1947, yang membuat wilayah Indonesia kian sempit, untuk meredam agresi tersebut Amir pun terpaksa menandatangani Perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini membuat Parlemen yang berasal baik dari golongan Nasionalis dan Islam pimpinan PNI dan Masyumi marah besar sehingga mengeluarkan mosi tidak percaya yang membuat Kabinet Amir jatuh pada 29 Januari 1948

Menjadi Oposisi

Seusai lepas dari pemerintahan, Amir menjadi oposisi dengan menggalang kekuata-kekuatan politik sayap kiri dalam koalisi yang bernama Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada 28 Juni 1948. Kelompok ini sering melancarkan kritikan tajam terhadap pemerintahan Kabinet pimpinan Hatta serta menolak mengakui perjanjian Renville dan melakukan sabotase-sabotase dengan melakukan pemogokan buruh. Gerakan oposisi sayap kiri ini semakin kuat dengan kedatangan Muso, tokoh kawakan komunis yang merupakan “alumnus” kudeta PKI 1926/1927 pada 11 Agustus 1948. Kemudian Muso mengambil alih pimpinan Koalisi sayap kiri ini dengan merumuskan kebijakan “Jalan Baru Republik Indonesia ” untuk meleburkan seluruh kekuatan sayap kiri kedalam PKI.

Peristiwa Madiun

Kemudian karena merasa sudah kuat PKI melancarkan kudeta di Madiun dengan memproklamirkan berdirinya “Republik Soviet Indonesia” pada 18 September 1948. Hal yang menarik dari kudeta ini adalah ketika Sovyet Republik Indonesia diproklamirkan Amir Syarifuddin dan Muso yang selanjutnya di usung sebagai presiden dan wakil presiden malah berada di luar Madiun. Amir Sjarifuddin, sebagai salah seorang tokoh PKI, yang pada saat peristiwa Madiun meletus sedang berada di Yogyakarta dalam rangka kongres Serikat Buruh Kereta Api (SBKA). Pemerintah kemudian merespon kudeta ini dengan melancarkan perang terhadap PKI. Akhirnya hanya dalam kurun waktu 12 hari kudeta ini dapat dipatahkan. Sementara itu para pimpinan kudeta ini berhamburan pergi keluar Madiun untuk menyelamatkan diri

Kematian Amir

Setelah Kudeta PKI di Madiun dapat ditumpas oleh pemerintah Indonesia dengan menguasai Madiun lagi. Para pemimpin kudeta tersebut berhamburan melarikan diri keberbagai daerah. Akhirnya pada tanggal 29 November 1948, Amir Sjarifuddin yang merupakan tokoh utama kudeta PKI Madiun beserta lima kawannya ditangkap.

Mereka kemudian dibawa ke Kudus dan Solo. Tiba di Solo, Amir dan kawan-kawan diserahkan kepada Kolonel Gatot Subroto. Konon, Gatot Subroto sempat menyuguhi mereka kopi, lalu dibawa ke penjara. Nasution juga sempat bertemu dengan mereka. Saat itu Amir dan kawan-kawan tinggal berpakaian celana dalam dan duduk di lantai.

Tanggal 5 Desember, Amir dan kawan-kawan tiba di Jogjakarta dengan menggunakan kereta api. Mereka ditunggu oleh beribu-ribu orang. Wartawan diperbolehkan mewancarai mereka. Namun, Amir hanya terdiam dan membaca Shakespeare. Mereka kemudian dibawa ke benteng Fort Vredeburg. Selama di penjara pun Amir Sjarifuddin menghabiskan hari-harinya dengan membaca.

Pada tanggal 18 Desember 1948, atau sehari sebelum Agresi Militer Belanda II dan sekaligus proses eksekusi Amir dan kawan-kawan, Kabinet Hatta menggelar sidang yang berlangsung sangat panas. Salah satu agenda sidang itu membahas nasib para pemimpin PKI, termasuk Amir. Dari 12 Menteri yang hadir, 4 orang setuju eksekusi, 4 orang menolak, dan 4 orang abstain. Soekarno, yang mengetahui suasana rapat itu, datang dan kemudian menggunakan hak veto-nya, bahwa Amir Sjarifuddin tidak boleh dihukum mati. Namun sayangnya,  pada malam 18 Desember, Amir dan 10 kawannya telah dipindahkan dengan truk militer. Dan proses pemindahan ini tidak diketahui Soekarno. Tak lama kemudian, Amir dieksekusi oleh tentara.

