Perang Candu/Opium, antara China – Inggris

Perang Candu/Opium, antara China – Inggris

China Republik Rakyat China Sejarah

Perang Candu adalah perang yang terjadi antara pemerintah China dibawah Dinasti Qing menghadapi negara-negara eropa yang dipimpin Inggris. Perang ini terjadi karena usaha China dalam memerangi perdagangan opium dinegara tersebut yang disuplai oleh para pedagang inggris karena telah meresahkan kesehatan dan kehidupan sosial masyarakat China

Perang ini sendiri terbagi dalam dua tahap, dimana dalam Perang Candu pertama yang terjadi antara tahun 1840 -1842 sedangkan perang candu kedua terjadi pada tahun 1856-1860. Namun sebelum perang candu pecah pun, dalam dinasti Manchu ini sudah terjadi kericuhan yang disebabkan berbagai kebijakan China sangat merugikan merugikan Inggris, sehingga kedua negara sempat bersitegang. Hingga akhirnya setelah melewati liku-liku perundingan, akhirnya perdagangan dibuka kembali dengan syarat Inggris boleh dagang hanya di Guangzhou (Canton) saja.

Latar belakang Perang

Selama Abad 18 -19, bangsa Barat membeli barang-barang dari China seperti porselin, sutra, rempah-rempah dan teh dalam mata uang China  perak untuk dijual di Eropa. Sementara masyarakat Tiongkok sendiri tidak terlalu menerima bahan dagang Eropa seperti tekstil dan katun yang dijual oleh Inggris. Perdagangan dengan Tiongkok pun gagal. sehingga perdagangan dengan China ini dinilai gagal dan sangat menguras cadangan devisa. Sejak Dinasti Qing berkuasa berusaha menutup diri dari dunia luar karena merasa mampu memenuhi kehidupanya sendiri, sehingga tidak mengizinkan pedagang asing berdagang di China.

Sikap kemandirian yang dahsyat dari Dinasti Ming, ini lah yang membuat bangsa-bagsa Eropa berusaha mencari jalan bagaimana agar China mau berdagang denga para pedagang asing serta mau membuka pelabuhan-pelabuhan dagangnya bagi bangsa Eropa, untuk membalikkan neraca perdagangan yang minus antara Eropa dan China.

Inggris yang memahami kebiasaan masyarakat China yang gemar menggunakan opium/candu memanfaatkan hal ini dengan menyalahi isi kesepakatan dagang antar kedua negara dengan memasukkan barang larangan (opium) sebagai komoditas dagang. Peredaran dan perdagangan candu ini direspon positif  oleh masyarakat China dengan banyak yang mengkonsumsinya apalagi Inggris memiliki akses mendapatkan opium dari daerah penghasilnya di India yang letaknya tepat di selatan Cina.

Perdagangan ilegal opium melalui China selatan ini mendatangkan keuntungan yang luar biasa bagi Inggris yang kemudian menancapkan kukunya di India mlihatnya sebagai peluang emas untuk memperbesar cadangan devisanya.

Larangan Candu/Opium

Sebenarnya, bangsa Tionghoa telah mengenal candu pada sekitar abad ke-15 M. namun kerajaan melarang penghisapan candu pada tahun 1729, karena seperti yang kita tahu bahwa candu mempunyai efek yang buruk jika dipakai secara berlebihan dan tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Perdagangan candu dengan China sebelumnya dipelopori oleh bangsa India dibawah kerajaan Mughol (1556-1605).

Membanjirnya candu di China secara ilegal berdampak kepada rakyat China yang semakin melemah. Karena kebanyakan pemakai candu merupakan kalangan rakyat, ada juga kalangan atas yang memakai candu ini sehingga Kaisar Daoguang pada tahun 1799, negara menegaskan kembali pelarangan impor candu ini dan pada tahun 1810 .

Mengetahui semakin banyaknya pencandu di Guangzhou, Kaisar Tao Kwang pada tahun 1839, mengambil satu langkah tegas dengan adalah mengangkat Lin Tse-Hsu Lin Tse Hu atau Lin Zexu (1785-1850) sebagai Komisioner di Canton dengan kekuasaan penuh. Dalam membasmi peredaran candu menghadapi pedagang-pedagang Inggris, ia bertindak sangat keras. Pada tahun 1839 Ia menyita 20.000 peti candu dari para pedagang Ingris yang kemudian dimusnahkan. Setelah memusnahkan habis opium, dinasti Qing memerintahkan agar perdagangan dapat berjalan kembali dengan normal tetapi dengan syarat bahwa opium tidak boleh diperdagangkan.

Kejadian ini mencetus kemarahan orang Inggris dan mereka pun mendeklarasikan perang dengan Dinasti Qing pada tahun 1839. Inggris pun mulai menyerang daerah pesisir Guangzhou atau Kanton. Karena pada waktu itu Pemerintah Qing melemah, mereka pun tidak mampu untuk berperang melawan Inggris dan mengakibatkan kekalahan fatal dalam sejarah Tiongkok

Perjanjian Nanjing (1842)

Kekalahan ini menyebabkan Dinasti Qing dengan terpaksa menandatangani Perjanjian Nanking atau Nanking Treaty pada 29 Agustus tahun 1842 di atas kapal Inggris, HMS Cornwallis di kota Nanjing. Perjanjian ini menandakan berakhirnya Perang opium I dengan Inggris keluar sebagai pemenangnya. Perjanjian yang sangat merugikan pemerintahan China ini memuat beberapa ketentuan pokok sebagai berikut,

• Dinasti Qing harus untuk membuka 5 kota sebagai kota untuk berdagang. 5 kota ini adalah ; Guangzhou (Kanton), Amoy (Xiamen), Fuzhou, Ningbo, dan Shanghai.
• Inggris diperbolehkan berdagang dengan siapa saja dalam tarif yang ditetapkan oleh pihak Inggris.
• Pemerintah Dinasti Qing diwajibkan untuk membayar total 6 juta perak untuk opium yang telah dibakar habis, 3 juta perak untuk menutup hutang pedagang Hong di Kanton, dan 12 juta untuk membiayai kerusakan yang diakibatkan dari perang.
• Pemerintah Dinasti Qing harus menyerahkan pulau Hongkong kepada Inggris.

Perjanjian Nanjing menjadi pintu pembuka peredaran candu dan pembuka pintu dagang Barat ke Timur.

Perang Candu/Opium II

Pada tahun 1856, Pemerintah China kembali menangkap kapal bebendera Inggris The Arrow di Guangzhou karena menyelundupkan opium secara ilegal ke daratan China. Insiden ini membuat Inggris marah lalu mendeklarasikan perang lagi terhadap China. Dalam pertempuran kali ini Inggris bersekutu dengan Perancis. Akhirnya Inggris keluar sebagai pemenang lagi, Kota Guangzhou diduduki pasukan Inggris-Prancis sampai 1861.

Cina yang kembali mengalami kekalahan dipaksa menandatangai Treaty of Nanjing (1858) dimana Perancis, Rusia dan Amerika iku ambil bagian. Dalam perjanjian ini Cina dipaksa untuk membuka sebelas pelabuhanya bagi pedagang asing, China dipaksa mengizinkan berdirinya kedutaan asing, mengizinkan aktivitas para misionaris Kristen serta melegalkan impor candu.

Setelah menghadapi Perang Candu I dan II ini Dinasti Qing dibawah suku Manchu posisinya makin melemah wibawanya di kalangan rakyat karena tak berhasil menghadapi bangsa asing yang mulai menjajah China, dan secara perlahan-lahan setelah ini China terus mengalami pergolakan antara lain Perang tahun 1859 saat Cina menghalangi masuknya diplomat asing ke Beijing yang membuat China sekalilagi dipaksa menyetujui Konvensi Beijing tahun 1860 yang isinya sangat merugikan China kembali dan setelah itu Perag Boxer tahun 1899 yang membuat China harus menandatangani Protokol Boxer tahun 1901. Hingga akhirnya Dinasti Qing dijatuhkan gerakan nasionalisme rakyat China yang mayoritas Suku Han pada 10 Oktober 1911 yang mendirikan Republik China yang mengakhiri pemerintahan monraki etnis Manchu yang dinilai lemah dalam menghadapi Penjajah.

Ditulis Unknown Pada Sunday, February 28, 2016 Komentar

Sistem Organisasi Partai Komunis China (PKC)

Sistem Organisasi Partai Komunis China (PKC)

China Partai Komunis Pengetahuan

Partai Komunis China (PKC) pada saat ini merupakan sebuah Partai Politik dengan jumlah keanggotaan terbesar di dunia, hal ini tak bisa dilepaskan dari pengaruh dari jumlah populasi masyarakat China sendiri yang telah mencapai lebih dari 1, 5 milyar pada saat ini

seperti dengan negara-negara komunis lainya China menerapkan sistem partai tunggal dalam kehidupan perpolitikanya. 

Peran PKC dalam kehidupan politik dan menjalankan kekuasaan negara tentu saka sangat dominan karena PKC merupakan sumber dari segala kekuasaan yang ada di China dan memiliki kekuasaan untuk mengontrol dan mengendalikan serta mengevaluasi semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah China.

PKC layaknya seperti organisasi lainya memiliki struktur yang hierarkis serta garis pertanggung jawabannya yang jelas dari bawahan keatas sebagai berikut;

Secara garis besar PKC memiliki 4 struktur utama organisasi sebagai berikut ;

1. Organisasi Pusat
2. Organisasi Regional dan Propinsi
3. Organisasi Distrik atau Wilayah, dan
4. Organisasi Primer cabang-cabang partai di sekolah, pabrik, dan perkumpulan-perkumpulan.

