“REFORMASI AGRARIA UNTUK MENGANGKAT DERAJAT SANG PETANI”

Oleh : Roni Dita Ariestiyana

Indpnesia adalah Negara yang tanahnya subur dan kaya akan sumberdaya alam, baik hayati maupun hewani ‘’bahkan ada ungkapan tongkat saja yang ditancapkan ke itanah saja bisa tumbuh menjadi makanan karena suburnya tanah negeri ini . sehingga saat kita mengetahui kenyataaan yang sangat luarbiasa itu terasa cukup ironis sekali ketika saat kita mendengar bahwa ada saudara kita yang menderita busung lapar

“Soal pangan adalah soal hidup dan matinya sebuah bangsa. Seperti yang pernah Bung Karno katakan saat Pidato Peresmian Gedung Fakultas Pertanian UI ( yang kelak merupakan cikal bakal lahirnya IPB ) pada Tahun 1952 “

“Politik bebas, prinstop, keamanan, masyarakat adil dan makmur ‘mens sana in corpores sano’, semua itu menjadi omong-kosong belaka, selama kita kekurangan bahan makanan, selama kita minta tolong beli beras dari negara-negara tetangga“.

Saat kita berusaha mencerna kata – kata itu kita akan mengangguk – anggukkan kepala mengiyakan kata – kata Sang Proklamator kita tersebut, dan kita pula saat membaca berbagai sejarah tentang berbagai konflik di dunia kita dapat menemukan fakta bahwa sesungguhnya akar dari segala Konflik yang terjadi selama ini adalah bermula dari usaha memenuhi “kebutuhan perut.”

Memiliah Paradigma dan meluruskan salah Urus

Kelaparan di berbagai belahan dunia bukan persoalan kelangkaan sumberdaya maupun tekhnologi melainkan sebuah pilihan baik di tingkat national maupun global . Sebuah Pemerintahan bisa mengambil keputusan politik nuntuk memastikan semua warga Negaranya tidak lapar dengan merubah paradigma ekonomi, budidaya dan Kebijakan nasional yang memihak pada serta kaum miskin. Paradigma monokultur dan agribisnis serta agroindustri perlu diubah menjadi paradigm keberagaman dan pengembangan agroekosistem berdasarkan keunggulan local

Jadi mengatasi diawali dari sebuah pilihan paradigma dan tekad Politik pada tingkat pemerintahan pusat Pilihan Pertama adalah mengembalikan kedaulatan atas benih dan agroekosistem pada Petani

Pilihan Kedua berkaitan pada pengelolaan pertanian menggunakan beragam cara dengan memfokuskan pada perlindungan dan pengembangan Sistem pertanian yang mengangkat keunggulan lokal

Pilihan ketiga adalah kebijakan melindungi petani sebagai Produsen pangan dengan mencoba menerapkan berbagaai kebijakan sebagai berikut,

1. Kebijakan Pertanian Terintegrasi

Kebijakan Pertanian harus menjadi bagian yang terintegrasi dengan pembangunan perdesaan yang ramah pada petani serta ramah pada lingkungan ,dan adil dengan sasaran , agar penduduk desa tidak harus atau sampa keluar dari desanya untuk memperoleh Pelayanan Pendidikan hingga Menengah atas , pelayanan kesehatan ,telekomunikasi dan tekhnologi yang memadai, sehingga dengan kata lain tujuan utama dalam Kebijakan Pembangunan ini kita harus menciptakan Desa Swasembada karena nantinya Desa - Desa akan dijadikan sebagai basis utama dalam pembangunan nasional seperti sebuah taktik perang yang pernah dipraktikan oleh Polpot dengan “Taktik Desa Gerilya Kota” dengan menguasai Desa - desa di sekitar perkotaan untuk kemudian melumpuhkan kehidupan perkotaan lalu menguasainya dan selanjutnya merebut seluruh wilayah Kamboja di masa lalu .karena Desa akan berfungsi sebagai Penopang utama Perkotaan baik sebagai produsen pangan serta sumber tenaga kerja .Dan untuk meredam berbagai konflik serta masalah yang timbul di masa mendatang karena disparitas antara masyarakat perkotaan dan pedesaan harus terjadi sinergitas yang baik untuk memperkecil peluang terjadinya konflik.