Akhirnya pada tanggal 19 Desember 1948, bersamaan dengan serbuan militer ke wilayah Republik, Amir dan kawan-kawannya dieksekusi di desa Ngalihan dengan tembakan pistol dikepalanya dari seorang letnan Polisi Militer . Sebelum dieksekusi, Amir dan 10 kawannya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Internasionale. Usai menyanyi, Amir berseru: bersatulah kaum Buruh seluruh dunia! Aku mati untukmu. Tak lama kemudian, mereka dieksekusi atas perintah Kolonel Gatot Subroto. Eksekusi atas Amir Sjarifoediin menimbulkan kemarahan dari Soekarno dan Hatta karena dilakukan sepihak oleh Kolonel Gatot Soebroto (Gubernur Militer Surakarta) tanpa melalui proses pengadilan sehingga menimbulkan berbagai kontroversi yang menyelimuti terkait alasan dan penyebab peristiwa tersebut.

Kontroversi Eksekusi Amir

Harry A Poeze dalam Madiun 1948: PKI Bergerak mengatakan, Hatta berencana agar Amir dan semua pimpinan PKI dibawa kepengadilan. Dan dengan begitu, ada landasan untuk melarang Partai Komunis. Sedangkan George McTurnan Kahin (1995:9) mengungkapkan, bahwa Hatta mengatakan kepadanya bahwa “ia sangat marah karena Amir Sjarifuddin telah ditembak mati tanpa proses pengadilan, dan bertentangan dengan apa yang dikatakannya, yaitu perintahnya agar tentara mengevakuasinya (Amir) dan pemimpin-pemimpin pemberontak lainnya yang telah tertangkap andai kata terjadi serangan Belanda.”

Kemudian dalam pidato pembelaannya di Sidang Pengadilan Negeri Jakarta, 24 Februari 1955, yang berjudul “Menggugat Peristiwa Madiun”, DN Aidit melemparkan semua kesalahan terkait eksekusi Amir dan kawan-kawan kepada pemeritahan Hatta-Sukiman-Natsir. Pidato pembelaan itu cenderung menyelamatkan Soekarno dari dosa peristiwa Madiun. Ada dua alasan yang menjadi pegangan Aidit. Pertama, pidato Soekarno bulan November 1948 bahwa “putusan hukuman mati harus oleh pemerintah pusat dan semua hukuman harus melalui proses pengadilan. Kedua, berdasarkan Keputusan Badan Pekerja KNIP, kekuasaan penuh (plein pouvoir) selama 3 bulan yang berikan kepada Presiden Soekarno hanya berlaku hingga tanggal 15 Desember 1948. Dengan demikian, proses eksekusi mati terhadap Amir dan pemimpin PKI lainnya sudah diluar kekuasaan Soekarno.

Orang bisa saja menuding argumentasi Aidit di atas sebagai argumentasi politik, yakni argumentasi yang disusun sedemikian rupa demi tujuan politik organisasinya saat itu, yakni membangun front anti-imperialisme bersama dengan Soekarno. Namun, satu hal yang tidak bisa disangkal, bahwa proses eksekusi mati terhadap Amir dan 10 kawannya adalah diluar keinginan dan keputusan Soekarno. Gatot Subroto dan Hatta-lah yang paling bertanggung-jawab atas peristiwa eksekusi tanpa melalui proses peradilan tersebut.

.

Ditulis Unknown Pada Saturday, January 02, 2016 Komentar

D.N. Aidit, Pemimpin Besar PKI (Bagian II)

D.N. Aidit, Pemimpin Besar PKI (Bagian II)

D.N. Aidit Komunis Partai Komunis indonesia PKI Tokoh

Gondolayu, Yogyakarta

Aidit bebas tujuh bulan kemudian, Bulan Juni 1946, cuma sehari di Jakarta, dia lalu menyusul teman-temannya ke Yogyakarta (ibu kota sementara). Aidit bahkan sempat aktif di markas kelompok sayap kiri di bilangan Gondolayu, Yogyakarta, tempat para pemuda radikal memusatkan aktivitasnya.