Organisasi Pusat 

Otoritas pengambilan keputusan tertinggi PKC berada dibawah kekuasaan Kongres Partai Nasional (KPN), sesuai dengan namanya, kongres ini telah menjadi agenda rutin PKC yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Kongres ini merupakan ajang pertemuan bagi seluruh utusan-utusan dari daerah yang tidak diketahui secara pasti bagaimana mereka memilih utusan-utusan ini. Jumlah peserta KPN rata-rata dapat mencapai 1000 utusan. Dalam KPN dibahas mengenai evaluasi serta membahas rekomendasi-rekomendasi dari komite sentral, berkut adalah pembagian agenda yang secara umum dibahas dalam kongres ini yaitu; Laporan politis dari ketua partai, laporan revisi partai, dan pemilihan anggota komite sentral dan komite tetap politbiro.

Organisasi Pusat sendiri dalam kegiatan sehari-hari kekuasaanya dijalankan oleh Komite Sentral/Pusat, yang anggotanya dipilih dalam KPN. Berikut adalah penjelasan singkatnya

• Komite Sentral/Pusat

Konstitusi partai memberikan kekuasaan tertinggi kepada Komite Sentral (KS) untuk menentukan penyelesaian masalah dan membuat kebijakan ketika partai tidak sedang dalam keadaan bersidang selain itu KS juga bertugas merestui dan mensahkan setiap program, kebijakan atau perubahan yang terjadi di tingkat pusat termasuk semua rencana pemerintah.

• Politbiro dan Komite Tetap Politbiro

Singkatnya KS memilih anggota politbiro, (masih dalam lingkungan Organisasi pusat) Politbiro bertugas memilih semua pucuk-pucuk pimpinan yang akan duduk di setiap Organisasi politik dari pusat hingga daerah termasuk kantor-kantor partai, pemerintah, militer, sekolah-sekolah,perusahaan, RT,RW, dll.
Politbiro dan Komite tetap pada hakikatnya memiliki kekuasaan tidak terbatas atas kebijakan umum yang secara langsung dapat mempengaruhi organ-organ partai.

• ORGAN-ORGAN UTAMA LAINNYA

KS dan Politbiro tidak bekerja sendiri mereka turut dibantu pula oleh sejumlah organ-organ terpusat. Ada 4 badan penting Organisasi Partai Pusat Yaitu:

1. Sekretariat Pusat, menjalankan tugas Administrasi dan mengawasi sejumlah departemen fungsional dalam partai. sekretariat pusat secara keseluruhan berada di bawah politbiro dan komite tetapnya.
2. Komite Urusan Militer (KUM), bertugas mengawasi administrasi seluruh jajaran angkatan bersenjata dan menyusun kebijakan pertahanan nasional. KUM bertanggung jawab dalam mengatur aktifitas militer partai termasuk menentukan dan memecat personil militer.
3. Komite Pusat Untuk pengawasan Disiplin, adalah sebuah badan tertinggi Partai untuk menegakkan disiplin anggota.
4. Komisi Penasehat Pusat, bertugas sebagai badan pertimbangan serta konsultan dan pembantu politik Komite Sentral/Pusat

Organisasi Regional dan Propinsi

Komite-komite partai pada tingkat ini memperoleh kekuasaan pada kongres-kongres di tingkat provinsi, kongres tingkat provinsi ini diadakan tiap 3 tahun sekali. Organisasi ini bertanggung jawab untuk  mengawasi dan memberikan pengarahan dalam empat bidang utama yaitu: Organisasi dan Kontrol Partai, aktivitas perekonomian (prtanian, industri, keuangan dan perdagangan), Mobilisasi wanita dan Pemuda, serta riset dalam rangka penyusunan kebijakan.

Organisasi Primer Cabang - Cabang Partai

Lembaga ini merupakan ujung tombak bagi PKC dalam menjalankan garis garis kekuasaannya, disinilah fungsi-fungsi  Organisasi dijalankan seperti Rekrutmen anggota, pendidikan politik dan ideologi tentang garis partai dengan sungguh-sungguh dijalankan. Daerah kekuasaannya meliputi pelosok terpencil di China.

Rekrutmen Anggota Partai

Sebagai pengetahuan tambahan saja bagi yang ingin menjadi anggota PKC, pertama si calon anggota harus mendapatkan rekomendasi dari dua anggota partai setelah calon mengajukan sendiri lamarannya, tahap selanjutnya adalah cabang partai akan memeriksa surat lamaran tersebut termasuk mengumpulkan informasi data pribadi mengenai si calon anggota, kemudian lamaran akan diterima melalui rapat umum yang dihadiri oleh semua anggota, jika disetujui maka akan ditetapkan oleh Komite partai yang tingkatnya lebih tinggi lagi

Setelah itu si calon anggota dinilai untuk diterima atau ditolak keanggotaanya, Namun setelah itu calon anggota harus melaksanakan sejumlah kewajiban lainnya (pendidikan politik), yaitu: mempelajari karya-karya Lenin , Marx dan Mao, dan bersedia mengabdi pada kepentingan masyarakat, memperjuangkan front kerja secara terpadu, dengan sukarela mengkritik dan dikritik orang lain, dan selalu berkonsultasi dengan massa.

Ditulis Unknown Pada Monday, February 22, 2016 Komentar

Sistem Pemerintahan Republik Rakyat China

Sistem Pemerintahan Republik Rakyat China

China Pengetahuan Sistem Pemerintahan

Republik Rakyat China yang berdiri pada 1 Oktober 1949 adalah sebuah negara yang menganut paham komunis, sehingga segala kebijakanya harus selaras dengan kebijakan Partai Komunis China. Partai Komunis China (PKC) merupakan Partai satu-satunya di China sekaligus yang memiliki peran besar dalam menentukan segala arah kebijakan pemerintahan China.

Semua kekuasaan dalam pemerintahan dari Republik Rakyat Cina (RRC) dibagi antara tiga badan: di Partai Komunis Cina, sebagai lembaga pembuat kebijakan serta mengawasi jalanya pemerintahan China selarasa dengan kebijakan Parta Pemerintah Pusat Rakyat ( Dewan Negara ), menjalankan fungsi administrasi dan kekuasaan negara sesuai arah kebijakan Partai dan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) sebagai lembaga yang bertugas mengamankan keamanan negara dari ancaman-ancaman pihak dalam dan luar yang berniat menghancurkan Partai Komunis dan Pemerintahan China.

Sebelum era tahun 1980-an Pemerintahan dijalankan sesuka hati oleh Mao Zedong tanpa memisahkan peran negara dan Partai yang membuat Sistem pemerintahan China pada Era Mao Zedong sangat kacau namun setelah Mao meninggal generasi kedua PKC dibawah pimpinan Daeng Xiaoping mereformasi konstitusi dan pemerintahan RRC untuk memisahkan kekuasaan Partai dan Negara agar tak terjadi konflik kepentingan saat menjalankan pemerintahan. Berikut dibawah ini adalah gambaran umum tentan Sistem Pemerintahan Republik Rakyat China:

Pokok-Pokok Sistem Pemerintahan RRC

• Bentuk negara adalah kesatuan yang terdiri atas 23 provinsi.
• Sistem Pemerintahan: Parlementer  Sistem Partai Tunggal.
• Ideologi: Sosialis.
• Bentuk pemerintahan adalah republik dengan sistem demokrasi komunis.
• Kepala negara adalah presiden, sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana menteri.
• Presiden dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional untuk masa jabatan 5 tahun (biasanya merangkap sebagai Ketua Partai). Sedangkan untuk jabatan Perdana menteri (Sekretaris Jenderal Partai) diusulkan oleh presiden dengan persetujuan Kongres Rakyat Nasional.
• Menggunakan sistem unikameral, yaitu Kongres Rakyat Nasional. Anggotanya merupakan perwakilan dari wilayah, daerah, kota dan provinsi untuk masa jabatan 5 tahun. Badan ini memiliki kekuasaan penting di Cina dengan anggotanya dari orang-orang partai komunis.
• Lembaga negara tertinggi adalah Konggres Rakyat Nasional yang bertindak sebagai badan legislatif (biasanya didominasi oleh Partai Komunis Cina
• Kekuasaan yudikatif (Badan kehakiman) terdiri atas Supreme Peoples Court, Local Peoples Courts dan Special Peoples Courts. Kekuasaan yudikatif dijalankan secara bertingkat dengan kaku oleh Pengadilan Rakyat di bawah pimpinan Mahkamah Agung Rakyat.

Sistem Kepartaian

RRC sebenarnya menganut sistem multi partai, terdiri :

1. Partai Komunis China, merupakan partai terbesar dan penguasa. Dua per tiga anggotanya terdiri dari kaum buruh dan tani.
2. Partai Non-Komunis yang berjumlah 8 partai, yaitu :

-       Partai Petani dan Pekerja - Partai Konstruksi Demokrasi

-       Liga Demokrasi China - Persatuan Dagang dan Industri

-       Partai Zhi Gong Dang - Partai Demokrasi Taiwan

-       Partai Sosial Jiusan - Komite Revolusi Guo Mindang

Partai-partai non- Komunis tersebutpengaruhnya kecil dalam pemerintahan. Aktivitas mereka diawasi secara ketat oleh komite sentral Partai Komunis China.

Sistem Pemilu

1. Pemilihan Umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di dalam konggres di tingkat kota dan kabupaten. Selanjutnya dari konggres rakyat di tingkat kota dan kabupaten mengirimkan delegasi yang telah mereka pilih untuk duduk di dalam konggres rakyat di tingkat propinsi dan nasional (pusat).
2. Setiap warga negara, perempuan dan laki-laki, yang berusia 18 tahun ke atas memiliki hak untuk memilih wakil-wakil mereka dalam konggres

Konstitusi

Konstitusi resmi pertama kali dibuat pada tanggal 20 September 1954. Selanjutnya pada masa revolusi kebudayaan pada tahun 1975, Konstitusi diamandemen hingga hanya cuma berisi sekitar 30 artikel, dan isinya hanya berupa slogan-slogan komunis selain itu mereka juga menghapus peran pengadilan dan jabatan kepresidenan. Setelah usai kematian Mao pada tahun 1976, Konstitusi diamandemen lagi pada 1978 untuk diperluas kembali dalam 3 jumlah artikel, namun masih di bawah pengaruh hanya-pergi-oleh Revolusi Kebudayaan.

