Mengenal Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia (IV)

Setelah rezim Orde Lama tumbang melalui Surat Perintah 11 Maret 1966 yang berisi tentang perintah pengamaanan pada pemerintahan pasa kudeta Gerakan 30 September 1965 yang lalu berubah menjadi kudeta merangkak yang dilakukan ole Soeharto dengan mengikis pengaruh-pengaruh Soekarno dan puncaknya pemecatan Presiden Soekarno oleh MPRS pada tahun 1967

Orde Baru

Orde baru dibangun sebagai koreksi dari Orde lama dan pemerintahan ini merupakan tatanan seluruh perikehidupan rakyat, bangsa dan negara yang diletakkan kembali pada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pemerintahan orde baru dipimpin oleh pengemban supersemar yaitu presiden Soeharto, pada kurun waktu 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. lstiiah orde baru digunakan sebagai pemisah antara kepemimpinan sebelum tahun 1966 dengan kepemimpinan sesudah 11 Maret 1966.

Orde baru merupakan koreksi terhadap segaia macam bentuk penyimpangan sejarah bangsa Indonesia yang tedadi sejak tahun 1945 sampai 1965. Dalam masa orde baru diberlakukan demokrasi Pancasila, yaitu untuk menerapkan kedauiatan rakyat dalam kehidupan pemerintahan. Sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi Pancasila maka orde baru menyeienggarakan pemilihan umum secara teratur. Penyelenggaraan pemilu pada masa orde baru terjadi beberapa kali, yaitu:

No	tahun	Parpol Peserta pemilu
1	1971	Golkar, Nu, Parmusi, PNII,PSII, ParkIndo,Partai Katolik, Peru, IPKI dan Murba PPP (gabungan NU, Parmusi,PSII dan Perti), Golkar, PDI (gabungan PNI, Parkindo, Partai Katholik, IPKI dan Murba) PPP, Golkar, dan PDI PPP, Golkar, dan PDI PPP, Golkar, dan PDI PPP, Golkar, dan PDI
2	1977
3	1982
4	1987
5	1992
6	1997

Pemerintah orde baru dapat berjalan dengan baik menurut UUD 1945, hal ini terjadi karena keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Lembaga negara pun dapat berfungsi dengan baik, stabilitas keamanaan dan perekonomian dalam pemerintahan orde baru semakin membaik. Soeharto sebagai presiden Indonesia pada waktu itu telah dipilih MPR sebanyak 6 kali pemilu, yaitu dalam pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Namun dalam masa jabatan lima tahun yang ke tujuh, tidak dapat diselesaikan oleh presiden Soeharto, karena tanggal 21 Mei 1998 terjadi aksi-aksi demonstrasi mahasiswa bersama rakyat. Demonstrasi besar-besaran ini menuntut mundurnya Soeharto dari jabatannya sebagai presiden. Pemerintahan orde baru yang di pimpin oleh presiden Soeharto dianggap telah meiakukan banyak penyimpangan terutama maraknya KKN dan berbagai pelanggaran HAM berat, ditambah lagi karena keadaan ekonomi sejak tahun 1997-1998 menurun sehingga makin rakyat marah dan menginginkan adanya perubahan dan pergantian presiden.

Selanjutnya karena banyaknya tuntutan dan tekanan dari rakyat yang menginginkan dirinya mundur, Soeharto akhirnya menyerahkanjabatannya sebagai presiden kepada wakil presiden BJ. Habibie berdasarkan pasal 8 UUD 1945. Kemudian MPR melantik BJ. Habibiemenjadi presiden ketiga RI, dan dengan digantikannya Soeharto sebagai presiden oleh BJ. Habibie sebagai presiden baru maka masa pemerintahan orde baru berakhir.

Dalam pemerintahan orde baru, terdapat beberapa penyimpangan yang tidak selaras dengan demokrasi sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945, di antaranya adalah:

1. Fungsi lembaga majelis permusyawaratan tidak bedalan dengan baik, melainkan hanya menjadi stempel pemerintahan saja dalam melegaiisasi tindakannya.

2. Fungsi Iembaga peradilan tidak sebagaimana mestinya, peradilan hanya memihak pemerintah, sedangkan masyarakat tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka dapatkan.

3. Pelaksanaan perekonomian hanya menguntungkan sebagian orang saja yang duduk dalam pemerintahan dan menjadikan mereka sebagai konglomerat.

4. Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sangat kentara dalam segala aspek kehidupan bernegara dan sudah sangat merugikan kekayaan negara.