Aidit Dan Awal Karir Di Partai Komunis Indonesia (PKI)

Setelah merdeka pada tahun 1945, Bung Hatta memperkenankan rakyat Indonesia untuk membuat partai-partai politik. Pada bulan November 1945, PKI muncul kembali. Pada akhir April 1946, mereka menggelar Kongres di Solo, Jawa Tengah dan mendeklarasikan PKI kembali sebagai partai legal. Masih di tahun yang sama, Ketua PKI Sardjono, eks tahanan Digul, memindahkan kantor pusat PKI di Solo, ke Jalan Bintaran, Yogyakarta. Aidit  lalu bergabung ke dalam partai tersebut.

Tidak lama setelah itu kader-kader komunis Indonesia yang dipenjarakan di luar negri, “pulang kampung” ke Indonesia. Mereka membawa buku-buku tentang teori Marxisme, yang membuat Aidit berkesempatan memperdalam pengetahuannya tentang Marxisme. Aidit menghabiskan sebagian besar waktunya pada periode 1946-1948 dengan berkutat dalam berbagai aktivitas Partai Komunis Indonesia (PKI). Bersama beberapa yang tersisa, Aidit  mencoba  membangun kembali  partai.

Pada Bulan Maret 1947 di Malang, Aidit lalu masuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), cikal bakal badan legislatif di Indonesia, dan menjadi Ketua Fraksi PKI. Awal 1948, Aidit kemudian  masuk Komisi  Penterjemah  PKI, yang salah satu tugasnya menerjemahkan Manifes Partai Komunis karya Karl Marx dan Friedrich Engels.

Awal 1948 juga Aidit diserahi tugas untuk membidangi bidang Agitasi dan Propaganda (Agitprop), untuk menyebarkan  lagi  paham  revolusioner  dan  anti-imperialis. Di bawah bimbingan seniornya Alimin (Tokoh PKI), Aidit menerbitkan majalah  dwibulanan Bintang Merah, terbitan PKI yang punya arti strategis. Lalu pada  Agustus  1948, Aidit menjadi anggota  Comite  Central (CC) PKI, dan mengurus agraria.

Aidit Dan Keluarga

Awal tahun 1948, Aidit (25  tahun) menikahi Soetanti atau Tanti (24  tahun), secara Islam  tanpa pesta,  di  rumah KH  Raden  Dasuki, sesepuh PKI  Solo,  yang bertindak sebagai  penghulu. Ayah Tanti Moedigdo, Ibunya Siti Aminah, dan empat adik Soetanti datang. Hanya Murad dan Sobron, dua adik Aidit, yang mewakili keluarga Belitung.

Tanti adalah mahasiswi  tingkat  tiga  Perguruan  Tinggi  Kedokteran  di  Klaten Yogyakarta juga anggota Sarekat Mahasiswa Indonesia (SMI). Mereka bertemu sekitar tahun 1946 di kantor Bintang Merah. Sutanti adalah anak dari pasangan aktivis pergerakan yang cukup radikal. Ayahnya seorang ningrat keturunan bangsawan Tuban dan pegawai negeri di Kantor Pajak. Dia menjadi anggota Partai Sosialis pimpinan Amir Syarifuddin dan Terlibat dalam Madiun Affair , sehingga akhirnya ditembak mati. Ibunya Siti Aminah, ketika itu menjadi anggota KNIP mewakili Partai Sosialis dan wakil ketua Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), sampai kemudian ditahan dan diberhentikan tahun 1965.

Pernikahannya dengan Aidit kian meneguhkan darah aktivis yang ia warisi dari kedua orangtuanya. Ia tahu benar resiko menjadi aktivis politik sekaligus menjadi istri pemimpin tertinggi PKI. Dari pernikahannya itu, Aidit dikaruniai lima orang anak yaitu, Ibarruri Putri Alam, Ilya, Iwan, lalu Ilham dan Irfan (Kembar).

Aidit Dan Pemberontakan Madiun

Berawal ketika Muso (Tokoh Pendiri PKI sekaligus arsitek pemberontakan 1926), yang buron dan lari ke Rusia, kembali diam – diam ke Indonesia pada tahun 1948 dan masuk kembali kedalam PKI. Pemikiran Muso mengenai “Jalan Baru bagi Republik” sejalan dengan pandangan Aidit selama ini. Muso yang saat itu mencoba mendirikan “Soviet Republik Indonesia” didukung penuh olehnya dengan turut melakukan pemberontakan di berbagai daerah. Madiun, Magetan, Cepu, Blora, dan sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur dikuasai massa PKI. Baginya, kehadiran Muso menjanjikan aksi, bukan sekadar angan revolusi.