Kemudian pada tanggal 4 Desember 1982, Kongres Rakyat Nasional mengamandemen kembali Konstitusi RRC dengan memulihkan kembali kekuasaan jabatan Presiden yang terpisah dari jabatan Partai serta menormalisasi lagi fungsi pengadilan dan menjamin persamaan hak antar warganegara. Amandemen terhadap konstitusi terus berlangsung dalam kurun waktu 1988,1993 1999, dan yang paling baru, 2004, yang mengakui hak milik pribadi, hak asasi.

Kongres Rakyat Nasional (KRN)

 KRN RRC adalah badan kekuasaan negara tertinggi, yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil yang dipilih berbagai propinsi, daerah otonom, kota tingkat provinsi, daerah administrasi khusus dan tentara. Etnis-etnis minoritas juga mempunyai wakil dalam jumlah tertentu dalam KRN. Masa bakti setiap periode KRN adalah 5 tahun, dan setiap tahun mengadakan sekali sidang paripurna.

KRN merupakan lembaga legislatif di RRC, yang memiliki wewenang yang sangat luas antara lain mengamandemen Konstitusi, merencanakan dan mengevaluasi rencana pembangunan di masadepan dan juga berwenang memilih, memecat serta mengevaluasi kinerja Pejabat eksekutif di China karena merupakan penjelmaan kekuasaan dari Partai Komunis China untuk mengontrol pemerintahan di RRC agar selaras dengan kebijakan Partai.

Presiden

Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Kongres Rakyat Nasional untuk masa jabatan lima tahun. Dalam proses pemilihanya konstitusi mengatur bahwa proses pemilihanya  dilakukan oleh para anggota Partai Komunis China dalam Kongres Rakyat Nasional scara demokratis namun dalam prakteknya, pemilihan ini jatuh ke dalam kategori pemilihan ‘calon tunggal’. Kandidat direkomendasikan oleh Presidium Kongres Rakyat Nasional dan anggota kongres lainya hanya mengiyakan saja. Pada lazimnya Presiden China hanya menjabat selama 10 tahun atau dua kali periode meski tak ada pembatasan secara tegas tentang ketentuan pembatasan masa jabatan Presiden. Hal ini disebabkan agar proses regenerasi pemerintahan di RRC dapat berjalan berkesinambungan dan tidak stagnan.

Jabatan Presiden Republik Rakyat China(RRC) bukan hanya jabatan seremonial seperti di beberapa negara semisal Singapura yang memusatkan kekuasaan pada Perdana Menteri, Namun di RRC, Presiden memiliki keuasaan yang besar dalam menjalankan pemerintahan sementara Perdana Menteri hanya merupakan administrator saja.

Dewan Negara Dewan Negara adalah otoritas yang menjalankan kekuasaan eksekutif di China yang diketuai oleh Perdana Menteri. Dewan Negara terdiri dari perdana menteri, wakil perdana menteri, Para Menteri dan Ketua Komisi, Auditor jenderal dan Sekretaris jenderal. Anggota Dewan Negara dinominasikan oleh perdana menteri, ditinjau Kongres Rakyat Nasional untuk selanjutnya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Anggota Dewan Negara masa jabatanya hanya lima tahun per periode dan setelah itu tidak dapat diangkat kembali setelah dua periode berturut-turut.

Komisi Militer Pusat

Komisi Militer Pusat adalah badan yang mengontrol dan mengendalikan tentang kekuatan militer dari China yang bernama Tentara Pembebasan Rakyat (People Liberalisation Army) yang bertugas mengamankan Partai dan negara dari ancaman-ancaman pihak dalam dan luar guna menjamin terlaksananya kebijakan-kebijakan Partai dengan baik

Mahkamah Agung Rakyat

Mahkamah Agung Rakyat adalah pengadilan tertinggi dalam sistem peradilan Republik Rakyat Cina. Hong Kong dan Makau, sebagai wilayah otonomi khusus, memiliki sistem peradilan sendiri terpisah berdasarkan tradisi common law Inggris dan Portugis, dan berda diluar wewenang dari Mahkamah Rakyat Agung RRC. Para hakim anggota Mahkamah Rakyat Agung diangkat oleh Kongres Rakyat Nasional.

Lembaga Peradilan di tiap tingkatan wilayah dijalankan oleh Pengadilan Rakyat bertanggung jawab kepada kongres rakyat di setiap tingkatan. Namun karena perwakilan rakyat tersebut didomonasi oleh Partai Komunis China, demokrasi masih sulit terwujud, kendatipun usaha ke arah perubahan dilakukan terus menerus sedang dilakukan.

Pemerintah Daerah

Republik Rakyat China (RRC) adalah sebuah negara kesatuan sentralistik yang wilayahnya dibagi dalam beberapa Provinsi. Para Gubernur, Walikota dan Pemimpin Distrik serta Daerah Otonom ditunjuk oleh Pemerintah Pusat yang ada di Beijing setelah menerima persetujuan Kongres Rakyat Nasional (NPC). Kecuali untuk daerah Hong Kong dan Makau yang merupakan daerah otonomi khusus karena mereka memiliki pemerintahan yang terpisah, sistem hukum, yang terpisah, namun segala hal menyangkut kebijakan pertahanan, keamanan serta hubungan luarnegeri, mereka dikendalikan pemerintah pusat. Namun untuk pengisian jabatan kepala eksekutif baik di Hongkong maupun Makau ditunjuk oleh pemerintah pusat.

Ditulis Unknown Pada Saturday, February 20, 2016 Komentar

Sejarah Berdirinya Republik Rakyat China

Sejarah Berdirinya Republik Rakyat China

China Kemerdekaan Sejarah

Pada 10 Oktober tahun 1911, meletuslah Revolusi China dimana rakyat China yang mayoritas suku Han berhasil mengakhiri 200 tahun pemerintahan Kekaisaran Dinasti Qing (1644-1912) yang didominasi oleh minoritas etnis Manchu,yang dinilai korup dan lemah dalam membendung intervensi asing. Setelah revolusi ini sistem pemerintahan China berganti dari Monarki menjadi Republik sehingga menempatkan China sebagai negara pertama di Asia yang berbentuk republik.

Pada 29 Desember 1911, Sun Yat-sen terpilih sebagai presiden oleh majelis Nanjing yang mewakili tujuh belas provinsi yang kemudian pada tanggal 1 Januari 1912, ia secara resmi dilantik secara resmi menjadi Presiden pertama Republik China

Namun sayangnya Dr Sun Yat Sen hanya menjabat Presiden selama tiga bulan ( 29 Desember 1911-10 Maret 1912. Hal ini dikarenakan intrik-intrik gerakan para tuan tanah yang banyak mengontrol pemerintahan dan kehidupan negara serta minimnya dukungan militer pada pemerintahanya.

Ia kemudian menyerahkan kursi kepresidenan kepada Jenderal Yuan Shikai, yang merupakan mantan perdana menteri pemerintahan Dinasti Qing. Yuan secara resmi terpilih sebagai presiden pada tahun 1913. Dalam menjalankan pemerintahanya ia menggunakan kekuatan militer dan mengabaikan lembaga republik yang didirikan oleh pendahulunya. Setelah menduduki jabatanya, Dia membuat keputusan kontroversial dengan segera menghapuskan kekuasaan Kuomintang (KMT), melarang "organisasi rahasia" (yang secara implisit termasuk KMT). Selanjutnya pada tahun 1915 Yuan menyatakan dirinya sebagai Kaisar China.

Penguasa baru China ini mencoba untuk meningkatkan sentralisasi pemerintahan dengan menghapuskan sistem provinsi, namun langkah ini mengundang perlawanan para bangsawan dan gubernur provinsi. Kemudian banyak provinsi menyatakan kemerdekaan dan menjadi negara panglima perang. Tindaka-tindakanya membuat para pendukungnya meninggalkanya sehingga akhirnya, Yuan menyerah menjadi Kaisar pada tahun 1916 dan meninggal beberapa waktu kemudian.

Setelah kematian Yuan, para pengikutnya membentuk pemerintahan di Beijing sementara partai (nasionalis) Kuomintang Sun Yat-Sen membentuk pemerintahan tandingan di Kanton. Sepuluh tahun selanjutnya, China terlibat dalam perang sipil. Pada tahun 1919, terjadi protes mahasiswa terhadap respon pemerintah yang lemah terhadap Perjanjian Versailles yang berisi Jepang mengambil alih koloni Jerman di China, yang dianggap tidak adil oleh para intelektual China. Kebencian pada barat ini membuat paham komunis mulai menyebar di China dan akhirnya pada tahun 1920 berdiri Partai Komunis China

Yuan Shikai meninggal dunia dengan mewariskan kesimpangsiuran perundang-undangan dan angkatan bersenjata Tentara China Utara tanpa seorang panglima yang diakui sebagai pemimpinnya. Akibatnya era 1916-1928 di China dikenal sebagai periode warlordisme atau periode para jenderal perang. Selama masa ini para warlord saling berperang untuk mendapatkan pengaruh kekuasaan.

Sementara itu di wilayah China Selatan Sun Yat Sen masih memiliki pengaruh yang besar. Dengan bantuan Rusia, Sun Yat Sen mengorganisasi ulang Partai Kuomintang. Dalam kebijakanya, ia mengizinkan anggota Partai Komunis untuk bergabung untuk mempersatukan China kembali.