2. Meningkatkan Tarah hidup petani

Mengangkat Harkat dan Martabat Petani, adalah salah satu komponen sangat penting dalam usaha mewujudkan Swasembada Pangan karena tanpa mereka pertanian kita tidak akan bisa berjalan. Dan jika mereka lemah , dan tak berdaya maka Pertanian kita tak bisa bergeliat dan kita tak kan bisa makan, Sehingga Pemerintah harus meningkatkan harkat dan martabat mereka dengan meningkatkan pengetahuan mereka dengan berbagai penyuluhan dan program pelatihan ilmu pengetahuan tentang produksi dan manajemen produksi, selain itu dari sisi Sosial - ekonomi pemerintah pun harus melindungi serta memperhatikan Hak Sosial -Ekonomi dan Hak Kultural mereka dengan memberikan berbagai subsidi ,keringanan Pajak ,dan berbagai insentif serta dukungan politik serta investasi yang besar bagi infrastruktur pendukung Pertanian sebagai Balas budi atas jasa besar mereka bagi Negara ini agar Pengelolaan Pertanian kita dapat berjalan dengan baik sehingga dapat menyuplai teus kebutuhan pangan nasional secara memadai.

3. “STOP BERASISASI “ (Diversifikasi Pangan)

Pemerintah harus sadar bahwa makanan pokok masyarakat kita bukan beras dan beras belum pasti cocok dengan perut semua orang indonesia, sehingga Diversifikasi Pangan adalah salah satu jalan menyelamatkan Negara ini untuk keluar dari bayang – bayang kekurang pangan dan dari ketergantungan akan beras impor karena negara kita ini sangat kaya akan sumberdaya hayati sebagai sumber pemenuhan kebutuhan karbohidratnya karena, kita masih memiliki ketela , umbi-umbian ,jagung , sagu dan lain –lain dan Pemerintah harus sadar dan mulai mensosialisasikanya pada masyarakat agar tidak bergantung pada beras serta pemerintah pun juga harus merubah “mindsetnya” bahwa makanan Pokok kita bukan beras karena saudara- saudara kita diluar Jawa lebih suka menggunakaan umbi – umbian , ketela dan Sagu untuk makanan pokoknya sehingga BULOG pun harus juga membuat cadangan pangan nasional dengan sumberdaya hayati selain beras sehingga pemerintah tidak sesuka hatinya melakukan seragamisasi beras pada makanan seluruh warganya. Karena sejarah telah memberikan pelajaranya pada tahun 2007 saat terjadi kelaparan di Yahukimo akibat gagal panen umbi -umbian yang menewaskan 60-an jiwa . Pemerintah dengan sigap meresponya dengan mengirim berto- ton beras kesana lalu apa yang terjadi , masyarakat disana malah menderita diare karena tidak cocok dan terbiasa dengan makan beras karena makanan pokok mereka adalah sagu dan umbi –umbian . Kemudia apa fakta sejarah ini tidak membuat pemerintah sadar ada yang salah dengan kebijakan Pangan mereka dengan melakukan “bersasisasi”.

4. Kebijakan berbasis kearifan lokal

Kebijakan Pertanian tidak boleh bersifat seragam, karena kemajemukan masyarakat kita serta kearifan lokal yang berbeda antar daerah sehingga tidak bisa kebijakan pertanian itu dibuat bersifat operasional melainkan harusnya hanya secara “general“ untuk memberikan peluang sebesar – besarnya bagi pengembangan keunggulan kearifan lokal masyarakat setempat, dengan tujuan untuk melindungi sistem lokal yang ada beserta agar mencegah kerusakan sumber daya alam dari tekhnologi dan mungkin metode pertanian yang dapat merusak sumberdaya alam serta sistem lokal yang telah tertanam di masyarakat.

5. Kebijakan Partisipatif

Kebijakan Pertanian harus dirumuskan nmelalui konsultasi Partisipatif dengan para Petani . Hal ini membutuhkan perubahan pandangan dimana Petani perlu dianggap sebagai “ Objek “ dan “Subjek” dari Kebijakan itu sehingga suara mereka harus sangat didengar paling utama dalam tiap perumusan Kebijakan agrarian disamping suara para produsen pupuk ,dan peneliti pertanian sebagai stakeholder dunia agraria karena hanya dengan adanya sinergitas yang baik diantara merekalah pengelolan pertanian kita dapat berjalan dengan baik

Perlu diingat bahwa pihak yang menguasai pangan akan menguasai dunia . Kemandirian dan kedaulatan atas pangan akan membebaskan suatu negeri dari ketergantungan pada Negara lain dan pada multinasional . Sesungguhnyalah Kedaulatan Pangan merupakan langkah awal dari Kedaulatan Politik sebuah Negara dan sekali lagi bagi Negara kaya akan sumberdaya seperti Indonesia , tidak ada warga Negara yang lapar adalah sebuah Pilihan Politik