Setelah Muso menjadi ketua partai, Bulan Agustus 1948, Aidit (25 Tahun)ditugasi mengkoordinasi seksi perburuhan partai. Posisi strategis ini merupakan kepercayaan besar baginya.

Hanya  sebulan  setelah  Aidit  menerima  jabatan  koordinator  seksi  perburuhan  partai, tepatnya pada dini hari 18 September 1948, puluhan ribu buruh dan tani merangsek mengambil alih kekuasaan pemerintah di daerah-daerahdi Madiun, Jawa Timur. Peristiwa ini dikenal dengan “Pemberontakan Madiun”.

Sehari setelahnya, tanggal 19 September 1948, pemberontakan tersebut gagal dan berhasil ditumpas oleh Divisi Siliwangi pimpinan Kol. Gatot Subroto. Mayoritas pimpinan  partai  tertangkap, lalu dihukum mati seperti Muso dan Amir Syarifuddin. Pemerintah lalu menyatakan kasus Madiun selesai dan menjadi tonggak  perang antara PKI dan tentara.

Aidit berhasil lolos dari pembunuhan. Aidit sempat dijebloskan ke penjara Wirogunan, Yogyakarta tapi dibebaskan karena tak ada yang mengenalnya. Ibarruri Putri Alam,  putri sulung Aidit,  melukiskan, ayahnya  bisa  lolos  ke Jakarta  dengan  menyamar menjadi pedagang  Cina.  ”Rambutnya  digundul  habis,  Papa  ikut  iring-iringan  konvoi barang.”

Dari Yogyakarta, Aidit ”hijrah” ke Jakarta, dan dikabarkan kabur ke Beijing, Cina. Ada juga versi yang mengatakan kabur ke Vietnam Utara Namun. Ada  yang  menyebut  bahwa sebenarnya  ia hanya mondar-mandir Jakarta-Medan. menurut  buku  karangan  Murad Aidit,  sang  abang  bersembunyi  di  daerah  pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ia memakai nama samaran Ganda. Sejak saat itu dia menghilang.

Aidit Dan Partai Komunis Indonesia (PKI) Pasca Pemberontakan Madiun

Setelah kegagalan pemberontakan Madiun, PKI dihancurkan tetapi tidak dilarang. padapertengahan 1950,  Aidit (27  tahun) ”muncul” lagi. Pada saat itu PKI sedang menata kembali roda organisasi yang nyaris mati akibat pembersihan pasca Madiun Affair. Bersama Lukman dan Njoto, ia lalu memindahkan kantor PKI dari Yogyakarta ke Jakarta. Bisa dibilang, dalam  kurun waktu inilah karier politik Aidit sesungguhnya dimulai.

Mereka diam-diam memperluas jaringan PKI di Jakarta dengan membentuk Onder Seksi Comite  di  tingkat  kecamatan dan organisasi  dijalankan  lewat  sistem  komisariat  diComite Central. Situasinya sulit karena setiap kabinet alergi komunisme. Sampai-sampai itu  membuat  trio  Aidit-Lukman-Njoto  harus  bersembunyi  dengan menyamar. Aidit memilih  strategi  defensif sebab penyesuaian perlu dilakukan. Ia juga membawa pembaharuan yang  sangat  drastis.

Tak cuma berorganisasi,  untuk  meluaskan jaringan, mereka mendirikan sekolah, dari tingkat dasar sampai universitas. Aidit dan Lukman juga kembali menerbitkan Bintang Merah  pada  15  Agustus  1950.

Mengkudeta Tokoh Tua

Pada kongres PKI 7 Januari 1951, Aidit bersama golongan muda berhasil mengisiPolitbiro (eksekutif dalam partai) PKI. Golongan-golongan tua hanya diberi tempat sebagai anggota CC PKI yang tidak memiliki fungsi strategis apapun, itu pun tidak permanen. Kongres  PKI tahun 1954, pengurus PKI  beralih  ke  generasi  muda. Tokoh tua Politbiro seperti  Tan Ling Djie dan Alimin disingkirkan. Aidit menganggap mereka terlalu lembek, elitis, dan pragmatis. Aidit (31 Tahun) lalu terpilih menjadi anggota Central Comitee (CC) PKI dan menjadi Sekretaris Jenderal PKI. Aidit adalah Sekjen PKI yang termuda, sekaligus yang terakhir. Ia kian sibuk dengan bepergian  ke  luar negeri, mengunjungi dan menghadiri rapat-rapat internasional komunis  di  Vietnam,  Tiongkok,  dan  Rusia.