Dekade Nanjing

Setelah kematian Sun pada bulan Maret 1925, Chiang Kai-shek menjadi pemimpin Partai Kuomintang. Pada tahun 1926, Chiang memimpin Ekspedisi Utara untuk tujuan mengalahkan panglima perang dan mempersatukan China. Dalam ekpedisi tersebut Chiang menerima bantuan Uni Soviet dan Kaum komunis. Namun, ditengah perjalanan ia memutuskah hubungan dengan Uni Soviet karena curiga Soviet ingin menyingkirkan Kuomintang yang dikenal sebagai Nasionalis dan akan berbalik mendukung komunis untuk menguasai China. Setelah itu pecahlah pertempuran antara Kuomintang dan China yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban.

Pada saat yang sama, konflik kekerasan terjadi di Tiongkok Selatan, yang merupakan basis kaum Komunis disana mereka membantai pendukung Nasionalis. Peristiwa ini akhirnya mengarah pada Perang Saudara Tiongkok antara Nasionalis dan Komunis. Chiang Kai-shek berusaha menekan pihak Komunis ke pedalaman saat ia berusaha untuk menghancurkan mereka, sehingga Partai Komunis terpaksa mengadakan long march ke daerah barat daya dan mendirikan basis gerinya di Provinsi Yan'an dan Shaanxi. Selama long march ini, muncul pemimpin PKC yang baru Mao Zedong.

Setelah berhasil mempersatukan China dan mendesak komunis, Chiang Kai Sek akhirnya mendirikan pemerintahan dengan Nanking sebagai ibukota pada tahun 1927. Kemudian pada tahun 1928, tentara Chiang menjatuhkan pemerintah Beiyang yang menjadi penanda dimulainya Dekade Nanjing.

Pada tahun 1930 pihak Nasionalis yang mengambil alih kekuasaan militer dan menyatukan Tiongkok memulai tahap kedua dengan menetapkan sebuah konstitusi sementara dan memulai periode yang disebut "pengawasan”

Undang-undang disahkan dan kemudian menggelar kampanye mempromosikan hak-hak perempuan. Selanjutnya gerakan pembangunan yang dimulai dari desa muali digalakkan. Selain itu Pemerintah Nasionalis juga mengumukan rencananya membuat konstitusi baru pada 5 Mei 1936.

Selama zaman ini serangkaian perang besar-besaran terjadi di Tiongkok barat, termasuk Pemberontakan Kumul, Perang Tiongkok-Tibet dan Invasi Soviet ke Xinjiang. Meskipun pemerintah pusat berusaha secara penuh mengendalikan seluruh negara selama periode ini, namun secara kenyataanya sebagian besar wilayah China di bawah kekuasaan semi-otonom oleh panglima perang lokal, pemimpin militer provinsi atau koalisi panglima perang. Pemerintahan Nasionalis terkuat berada di wilayah timur di sekitar ibukota Nanjing, tapi militeris regional seperti Feng Yuxiang dan Yan Xishan mempertahankan otoritas lokal.

Invasi Jepang ke China

Industrialisasi besar-besaran di Jepang serta pertunbuhan penduduk yang tinggi dan juga faktor kemenangan Faksi militer dalam pemerintahan Jepang membuat Jepang memerlukan bahan baku dan daerah pemasaran untuk industrinya selain itu Jepang juga perlu daerah baru untuk penduduknya karena wilayah Jepang yang sempit, akhirnya Jepang pun mulai menyusun ekspansi militernya secara matang

Pada bulan September 1931 Jepang merebut Manchuria dari China kemudian  mendirikan negara boneka bernama Manchukuo dengan mengangkat kaisar Qing Puyi sebagai kepala negaranya pada tahun 1932. Hilangnya Manchuria membuat pukulan besar bagi perekonomian China dibawah Kuomintang. Liga Bangsa-Bangsa yang didirikan pada akhir Perang Dunia I, tidak dapat bertindak apa-apa dalam menghadapi pembangkangan Jepang.

Setelah berhasil menguasai Manchuria, Jepang kemudian berusaha menguasai wilayah China lainya, namun pada saat itu pemerintahan Chiang pada saat itu lebih sibuk dengan kampanye pemusnahan Komunis dibandingkan dengan melawan penjajah Jepang. Pada bulan Desember 1936, terjadi peristiwa yang terkenal dengan nama Insiden Xian, dalam peristiwa tersebut Chiang Kai-shek, dalam sebuah acara diculik oleh Zhang Xueliang dan dipaksa untuk bersekutu dengan Partai Komunis untuk melawan Jepang, dan Chiang pun setuju dan akhirnya terbentuklah Persatuan Partai Kuomintang –Partai Komunis China melawan Jepang.

Perlawanan China mulai memanas setelah pada 7 Juli 1937, terjadi bentrokan antara pasukan China dan Jepang di luar Beijing dekat Jembatan Marco Polo. Pertempuran ini menyebabkan awal perang terbuka antara China dan Jepang, meskipun kedua pihak tidak menyatakan perang. Setelah insiden tersebut Shanghai jatuh ke tangan Jepang setelah tiga bulan pertempuran selanjutnya Ibu kota Nanjing juga jatuh pada bulan Desember 1937. Kejatuhan Nanjing diikuti oleh insiden pembunuhan dan perkosaan massal yang dikenal sebagai Pembantaian Nanjing. Ibu kota negara sementara akhirnya dipindahkan ke Wuhan yang kemudian diganti menjadi Chongqing yang menjadi pusat pemerintahan sampai 1945.

Pada 1940 Jepang mendirikan pemerintahan boneka di China dengan menunjuk Wang Jingwei sebagai Presidenya.

Front Persatuan antara Kuomintang dan Partai Komunis China memberikan keuntungan besar bagi pihan PKC untuk menyebarkan ajaran dan propagandanya pada masyarakat China

Setelah tahun 1940 konflik antara Kuomintang dan Komunis menjadi lebih sering terjadi di daerah-daerah yang tidak di bawah kendali Jepang. Masuknya Amerika Serikat ke Perang Pasifik setelah 1941 mengubah sifat hubungan mereka. Komunis memperluas pengaruh mereka, dan Kuomintang berusaha untuk menetralisir penyebaran pengaruh komunis. Sementara itu Tiongkok utara telah disusupi secara politik oleh politisi Jepang di Manchukuo yang menggunakan fasilitas, seperti Wei Huang Gong.

Pada tahun 1945 Republik Tiongkok muncul dari perang, nominal dengan kekuatan militer yang besar namun sebenarnya ekonomi terpuruk dan di ambang perang saudara habis-habisan. Ekonomi memburuk, dilemahkan oleh tuntutan militer dari perang asing dan perselisihan internal, dengan inflasi spiral, pengambilan keuntungan oleh pihak Nasionalis, spekulasi dan penimbunan. Kelaparan datang setelah perang, dan jutaan orang kehilangan tempat tinggal akibat banjir dan kondisi tidak menentu di banyak bagian negara.

Situasi semakin rumit setelah kesepakatan Sekutu di Konferensi Yalta pada bulan Februari 1945 dengan masuknya pasukan Uni Soviet ke Manchuria untuk mempercepat kekalahan Jepang. Kuomintang awalnya yakin bahwa niat Soviet menduduki Manchuria adalah membantu mereka mengalahkan Jepang dan tidak ada kepentingan lain.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II pada 15 Agustus 1945, Pemerintah Nasionalis-Kuomintang memindahkan ibukota kembali ke Nanjing. Dengan bantuan Amerika, tentara Nasionalis pindah ke utara seiring menyerahnya Jepang di daerah itu. Uni Soviet yang masih menduduki Manchuria kemudian membantu Partai Komunis agar bisa lebih kuat lagi dalam menghadapi konflik dengan Kuomintang.

Berdirinya Republik Rakyat China

Menjelang berakhirnya Perang Dunia II perang, Amerika Serikat mengerahkan kapal perang US Marines untuk mengantisipasi Uni Soviet menyerang Beijing dan Tianjin serta sebagai upaya memberikan dukungan logistik pada  pasukan Kuomintang di sebelah utara dan timur laut Tiongkok.

Untuk membantu tujuan ini, pada 30 September 1945 Divisi Marinir Pertama tiba di Tiongkok dan diberi tugas dengan tuntutan keamanan di wilayah Semenanjung Shandong dan bagian timur Provinsi Hebei.

Melalui pengaruh mediasi Amerika Serikat gencatan senjata militer disepakati pada bulan Januari 1946, namun setelah itu pertempuran kembali terjadi antara Kuomintang dan Komunis. Ditengah isu permasalahan ketidakberesan korupsi yang mnjangkiti pemerintah Republik China pimpinan Kuomintang, serta meningkatnya hasutan dan propaganda yang dilakukan Partai Komunis, rakyat China mulai ragu pada Kuomintang dan berpaling bersimpati pada Partai Komunis.

Meski terlambat, pemerintah saat itu berusaha untuk menarik simpati dan dukungan rakyat melalui reformasi internal. sayangnya usaha ini sia-sia karena korupsi merajalela dan kekacauan politik dan ekonomi telah merajalela. Pada akhir 1948 posisi Kuomintang kian suram dan terjepit. Militer Kuomintang  mengalami demoralisasi, sehingga meskipun Kuomintang memiliki keuntungan dalam jumlah angkatan bersenjata dan senjata, serta menguasai wilayah dan populasi yang jauh lebih besar dan menikmati dukungan internasional yang cukup besar namun mereka terus mengalami banyak kekalahan dari Tentara Pembebasan Rakyat, Partai Komunis China.