“Jalan Baru”

Langkah awal yang dilakukan Aidit adalah membangun partai melalui konsepsi “Jalan Baru”, dengan meluncurkan dokumen perjuangan partai  berjudul ”Jalan Baru Yang Harus Ditempuh Untuk Memenangkan Revolusi”. Tujuan dari konsep tersebut adalah adalah menunjukkan kepada rakyat bahwa PKI berjuang melalui garis pelembagaan negara (Perjuangan Parlemen) yang lebih menggunakan cara aman, damai, dan demokratis. Jadi pada permulaannya, Aidit menggunakan strategi kanan untuk membangun kembali kekuatan PKI.

Aidit berusaha untuk memuluskan jalannya dengan menjalin kerjasama dengan partai politik yang non-komunis dan anti penjajahan dan melawan kelas borjuis komprador dan kelas feodal. Aidit membuat suatu “front persatuan nasional” untuk memuluskan jalannya dan terbukti berhasil meningkatkan kekuatan PKI.

Aidit membangun  aliansi kekuatan dengan Partai  Nasional  Indonesia  (PNI)  untuk memperkuat PKI. PNI dipilih karena, selain sama-sama anti-Barat, juga ada figur Soekarno yang  bisa  dipakai  mengatasi  tekanan  lawan-lawan  politik  mereka. Aidit juga mendekati Nahdatul Ulama (NU), karena dia memandang NU adalah sebuah partai borjuis setelah memisahkan diri dari Masyumi. Strategi Aidit dalam mendari sekutu di antara aliran-aliran politik lainnya mengandung arti bahwa sebenarnya PKI menyesuaikan diri dengan struktur sosial yang di dalamnya kesetiaan budaya, agama, dan politik lebih bersifat vertikal atau komunal (apa yang disebut aliran) daripada horizontal seperti dalam suatu masyarakat yang sadar kelas.

Aidit, PKI dan Pemilu 1955

Puncaknya Pada Pemilu pertama di Bulan September  1955, PKI masuk ”empat besar” setelah PNI, Masyumi, dan Nahdlatul Ulama. Di masa ini PKI menjadi partai komunis terbesar di negara non-komunis dan partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah Rusia dan Cina. Itu artinya, di tangan Aidit, PKI menjadi partai komunis terbesar di negara non-komunis. Di tangan Aidit, PKI menjelma menjadi sebuah partai yang disegani. Kerja keras Aidit membuahkan hasil.

Di tahun 1956  Presiden Sukarno meminta agar partai-partai dibubarkan dan mempunyai konsepsi baru yakni “demokrasi terpimpin”. Aidit yang sangat membutuhkan perlindungan Sukarno mendukung konsepsi barunya tetapi berharap agar partai-partai tidak dibubarkan, karena PKI telah begitu berhasil di dalam parlemen. Pada tahun 1957, Sukarno menyatakan bahwa partai-partai tidak wajib membubarkan diri, sehingga Aidit semakin mendukung kebijakan Sukarno tersebut.

Selain kebijakan untuk menambah anggotanya, Aidit juga mengadakan kursus-kursus umum pemberantasan buta huruf dan kursus-kursus pendidikan dasar sebelum partai ini dapat mengungkapkan gagasan-gagasan Marxis-Leninis kepada sebagian besar pengikutnya yang dengan cepat bertambah banyak itu. Ia mengembangkan sejumlah program untuk berbagai kelompok masyarakat, seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia (BTI), Lekra, dan lain-lain.

Pada tahun 1957, dalam pemilihan daerah, jumlah suara untuk PKI meningkat hampir 40 persen, bahkan  di  beberapa  daerah  mereka  mayoritas.  Jumlah  anggotanya  yang semula  hanya 4.000 orang meningkat puluhan kali lipat. Aidit dengan bangga melaporkan bahwa jumlah  perempuan  anggota  partai  sudah mencapai 100 ribu. Pada usia 32  tahun Aidit  sudah  menjadi  pemimpin  salah  satu  kekuatan  politik  pasca-revolusi  yang  paling signifikan dan hidup.

Strategi politik yang Aidit lakukan selalu mendapat rintangan dari lawan-lawannya yang takut akan berkembangnya PKI. Beberapa kendala PKI adalah para politisi sipil yang non-komunis dan militer. Angkatan Darat yang telah “sakit hati” akibat peristiwa Madiun selalu mengawasi PKI dan menghalangi perkembangan PKI.