Pada Januari 1949 Beijing diambil alih oleh Komunis tanpa perlawanan. Antara April dan November Kuomintang kehilangan kota-kota besar kepada Komunis dengan sedikit perlawanan. Dalam kebanyakan kasus pedesaan dan kota-kota kecil sekitarnya telah berada dibawah pengaruh komunis, jauh sebelum kota. Akhirnya, pada tanggal 1 Oktober 1949, pihak Komunis mendirikan Republik Rakyat China.

Sementara itu Parta Kuomintang pimpinan Chiang Kai-shek pada 1 Oktober 1949 bersama para pendukungnya yang kurang lebih berjumlah dua juta serta ratusan ribu pasukan meninggalkan China daratan menuju ke Pulau Taiwan. Selanjutnya pada 7 Desember 1949 Chiang menyatakan Taipei sebagai ibukota sementara Republik China.

Ditulis Unknown Pada Thursday, February 18, 2016 Komentar

Tragedi Tiananmen 4 Juni 1989 : Noda Hitam Reformasi China

Tragedi Tiananmen 4 Juni 1989 : Noda Hitam Reformasi China

China Konflik Sejarah

Tragedi Tiananmen adalah sebuah lembaran hitam dalam masa reformasi ekonomi China dibawah kepemimpinan Deng Xiaoping sekaligus memberikan pukulan telak pada kepemimpinan Partai Komunis China untuk membentuk sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan aspiratif. Peristiwa yang terjadi 26 tahun silam, tak mungkin terhapus dalam sejarah dunia begitu saja meskipun Pemerintah China berusaha keras menghapus memori tentang peristiwa tersebut. Pada 4 Juni 1989, tentara China dengan kekuatan militernya membubarkan paksa demonstrasi yang terjadi di Lapangan Tiananmen yang berubah menjadi pembantaian massal terhadap ribuan massa pro-Demokrasi yang menuntu reformasi besar-besaran dalam pemerintahan China yang dituding penuh korupsi, kolusi dan Nepotisme.

Aksi ini dipicu oleh dengan terbunuhnya Sekretaris Jenderal Partai Komunis Hu Yaobang pada bulan April 1989. Hu yang dikenal memiliki pandangan Liberal dicopot dari jabatanya kemudian tidak lama setelah itu dilaporkan meninggal.

Kematian Hu ini lalu memicu kemarahan dari kelompok intelektual masyarakat China yang menganggap tidak adil perlakuan Partai Komunis bagi Hu serta diperlukanya reformasi besar-besaran dalam politik dan ekonomi China dengan mengadakan demontrasi besar –besaran di Lapangan Tiananmen pada 15 April 1989 . Mereka mengajukan beberapa tuntutan antara lain mendukung pandangan kritis dan reformis Hu Yaobang tentang demokrasi dan kebebasan, mereka juga melancarkan kampanye melawan polusi spiritual dan liberalisasi borjuis yang dinilai salah.Serta juga menuntut pemerintah memublikasikan informasi pendapatan yang diperoleh pejabat negara dan anggota keluarganya.

Pemerintah diminta mengakhiri larangan penerbitan media swasta dan menghentikan sensor media.

Mahasiswa juga menuntut pemerintah menambah anggaran pendidikan dan meningkatkan gaji kaum intelektual, serta mengakhiri larangan demo di Beijing.

Pada pemakaman Hu, sekelompok besar mahasiswa berkumpul di lapangan Tiananmen dan meminta pemerintah China mengabulkan tuntutan mereka. Serta menuntut untuk bertemu Perdana Menteri Li Peng, yang dipandang luas sebagai saingan politik Hu untuk berdialog, namun tuntutan mereka ini gagal, Oleh karena tuntutan mereka gagala lalu Para mahasiswa tersebut mengadakan sebuah mogok di universitas di Beijing.

Pada 26 April, seorang editor Harian Rakyat menuduh mahasiswa merencanakan kekacauan. Pernyataan ini membuat kemarahan para mahasiswa, dan pada 27 April sekitar 50.000 mahasiswa pergi ke jalan-jalan Beijing, tidak menghiraukan perintah bubar yang diumumkan oleh penguasa dan tetap menuntut pemerintah mencabut pernyataan harian tersebut.

Kemudian pada 4 Mei, sekitar 100.000 pelajar dan pekerja berparade di Beijing meminta pemerintah untuk reformasi media bebas dan sebuah dialog formal antara penguasa dan wakil pilihan mahasiswa. Pemerintah menolak dialog tersebut, dan hanya setuju untuk berbicara dengan anggota dari organisasi pelajar yang ditunjuk. Situasi terus memburuk di China lalu pada 13 Mei 1989, mahasiswa menduduki Lapangan Tiananmen sebagai  dan memulai protes lapar sebagai bentuk perlawanan terhadap Pemerintah China. Mereka meminta pemerintah menarik tuduhan yang ditulis di Harian Rakyat dan memulai pembicaraan dengan wakil mahasiswa. Ratusan mahasiswa turut serta dalam protes lapar dan didukung oleh ratusan ribu mahasiswa dan juga penduduk Beijing, yang berakhir selama seminggu.

Meskipun pemerintah mengumumkan Undang-undang Darurat pada 20 Mei, demonstrasi massa terus berlanjut. Setelah para pemimpin Komunis berunding mengadakan pertemuan, maka keluarlah perintah untuk menggunakan kekuatan militer untuk memecahkan krisis tersebut, Pejabat Zhao Ziyang ditendang dari kedudukannya sebagai pemimpin politik karena dianggap gagal dalam mencegah aksi militer. Lalu Partai Komunis memutuskan untuk menghentikan situasi itu sebelum berkembang lebih jauh.

Setelah selama tujuh pekan, ratusan ribu mahasiswa dan masyarakat menduduki Lapangan Tiananmen pada 4 Juni 1989, Pemerintah Tiongkok mengerahkan Tentara Pembebasan Rakyat dari Brigade 27 dan 28 dengan kekuatan 54 Tank untuk mengendalikan situasi keamanan kota Beijing khususnya Lapangan Tiananmen. 

Akhirnya bentrokan bedarah antara militer dan pengunjuk rasa tak dapat terhindarkan yang mengakibatkan tewasnya ribuan orang dari Pihak Demonstran karena Pihak Pemerintah China sampai saat ini tak pernah mengeluarkan hasil resmi data korban hingga sekarang dan juga berusaha menghapus tentang memori peristiwa tersebut dengan mengadakan sensor media ketat dan larangan memperingati peristiwa tersebut

Karena tak ada laporan resmi dari pemerintah China maka beberapa lembaga independen berusaha melansir jumlah korban tewas dari peristiwa tersebut namun hasilnya berbeda-beda: 400-800 (CIA), dan 2.600 (Palang Merah Tiongkok) sementara para mahasiswa pengunjuk rasa mengklaim bahwa lebih dari 7.000 orang yang terbunuh. Setelah kekerasan ini, pemerintah melakukan penangkapan di mana-mana untuk menekan sisa-sisa pendukung gerakan itu. Pemerintah juga membatasi akses pers asing dan mengendalikan liputan atas kejadian-kejadian di pers daratan Tiongkok. Penindasan terhadap protes Lapangan Tiananmen mengundang kecaman yang luas oleh Amerika Serikat dan pemerintah negara-negara Barat lainnya serta juga sekutu dekat mereka Uni Soviet.

Ditulis Unknown Pada Saturday, February 06, 2016 Komentar

Pembrontakan Boxer di China

Pembrontakan Boxer di China

China Pembrontakan

Pemberontakan Boxer merupakan sebuah titik kulminasi dari kekecewaan masyarakat China terhadap masuknya bangsa asing ke dalam wilayahnya yang telah menyebakan China sebagai bangsa yang terhina, apalagi sejak kekalahan China dalam Perang Opium I (1839-1842). China terus berkurang wilayah kedaulatanya karena dirongrong oleh para bangsa asing yang seolah-olah membagi wilayah China sesuka hati mereka yang menimbulkan sentimen kuat anti asing dalam masyarakat China. Selain itu kehidupan politik, sosial dan ekonomi mengalami kemerosotan tajam sejak masuknya orang-orang asing tersebut

Sikap anti asing oleh masyarakat China ini lalu berubah menjadi sikap anti Keristen, karena bangsa-bangsa asing di china sangat getol menyebarkan agama Keristen di China sehingga mereka menganggap orang-orang china yang beragama Keristen sebagai bagian dari orang asing yang harus dimusnahkan dan diusir dari China.

Faktor- Faktor timbulnya Pembrontakan Boxer

Sikap Anti asing

Pembrontakan ini sejak awal dipicu oleh sikap anti asing masyarakat China, lebih-lebih masyarakat menganggap segala kekacauan yang terjadi di China baik kekacauan politik, sosil dan ekonomi serta terjadinya berbagai bencana alam di China karena disebabkan masuknya orang-orang asing ke negara tersebut. Masuknya bangsa Asing dianggap sebagai sebuag kehilangan kedaulatan China, apalagi semenjak kekalahan dalam Perang Candu I, yang menimbulkan keinginan mengusir bangsa asing dari negara tersebut. 

Perasaan anti asing juga bertambah akibat dari perkembangan imperialisme asing pada tahun 1890-an terutamanya selepas kekalahan China dalam Perang China-Jepang 1894-1895. Yang membuat seolah para bangsa asing membagi sesuka hati wilayah China sesuka hatinya sehingga hilangnya kedaulatan wilayah negara tersebut

China juga sangat membenci tindakan-tindakan bangsa asing di China yang melindungi para buronan-buronan pemerintah seperti Inggris telah membantu pelarian seorang penjahat bernama Kung Yu Wei dan Liang Chih Chao dengan mengizinkanya tinggal di Hong Kong dan kemudian mendapat perlindungan di Jepang. 

Sikap anti asing lalu berubah menjadi sentimen keagamaan karena bangsa-bangsa barat di China selain berdagan dan menguasai wilayah China mereka juga menyebarkan agama Keristen. Apalagi setelah perjanjian Whampao (1844) dan Konvensi Peking (1860) yang memberikan kebebasan dan perlindungan pada misionaris-misionaris Keristen sehingga orang-orang China beranggapan bahwa orang China yang telah memeluk Keristen telah “murtad” dari kepercayaan dan falsafah orang-orang China yang berasaskan Confucianisme. Sehingga orang-orang China Keristen sama dengan orang-orang asing yang merupakan musuh utama bangsa China saat itu

Dukungan dari Istana dan Pegawai Pemerintah

Pembrontakn ini mendapat dukungan dari kalangan istana yang dipimpin oleh Maharani Dowager Tzu Hsi yang merupakan faktor penting meletusnya Pembrontakan Boxer. Maharani yang menyadari Dinasti Qing tidak mampu mengalahkan orang-orang asing yang telah merongrong kedaulatan China berpendapat untuk mengalihkan perhatian rakyat agar tak menyalahkan Kerajaan Manchu, mendukung gerakan-gerakan anti asing di kalangan masyarakat Cina.

Selain itu juga ada dukungan dari pegawai-pegawai Dinasti Qing seperti Gubenur Shantung Li Ping Heng dan kemudian Yu Hsien serta pegawai-pegawai lainya seperti Putera Tuan, Putera Chuan, Kang I dan Yu Lu. Sehingga tidak aneh jika pembrontakan Boxer ini dimulai dari wilayah Shantung. Selain 

Bencana alam

Pada tahun 1890-an China mengalami berbagai bencana alam besar seperti kemarau panjang yang terjadi di sekitar Sungai Yangtze dan di beberapa wilayah Utara lainya. Pada 1898, banjir besar melanda kawsan Hwang Ho. Pada tahun yang sama, kelaparan besar melnada kota Shantung. Orang-orang China menganggap berbagai bencana tersebut terjadi karena kemarahan dewa khususnya dewa tanah karena sikap orang –orang asing yang telah memusnahkan tempat kuil-kuil sebagai kediaman dewa sehingga menimbulkan kemarahan dewa. Untuk mencegah dan menhilangkan bencana-bencana tersebut maka orang-orang ini menganggap perlu mengusir orang-orang asing tersebut.

Pemerintahan yang lemah 

Pada akhir abad ke-19 Pemerintah China dianggap lemah karena dinggap gagal dalam upayanya membendung masuknya bangsa barat kedalam negara tersebut yang terus merongrong kedaulatan China dibawah pemerintahan Dinasti Qing. Hal ini dibuktikan dengan kekalahan mengahadapi Tentara Inggris dan eropa lainya dalam Perang Candu I (1839-1842) dan Perang Candu II (1856-1860) serta juga tidak mampu memadamkan pembrontakn dalam Perang Taiping (1851-1864) kecuali setelah mendapat bantuan negara-negara barat, serta kekalahan dari Jepang dalam Perang China-Jepang I (1894-1895). Lemahnya pemerintahan China saat itu menganggap ini adalah saatnya membnatu pemerintah memulihkan lagi keadaan China dengan mengusir para orang asing.

Sikap Anti Manchu

Faktor lain pendorong pembrontakan ini adalah sikap anti Manchu, Dinasti Qing yang memerintah China saat itu adalah berasal dari Suku Manchuria yang berasal dari Daerah timur laut China yang merupakan minoritas dari populasi China yang berasal dari etnis Han. Sikap Anti Manchu ini mereka wujudkan dalam slogan perjuangan mereka ialah “Gulingkan Manchu dan Usir Orang Asing” karena dua tokoh ini lah yang mereka nilai sebagai penyebab krisis yang terjadi di China saat itu. Namun pada tahun 1890-an, sikap mereka berubah menjadi pro Manchu dan anti asing di mana slogan mereka berubah jadi “Lindungi Manchu dan Usir Orang Asing” , karena adanya dukungan dari kalangan istana terhadap gerakan ini.

Munculnya Kongsi-Kongsi gelap

Pada tahun 1890-an muncul oragnisasi –organisasi bawah tanah seperti White Lotus Society, Big Sword Society, Eight Diagrams dan sebagainya. Organisai-organisasi gelap ini kemudian bergabung menjadi penyokong utama pembrontakan Boxer yang dikenali sebagai I Ho Tuan dan kemudiannya I Ho Chuan yang bertujuan untuk menciptakan persatuan, keadilan dan kedamaian bagi masyarakat China

Jalanya Pembrontakan Boxer

Pemberontakan Boxer mendapat nama daripada sekumpulan pemuda-pemudi daripada Shandong membentuk kumpulan seni-bela diri yang dikenali sebagai The Society of Righteous and Harmonious Fists . Kebangkitan pembrontakan Boxer bermula pada tanggal 1 November 1897,  ketika sekumpulan anggota Boxer yang berjumlah sekitar 20 hingga 30 orang telah menyerang seorang misionaris Keristen berkebangsaan Jerman, bernama George Stenz di Kota Shandong. Kejadian itu menyebabkan terbunuhnya George Stenz dan dua misionaris lainya.

Berita pembunuhan tersebut lantas sampai ke telinga pemerintah Jerman, Kaisar Wilhelm II. Setelah mendengar berita tersebut Kaisar Wilhelm II memerintahkan Skuadron pasukan Jerman di Asia Timur untuk menyerang China kemudian mereka menduduki Shandong. 

Meskipun Tentara Jerman berhasil menduduki shandong, namun perlawanan dari Pembrontak Boxer tak berhenti begitu saja malah lebih hebat lagi daripada sebelumnya. Dibawah pimpinan Jenderal Dong Fuxiang Pasukan Boxer berhasil meraih kemenangan demi kemenangan setelah berhasil membebaskan Shandong dari orang-orang barat pada tahun 1898 di Shandong, tempat di mana mereka mengawali pembrontakan dengan menyerang orang-orang keristen China. Kemudian melanjutkan memperluas serangan menuju ke Chihli, Shansi dan Manchuria. Mereka memusnahkan gereja-gereja dan jalan-jalan keretapi. Pada Mei 1900, Boxer telah membunuh 68 orang Keristen Cina dan membakar 75 buah gereja. Pada 14 Juni 1900, anggota-anggota Boxer tiba di Peking dalam usaha untuk mengusir orang-orang asing dari negara mereka itu. Banyak Tionghoa Kristen, orang Katolik terbunuh di provinsi Shandong dan Shanxi sebagai bagian dari pemberontakan. Dengan sloga Dukung Qing, hancurkan Bara, mereka terus beraksi

Pada 19 Jun 1900, Maharani secara langsung menyatakan dukunganya pada Pembrontakan Boxer. Pada hari itu juga Maharani memerintahkan pada orang -orang asing segera meninggalkan Beijing. Namun himbauan itu nyatanya tidak dihiraukan oleh orang-orang barat yang tinggal di Beijing. Setelah itu Maharani menyatakan perang pada 21 Jun 1900. Mereka pada awalnya meraih kemenangan dengan mengepung para pejabat perwakilan asing tetapi gagal menawannya. Meski begitu mereka berhasil membunuh membunuh duta besar Jerman, Von Ketterler dan Pegawai kedutaan Jepang bernama Sugiyama. 

Setelah mengetahui bahwa bangsa-bangsa barat yang ada di China sedang dikepung di Beijing maka Pada 15 gustus 1900, 19000 tentera asing yang merupakan tentara aliansi dari delapan negara sepertia Kekaisaran Jepang, Kekaisaran Rusia, Britania Raya, Perancis, Amerika Serikat, Kekaisaran Jerman, Kerajaan Italia, Austria-Hongaria dengan Komandan Edward Seymour dan Alfred Graf von Waldersee menyerang Beijing dan berhasil menguasai lagi kota tersebut.

Maharani Dowager Tzu Hsi kemudian melarikan diri ke Xian. Kemudian didakan perundingan untuk menghasilkan kesepakatan damai. Perwakilan dari China diwakili oleh Li Hung Chang dan Putera Kung dengan ketua perwakilan asing. Hasil dari perundingan tersebut dinamakan Protokol Boxer yang ditandatangani pada 7 September 1901.

Protokol Boxer ini mengakhiri pemberontakan dan mengenakan sanksi yang berat terhadap Dinasti Qing, sehingga sangat mempengaruhi kondisi politik, ekonomi, dan sosial pemerintah dan penduduk Cina pada saat itu. Pemerintahan tidak lagi dipercaya dan terjadi kenaikkan pajak yang besar untuk menutupi defisit keuangan akibat pembayaran utang menyebabkan Dinasti Qing semakin melemah dan akhirnya dijatuhkan melalui sebuah revolusi pada tahun 1911

 Pokok-Poko Isi Protokol Boxer antara lain

• China harus meminta maaf secara resmi dari Kerajaan Jepang dan Kerajaan Jerman karena kematian Duta Besar mereka Sugiyama dan Von Ketterler.
• Mereka yang terlibat dalam pemberontakan harus dihukum sesuai tingkat kesalahanya
• China harus membayar ganti rugi sebanyak 450 juta taels yang harus diselesaikan selama kurun waktu 40 tahun.
• China dilarang mengimport atau membuat senjata selama 2 tahun.
• China setuju menjalankan semua perjanjian yang telah ditandatangani dengan penguasa-penguasa asing.
• Para duta besar diizinkan menempatkan pasukan pengawal untuk menjaga keselamatan para pejabat kedutaan asing di Peking
• Para duta besar asing mendapat keistimewaan tambahan seperti pajak dan lain-lain.
• Para Duta Besar Asing diperbolehkan menduduki tempat-tempat strategik bagi menjamin keselamatan hubungan antara kedutaan di Peking dengan laut.
• Para Duta Besar asing diizinkan menduduki tempat-tempat strategis di sepanjang jalan keretapi terutamanya di kawasan pantai.
• Tugu Peringatan mesti didirikan di tempat orang-orang asing terbunuh.
• Pejabat Hal Ehwal Luar atau Tsungli Tamen ditukar menjadi Kementerian Luar Negeri.