Bulan Juli 1957, kantor PKI di Jakarta diserang dengan granat dan pada BulanSeptember 1957, Masjumi secara terbuka menuntut supaya PKI dilarang. Pada tahun1959, militer berusaha menghalangi diselenggarakannya kongres PKI. Namun demikian, kongres ini berlangsung sesuai dengan jadwal dan Presiden Soekarno sendiri memberi angin pada komunis dalam sambutannya.

Pada tahun 1960, Soekarno melancarkan slogan Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme). Dengan demikian peranan PKI sebagai mitra dalam politik Soekarno dilembagakan. Di bawah bendera Nasakom, kelompok Komunis secara de facto merupakan unsur terkuat dan dominan dibandingkan dengan dua unsur lainnya, baik kelompok Agama maupun kelompok Nasional.

Sukarno memasukan Aidit dan Nyoto menjadi anggota Front Nasional untuk memperjuangkan Irian Barat sehingga berhasil diselesaikan pada 15 Agustus 1962 danpada Maret 1962, Para pemimpin PKI, Aidit dan Njoto, diangkat menjadi menteri penasihat.

PKI menjadi pengimbang dari unsur-unsur konservatif di antara partai-partai politik Islam dan militer. karena koneksi Aidit dan pemimpin PKI lainnya yang dekat dengan Presiden Sukarno, maka PKI menjadi organisasi massa yang sangat penting di Indonesia.

Periode 1963 hingga September 1965, ditengah pro dan kontranya, menjadi masa paling ‘cemerlang’ bagi karir Aidit dan PKI. Pada masa itu, PKI menjadi partai paling ‘revolusioner’, ofensif, dan tercatat sebagai partai yang terdepan dalam berbagai inisiatif politik. PKI kemudian tumbuh pesat menjadi kekuatan politik berpengaruh. Tahun 1965, PKI menjadi partai politik terbesar di Indonesia, dan menjadi semakin berani dalam memperlihatkan kecenderungannya terhadap kekuasaan.

Aidit Dan Gerakan 30 September PKI

Gerakan 30 September (Gestapu atau G 30 S) adalah suatu peristiwa penculikan dan pembunuhan  yang dilakukan suatu kelompok militer yang dipimpin Let. Kol. Untungterhadap enam perwira tinggi dan seorang perwira pertama Angkatan Darat yang diduga sebagai “Dewan Jendral” yang akan menggulingkan kekuasaan Soekarno. Dibalik berjuta kontroversinya, Panglima Kostrad, Mayjen Soeharto, sebagai petinggi AD, mengumumkan bahwa  PKI sebagai  pihak  yang  harus  bertanggung  jawab atas peristiwa tersebut. Sebagai pimpinan partai, Aidit dituduh sebagai dalang peristiwa ini, walaupun kenyataannya tak  pernah ada  jawaban  tunggal atas siapa sebenarnya “dalang”prahara  tersebut.

Apapun itu, siapapun dalangnya, kenyataannya pada saat itu PKI tetap divonis sebagai “biang kerok” atas peristiwa tersebut, Walaupun keterlibatan langsung PKI belum pernah diungkap secara jelas. Tanggal 1 Oktober dilakukanlah GESTOK (Gerakan 1 Oktober), yang  langsung dipimpin langsung oleh Soeharto untuk memburu dan menangkap para pemimpin PKI dan simpatisannya, dan Aidit menjadi tokoh utamanya. Terjadilah pembantaian massal  1965 di  Jawa  Tengah,  Bali  yang menyebabkan setengahjuta orang dibunuh dan  dilakukan atas  prakarsa Soeharto (Pasca G 30 S).

Pelarian, Penangkapan dan Kematian Aidit

Dalam salah satu kesaksiannya dr Tanti Aidit (Istri Aidit), pada 30 September 1965 malam hari DN Aidit, suaminya, diculik tentara. Murad Aidit (Adik Aidit) yang juga sedang berada di rumah yang sama tidak memberikan gambaran kecuali "dibawa dengan mobil oleh orang yang tidak kukenal" bersama ajudannya Kusno. Memori seorang anak berumur 6 tahun, Ilham Aidit (Anak Aidit), agaknya lebih jernih, "Ibunya membentak dua orang berseragam militer warna biru di depan rumah" (Tempo, 7 Okt 2007). Salah seorang yang menjemputnya ialah Mayor Udara Suyono (dengan seragam AU warna biru) dan membawa DN Aidit ke lingkungan Pangkalan Angkatan Udara Halim. Di Halim ia kemudian ditemui oleh Ketua BC PKI Syam.