Ditulis Unknown Pada Friday, January 29, 2016 Komentar

Deng Xiao Ping, Bapak Reformasi Ekonomi China

Deng Xiao Ping, Bapak Reformasi Ekonomi China

China Tokoh

Denga Xiao Ping merupakan pemimpin terkemukan China pada periode tahun 1980-an hingga tahun 1990-an setelah berakhirnya era Revolusi Budaya dan kematian Mao Zedong. Deng dikenal sebagai Bapak reformasi ekonomi China yang telah membawa negara tirau bambu ini kini menikmati kemajuan ekonomi yang pesat dengan mengadopsi sistem ekonomi kapitalis namun dengan kontrol yang kuat dipegang oleh negara untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat China.

Kekuatan Deng sejatinya berasal dari kualitas pribadinya bukan jabatan politik dan pemerintahan yang ia duduki karena Ia tidak pernah menduduki jabatan Ketua Partai Komunis China (PKC) atau Perdana Menteri China. Jabatan resminya hanya Wakil Ketua PKC dan Ketua Komisi Militer Pusat. Namun ia telah mampu mempengaruhi arah kebijakan Cina sehingga lebih mengikuti perkembangan jaman.

Anak Petani Kaya

Deng Xiaoping lahir dari keluarga etnis Suku Han di desa Paifang, Provinsi Sichuan ,

pada 22 Agustus 1904 di barat daya Provinsi Sichuan China . Ayah Deng, Deng Wenming, adalah pemilik tanah kelas menengah sedangkan Ibunya bermarga Dan, yang meninggal saat Deng masih kecil .

Belajar ke Luar Negeri

Pada usia 15 tahun, Deng pergi merantau ke Prancis untuk kuliah disana. Di negara Anggur ini Deng muda banyak belajar dengan pemikiran-pemikiran politik seperti Marxisme dan sosialisme. Disamping sekolah, Deng muda juga bekerja untuk membiayai hidupnya di Prancis. Ia pernah bekerja di sebuah pabrik baja dan restoran sehingga tahu betul bagaimana rasanya menjadi seorang buruh kasar. Pada saat itulah Deng muda berkenalan dengan Zhou Enlai yang juga sedang belajar disana. Karena perkenalan dari muda, kedua orang muda ini kemudian menjadi sahabat karib dalam perjuangan maupun dalam pembangunan Cina kedepanya. Pada saat itu Deng muda sudah mulai aktif dalam Partai Komunis Cina. Ketika Zhou Enlay menyelesaikan studi di Prancis, Deng mudalah yang kemudian ditunjuk menjadi pemimpin Liga Mahasiswa Partai Komunis China di Prancis.

Setelah menyelesaikan studinya di Prancis Deng Xiaoping melanjutkan sekolahnya di Rusia dan kemudian dia lebih mendalami ideologi komunis. Di Rusia, Deng muda semakin aktif dalam Partai Komunis dan kemudian menjadi Komisaris Partai dalam usia yang relatif muda.

Kembali Ke China

Pada tahun 1926 Deng Xiaoping memutuskan kembali ke tanah kelahiranya. Saat Deng kembali negara ini sedang mengalami perang penyatuan negara selainitu pada masa ini Partai berkuasa Kuomintang sedang berkoalisi dengan Partai Komunis China, karena itu Saat kembali ke China Deng bergabung dengan kesatuan tentara Feng Yuxiang untuk membantu Pemerintah pusat  mengalahkan para Jendral-jendral lokal yang membangkang terhadap pemerintah pusat .

Namun pada tahun 1927 koalisi antara Kuomintang dan Komunis bubar, karena Chiang curiga komunis akan menusuk dari belakang dan menguasai China. Hal ini membuat tentara Feng Yuxiang mendukung Chiang Kai - shek dan Komunis yang membentuk Tentara Pembebasab Rakyat. Perpecahan ini membuat otoritas Kuomintang bertindak represif pada Partai Komunis China. Sehingga Partai Komunis China kehilangan banyak anggotanya dan mengalami periode terburuk dalam perkembanganya

Pada awal pertempuran pasukan nasionalis Cina pimpinan Chiang Kai Sek ini berada di ats angin dan mampu menekan keberadaan Partai Komunis Cina dibawah pimpinan Mao Zedong. Karena pertempuran yang tidak seimbang dimana pihak nasionalis Cina mengerahkan 700.000 prajuritnya untuk mengepung Kiangsi yang menjadi pusat perlawanan Komunis, maka Mao Zedong memutuskan pihak Komunis Cina melarikan diri dari kepungan dan melakukan pelarian panjang yang kemudian disebut "Long March" terpanjang karena berlangsung selama setahun dengan jarak 9.600 km. Long march ini berlangsung mulai tahun 1934 dan berakhir pda tahun 1935.

Setelah invasi Jepang pada tahun 1937 Kuomintang dan Komunis berkoalisi lagi untuk melawan negara penjajah tersebut dalam masa perang melawan Jepang ini komunis banyak melakukan propaganda dan mulai membangun basis-basis kekuatanya di pedesaan sehingga Partai Komunis banyak mendapat simpati dari rakyat Cina.

Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, Deng menuju Chongqing, untuk berpartisipasi dalam pembicaraan damai antara Kuomintang pimpinan Chiang Kai - shek dan Partai Komunis China, namun pertemuan itu gagal mencapai kesepakatan dan perang antar dua kubu berkobar kembali

Pada waktu itu Deng telah menjadi Sekretaris Jendral Partai Komunis Cina dan berperan besar dalam perebutan wilayah yang ada ditanah kelahirannya Sichuan pada tahun 1949. Pada tanggal 1 Oktober 1949, pasukan Mao akhirnya dapat mengalahkan Kuo Min Tang dan memaksa mereka keluar China menuju Taiwan, Pada saat itu, Partai Komunis menguasai seluruh utara China, tapi masih ada beberapa wilayah di selatan yang dipegang oleh Kuomintang. Kemudian Deng ditugaskan untuk mengambil alih wilayah yang dikuasai Kuomintang tersebut. Di bawah pimpinan Deng, pasukan komunis berhasil menguasai Chongqing yang merupakan basis terkuat Kuo Min Tang yang tersisa di china daratan pada bulan November 1949 dan beberapa hari berhasil memasuki kota Chengdu, yang merupakan benteng terakhir pasukan kekuatan Chiang Kai Shek

Deng Xiaoping menghabiskan tiga tahun bertugas di Chongqing, setelah itu pada bulan Juli 1952, Deng dipanggil ke Beijing untuk menempati posisi yang lebih tinggi dalam Partai Komunis dan Pemerintahan China berkat kerja keras dan prestasinya selama perang komunis-Kuo Min Tang

Pimpinan Tinggi Partai Komunis China

Pada saat Kongres Partai Komunis China kedelapan tanggal 12-27 September 1956

Mao mulai mengajukan gagasanya tentang kepemimpinan baru kedepan bagi PKC karena saat itu usianya sudah menginjak 63 tahun dan kondisi kesehatanya mulai menurun. ia tidak ingin jika kematian menjemputnya tidak terjadi pertarungan kekuasaan di partai, sebagaimana yang terjadi di Uni Sovyet pasca Stalin. Kongres tersebut akhirnya memutuskan Liu Shaoqi dan Deng Xiaoping menjadi figur “garis depan” yang menangani urusan dalam negeri partai sehari-hari. Liu kemudian menempati posisi kedua tertinggi dalam partai dan selanjutnya menjadi pimpinan Partai Komunis China setelah akhir tahun 1958. Sementara Deng Xioaping diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai, yang kedudukannya merupakan orang nomor empat di Partai setelah Mao, Liu, dan Zhou Enlai. Mao sendiri secara bertahap mundur ke “garis kedua” dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengelola masalah hubungan luar negeri dan pertahanan nasional.

Akhir tahun 1958 Mao meletakkan jabatanya sebagi sebagai pimpinan Partai Komunis China. Dalam Kongres Rakyat Nasional memilih melantik Liu Shaoqi sebagai pengganti Mao. Namun Mao tetap menjadi Ketua Partai Komunis, namun dilepas dari tugas ekonomi sehari-hari yang dikontrol dengan lebih lunak oleh Liu Shaoqi, Deng Xiaoping dan lainnya yang memulai reformasi keuangan. Sementara itu Mao sengaja mengambil jarak dari pusat kekuasaan untuk merumuskan tentang konsep pembangunan China kedepan.

Era Lompatan Jauh Ke Depan

Pada tahun 1958 -1960, Mao Zedong memulai program ekonomi yang dinamakan "Lompatan Jauh Ke Depan" dimana Republik Rakyat Cina memulai program industrialisasi secara besar-besaran. Semua fokus dan tenaga diarahkan untuk menyukseskan program tersebut sehingga mengakibatkan pertanian terbengkalai dan menyebabkan puluhan juta rakya mati kelaparan. Karena kebijakan yang dianggap menyengsarakan rakyat ini Deng Xiaoping kemudian mulai menentang kebijakan Mao Zedong dan banyak diikuti oleh pemimpin-peminpin muda Partai Komunis lainya. Karena penentangan ini, Deng Xiaoping kemudian diturunkan dari pejabt partai dan pernah dihukum menjadi pekerja kasar. Tetapi ketika Perdana Mentri Zhou Enlai sakit parah, Deng Xiaoping dipanggil untuk menjadi Wakil Perdana Mentri.