Persembunyian

Pada tanggal 1 atau 2 Oktober 1965 tengah malam, Aidit disuruh oleh Sam untuk segera naik pesawat yang sudah tersedia untuk terbang ke Yogya bersama pendampingnyaKusno. Keberadaan Aidit di Yogya akhirnya diketahui pihak lain, maka untuk menghilangkan jejak, kemudian perjalanan diteruskan ke Salatiga. Beberapa hari kemudian baru melanjutkan perjalanan ke Solo.

Penangkapan

Sesampainya Aidit di Solo, dia ditempatkan secara terus berpindah-pindah. Sampai akhirnya ia tinggal dirumah Sri Harto, Ketua SBIM (Sarekat Buruh Industri Metal) di pabrik panci Blima, dan salah satu simpatisan PKI. Tetapi dengan berbagai alasan dan versi, keberadaan Aidit di Solo tersebut akhirnya diketahui para senior Pemuda Pelajaryang memang mencarinya. Saat rumah dimana Aidit tersebut ditempatkan digerebeg oleh sepasukan polisi, Aidit sudah dipindahkan ke kampung Sambeng.

Berdasarkan informasi yang diberikan Brigif 4, malam 21 November 1965, ABRI dan pasukan-pasukan eks Tentara Pelajar di bawah komando operasi Kolonel Jazir Hadibroto, dikerahkan untuk mengepung Kampung Sambeng, Kelurahan Mangkubumen, Solo. Di sebuah rumah di ujung Gang Sidareja, di tepi  sebuah sungai dekat sebuah kuburan. Rumah itu milik seorang perempuan tua bernama Mbok Harjo, seorang pensiunan pegawai Bea & Cukai.

Akhirnya dengan berbagai versi cerita, Aidit tertangkap di rumah tersebut di sebuah kamar rahasia di balik sebuah lemari makan. Dengan paras lusuh dan pucat, ia kedapatan sedang duduk meringkuk memeluk lutut. Dipa Nusantara Aidit puntertangkap.

Misteri Kematian  Aidit

Banyak versi tentang kematian DN Aidit. Versi pertama, Aidit tertangkap di Jawa Tengah, lalu dibawa oleh sebuah batalyon Kostrad ke Boyolali. Kemudian ia dibawa ke dekat sebuah sumur dan disuruh berdiri di situ. Kepadanya diberikan waktu setengah jam sebelum "diberesi". Waktu setengah jam itu digunakan Aidit untuk membuat pidato yang berapi-api. Hal ini membangkitkan kemarahan semua tentara yang mendengarnya, sehingga mereka tidak dapat mengendalikan emosi mereka. Akibatnya, mereka kemudian menembaknya hingga mati.

Versi kedua, mengatakan bahwa ia diledakkan bersama-sama dengan rumah tempat ia ditahan. Betapapun juga, sampai sekarang tidak diketahui di mana jenazahnya dimakamkan.

Versi ketiga, mengatakan, sesaat setelah penangkapan, Jendral Soeharto (sebagai panglima Kostrad), memerintahkan agar Aidit dibawa ke Jakarta. Konon kemudian didapat kabar bahwa dalam perjalanan ke Jakarta tersebut ditengah jalan Aidit dihabisi dan tak tentu rimbanya.

Atau ada juga versi lainya, yang diterima Istrinya Dr. Sutanti di pengujung November 1965, bahwa sang suami telah dieksekusi di daerah Jawa Tengah. Mungkin di Boyolali atau Solo. Ada juga yang bilang di Tegal.  Pada sebuah subuh di bulan November 1965, Aidit dieksekusi. Tubuhnya diberondong senapan AK sampai habis satu magasin. Jasadnya lalu dikuburkan di sebuah liang (sumur) di dalam markas Kodim, Boyolali, Jawa Tengah. Tanpa tanda, tanpa nisan. Yang jelas, dari berbagai sumber tersebut, DN Aidit meninggal secara misterius di Jawa Tengah, 22/23 November 1965 pada umur 42 tahun.

Ditulis Unknown Pada Sunday, December 20, 2015 Komentar