Liu Shaoqi dan Deng Xiaoping memikul beban berat memulihkan ekonomi China yang hancur pasca kegagalan lompatan jauh ke depan. untuk memulihkanya mereka menerapkan kebijakan-kebijakan beraliran aliran liberalisme yang tidak sesuai dengan ajaran komunisme. sehingga tindakan mereka berdua menimbulkan ketidaksenangan dari Mao yang nantinya akan mengkampanyekan Revolusi Kebudayaan pada tahun 1966 karena Mao memandang kebijakana-kebijakan yang diterapkan Deng dan Li telah mengikis semangat revolusioner masyarakat.

Era Revolusu Kebudayaan

Pada tahun 1966 Mao mengkampanyekan diadakanya  Revolusi Kebudayaan 

Yang berujuan mengembalikan semangat revolusioner masyarakat China, namun dalam praktiknya revolusi kebudayaan malah membuat tatanan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat China ambruk. Revolusi yang berlangsung tahun 1966- 1976 ini, membuat sekali lagi Deng Xiaoping tersingkir dari kekuasaan dan hampir dihukum mati karena dianggap terlalu pro barat. Namun meninggalnya Mao Zedong membuat situasi berubah dan Deng Xiaoping tampil kedepan sebagai pemimpin Cina

Pasca Kematian Mao Ze Dong

Setelah kematian Mao Zedong pada 9 September 1976, Pemerintahan China yang baru mulai melakukan serangkaian gerakan perubahan arah kebijakan politik dan ekonomi yang bertentangan dengan ajaran Mao, Mereka mulai melakukan pembersihan dengan melakukan penangkapan pada “Kelompok Empat” (Jian Qing, Wang Hongwen, Yao Wenyuan, dan Zhang Chunqiao) tanggal 11 Oktober 1976 karena tuduhan kejahatan berada di balik kerusuhan sosial selama Revolusi Kebudayaan yang dijalankan oleh Mao. Setelah itu kelompok triumvirat baru lahir di pemerintahan yang terdiri dari Hua Guofeng, Ye Jianying, dan Li Xian . Kelompok inu berusaha mengembalikan kekuasaan Deng Xiaoping dan menghapus arus pengaruh kiri Mao  dalam sistem politik.

Pada bulan Juli 1977, Hua Guofeng yang menggantikan Mao mengambil resiko besar, membebaskan Deng yang berarti menentang kehendak Mao. Namun Komite Sentral memberikan syarat agar Deng Xiaoping mau bersedia menerima segala tuduhan dan bertanggung jawab atas peristiwa Tiananmen 1976, sebagai syarat atas pembebasannya,

Deng akhirnya mau mengakui beberapa kelemahan dari peristiwa-peristiwa di tahun 1975, dan akhirnya pada sidang Komite Sentral partai dia kembali pada semua jabatannya yang dipegang sebelum dipecat pada tahun 1976.

Kehidupan politik pasca Mao dicirikan oleh sejumlah perubahan mendasar. Pada Kongres Partai Nasional (KRN) ke-11, yang diadakan pada tanggal 12-18 Agustus 1977, Hua Guofeng diresmikan sebagai ketua partai (7 Oktober 1976 – 28 Juni 1981), sementara Ye Jianying, Deng Xiaoping, Li Xiannian, dan Wang Dongxing dipercaya sebagai wakil ketua. Kongres juga mengumumkan berakhirnya Revolusi Kebudayaan secara resmi, dan menimpakan semua kesalahan yang ditimbulkannya pada Kelompok Empat, serta menekankan kembali bahwa "tugas mendasar partai dalam periode bersejarah yang baru adalah membangun Cina menjadi sebuah negara sosialis yang modern dan kuat pada akhir abad ke-20". Dalam konteks inilah kemudian Deng Xiaoping menjalankan politik Empat Modernisasi dan reformasi ekonomi.

Reformasi Ekonomi China

Puncak dari naiknya kembali Deng ke tampuk kekuasaan dan dimulainya reformasi dengan sungguh-sungguh dicapai pada Sidang Pleno Ketiga Komite Sentral Partai Komunis China yang ke-11 pada bulan Desember 1978. Sidang Pleno Ketiga ini dianggap sebagai titik balik utama dalam sejarah politik Cina modern yang berusaha mengkoreksi kebijakan masa lalu pemerintahan Mao Zedong.

Pada Kongres tersebut Deng Xiaoping mencetuskan reformasi China yang disebut dengan Gaige Kaifang (reformasi dan keterbukaan). Reformasi tersebut sering disebut Sì gè Xiàn Dàihuà (The Four Modernizations). Empat pilar empat modernisasi itu adalah Reformasi Pertanian, Industri, Teknologi dan Pertahanan. Maka sejak itu berakhirlah era ketertutupan China dengan dunia luar (China sering disebut negara tirai bambu karena sifat ketertutupannya itu, serupa dengan negara-negara komunis di Eropa Timur saat itu yang disebut negara tirai besi).

Dalam kongres Sidang Pleno Keempat Komite Sentral ke-11, September 1979, Deng mempresentasikan  "penilaian awal" atas tiga puluh tahun kekuasaan Komunis. Pada sidang itu, Wakil Ketua PKC Ye Jianying menegaskan sejumlah pencapaian partai seraya mengakui bahwa kepemimpinan partai di masalalu juga telah membuat sejumlah kesalahan politik serius yang merugikan rakyat. Lebih jauh, Ye menyatakan Revolusi Kebudayaan sebagai "sebuah bencana yang menggegerkan" dan " kemunduran terburuk kaum sosialis”. Meskipun Ketua Mao tidak secara khusus disalahkan, tidak ada keraguan tentang bagian tanggung jawabnya. Sidang juga mensahkan penerimaan resmi sebuah garis ideologis baru yang menyerukan untuk "mencari kebenaran dari fakta" dan unsur-unsur lainnya dan pemikiran Deng Xiaoping. Pukulan lebih jauh lagi bagi Hua adalah persetujuan dimundurkannya sejumlah elemen kiri dari pos-pos utama partai dan pemerintahan.

Kemajuan ekonomi dan pencapaian-pencapaian politik telah cukup memperkuat posisi reformis Deng sehingga pada bulan Februari 1980 partai menyelenggarakan Sidang Pleno Kelima Komite Sentral KPN ke-11. Komite Sentral mengangkat anak didik Deng, Hu Yaobang dan Zhao Zhiyang masuk ke Komite Tetap Politbiro dan Sekretariat Jendral PKC yang baru saja diperbarui. Selaku sekretaris jenderal, Hu Yaobang bertanggung jawab penuh menjalankan roda organisasi partai. Yang paling mengharukan dan sidang ini adalah keputusan merehabilitasi nama Presiden, Liu Shaoqi yang ikut tewas akibat Revolusi Kebudayaan.

Akhirnya, pada sidang Komite Rakyat Nasional ke-5 di bulan Agustus dan September 1980, keunggulan Deng dalam pemerintahan semakin terkonsolidasi ketika dia menyerahkan jabatan wakil perdana menterinya (17 Januari 1975 – 10 September 1980) dan Hua Guofeng mundur dari kursi perdana menteri untuk kemudian digantikan oleh Zhao Ziyang sebagai Perdana Menteri (1980–1987).  Pemerintah melanjutkan kebijakan reformasi ekonominya dengan menetapakan  Kota Shen Zhen Selatan menjadi kota pertama “Zona Ekonomi Khusus” pada tahun 1980. Dengan  dengan kebijakan pasar yang lebih fleksibel dan di tahun yang sama daerah perikanan ini berubah menjadi pusat perkapalan dan manufaktur.

Di bulan Juni 1981 Sidang Pleno Keenam Komite Sentral KPN ke-11 mensahkan tonggak bersejarah menandai berlalunya era Maois, Hua Guofeng juga mundur dari kursi Ketua Partai Komunis China. Komite Sentral menerima pengunduran diri Hua Guofeng dan memberinya posisi yang menyelamatkan mukanya dengan menjabat  selaku Wakil ketua partai. Sementara itu Hu Yao Bang naik menjabat sebagai Ketua Partai Komunis China antara tahun 1981-1982 menggantikan Hua Guofeng dan kemudian sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis China kembali antara kurun tahun 1980-1981 dan 1982—1987.Hua Guofeng juga menyerahkan posisinya sebagai ketua Komisi Militer Pusat Partai partai kepada Deng Xiaoping (28 Juni 1981 – 9 November 1989) .

Karena pola kepemimpinan Deng yang cenderung terbuka dan akhirnya negara –nengara barat mau bekerjasama dan mengakui keberadaan RRC dalam pergaulan internasional. Denga terjalinya diplomatik yang baik dengan barat Deng juga berhasil mempersatukan China lagi dengan mendapatkan Makau lagi dari Portugis melalui penandatanganan Joint Declaration pada tanggal 13 April 1987 dan Hong Kong dari Inggris melalui kesepakatan pada 26 September 1984

Era kekuasaan Deng ternoda dengan terjadinya Tragedi Tiannamen pada 4 Juni 1986, Aksi demonstasi mahasiswa memprotes korupsi dan pengekangan politik dengan menduduki Lapangan Tiannamen berubah menjadi bentrokan berdarah setelah pemerintah menggunakan kekuatan militernya untuk memaksa demonstran membubarkan diri yang mengakibatkan tewasnya ribuan orang.

Kematian Deng

Pada tahun 1990 Deng mengundurkan diri dari semua jabatan politiknya di pemerintahan karena faktor usia dan kesehatan yang menurun. Selanjutnya pemimpin reformis China, ini wafat pada 19 Februari 1997 di usia 92 tahun. Prosesi pemakaman Deng dipimpin oleh Presiden China Jiang Zemin. Zemin adalah salah seorang pengikut setia Deng. Di bawah pemerintahannya, berbagai kebijakan ekonomi Deng terus dilanjutkan yang berhasil membawa Cina menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia.

                                                       

Ditulis Unknown Pada Tuesday, January 26, 2016 1 Komentar